Wapres: Pemerintah Tak Akan Akui Bendera Yang Dibakar Adalah Bendera Tauhid

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh oknum Banser NU saat Hari Santri Nasional pada Senin (22/10) lalu adalah bendera tauhid.

Hal itu disampaikan Wapres usai mengukuhkan praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, saat dimintai tanggapannya terkait tuntutan massa “Aksi Bela Tauhid 211”.

Baca juga: Kawat Berduri Hadang Puluhan Ribu Massa “Aksi Bela Tauhid 211” Yang Hendak ke Istana

“Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan,” kata Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11).

Wapres mengatakan pengakuan terhadap bendera bertuliskan kalimat tauhid sebagai bendera tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam.

“Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak,” tambahnya.

Baca juga: Perwakilan “Aksi Bela Tauhid 211” Diterima Menko Polhukam

Puluhan ribu umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai ibadah Shalat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dilarang pemerintah.

Pelaku Aksi Bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu. (Ant/SU01)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi