Wapres: Pemerintah Tak Akan Akui Bendera Yang Dibakar Adalah Bendera Tauhid

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh oknum Banser NU saat Hari Santri Nasional pada Senin (22/10) lalu adalah bendera tauhid.

Hal itu disampaikan Wapres usai mengukuhkan praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, saat dimintai tanggapannya terkait tuntutan massa “Aksi Bela Tauhid 211”.

Baca juga: Kawat Berduri Hadang Puluhan Ribu Massa “Aksi Bela Tauhid 211” Yang Hendak ke Istana

“Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan,” kata Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11).

Wapres mengatakan pengakuan terhadap bendera bertuliskan kalimat tauhid sebagai bendera tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam.

“Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak,” tambahnya.

Baca juga: Perwakilan “Aksi Bela Tauhid 211” Diterima Menko Polhukam

Puluhan ribu umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai ibadah Shalat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dilarang pemerintah.

Pelaku Aksi Bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu. (Ant/SU01)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Ghazwul Fikri dan Media

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.