Wapres: Pemerintah Tak Akan Akui Bendera Yang Dibakar Adalah Bendera Tauhid

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Pemerintah tidak akan mengakui bendera yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh oknum Banser NU saat Hari Santri Nasional pada Senin (22/10) lalu adalah bendera tauhid.

Hal itu disampaikan Wapres usai mengukuhkan praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, saat dimintai tanggapannya terkait tuntutan massa “Aksi Bela Tauhid 211”.

Baca juga: Kawat Berduri Hadang Puluhan Ribu Massa “Aksi Bela Tauhid 211” Yang Hendak ke Istana

“Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan,” kata Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11).

Wapres mengatakan pengakuan terhadap bendera bertuliskan kalimat tauhid sebagai bendera tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam.

“Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak,” tambahnya.

Baca juga: Perwakilan “Aksi Bela Tauhid 211” Diterima Menko Polhukam

Puluhan ribu umat Islam melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan usai ibadah Shalat Jumat, mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jalan Merdeka Utara.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional karena bendera tersebut dinilai simbol dari ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang telah dilarang pemerintah.

Pelaku Aksi Bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu. (Ant/SU01)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.