ISLAMABAD, SERUJI.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan blokade Selat Hormuz oleh Angkatan Laut AS secara efektif langsung pada Minggu (12/4/2026), tak lama setelah perundingan damai AS-Iran di Islamabad, Pakistan, dinyatakan gagal setelah 21 jam negosiasi tanpa hasil.

Perintah itu disampaikan Trump melalui akun resminya di Truth Social dan langsung memicu lonjakan ketegangan global yang baru.

Dalam unggahan Truth Social-nya yang dikonfirmasi oleh Axios, CNBC, Bloomberg, dan Washington Times, Trump menyatakan: “Efektif segera, Angkatan Laut Amerika Serikat, yang terbaik di dunia, akan memulai proses pemblokadean semua kapal yang mencoba masuk atau keluar dari Selat Hormuz.”

Ini merupakan eskalasi militer paling signifikan sejak gencatan senjata dua pekan disepakati pada 8 April lalu. Langkah ini sekaligus menandai berakhirnya jeda diplomatik dan membuka kembali babak berbahaya dalam konflik AS-Iran yang telah berlangsung sejak 28 Februari 2026.

Kegagalan 21 Jam: Posisi AS dan Iran

Wakil Presiden AS J.D. Vance memimpin delegasi Amerika dalam perundingan yang berlangsung di Islamabad sejak Sabtu (11/4/2026). Didampingi utusan khusus Steve Witkoff dan menantu Presiden Trump, Jared Kushner.

Vance menjalani 21 jam negosiasi intensif bersama delegasi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, didampingi Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, Ketua Dewan Keamanan Nasional Ali Akbar Ahmadian, dan Gubernur Bank Sentral Iran Abdolnaser Hemmati.

Dalam konferensi pers di Islamabad sebelum meninggalkan Pakistan, Vance menyatakan secara tegas tidak terjadi kesepakatan dengan Iran dalam perundingan.

“Kabar buruknya adalah kami tidak mencapai kesepakatan. Dan menurut saya, itu jauh lebih buruk bagi Iran daripada bagi Amerika Serikat. Mereka memilih untuk tidak menerima syarat-syarat kami,” terang Vance.

“Kenyataan sederhananya adalah kami membutuhkan komitmen tegas bahwa Iran tidak akan mengejar senjata nuklir dan tidak akan mencari perangkat yang memungkinkan mereka mencapainya dengan cepat,” jelas Vance apa yang menyebabkan kegagalan perundingan.

Vance juga menyebut tuntutan Iran untuk tetap mengendalikan Selat Hormuz sebagai salah satu faktor yang memperumit pembicaraan.

“Seharusnya kita tidak mengharapkan tercapainya kesepakatan dalam satu pertemuan sejak awal,” jelasnya.

Di sisi Iran, Ketua Parlemen sekaligus ketua delegasi Ghalibaf menuding AS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan.

“Tim negosiasi AS gagal mendapatkan kepercayaan delegasi Iran, dan sekarang mereka harus memutuskan apakah mereka bisa mendapatkan kepercayaan kami atau tidak,” kata Ghalibaf melalui media sosialnya.

Wakil Ketua Parlemen Iran Ali Nikzad menegaskan bahwa dalam 40 hari perang, AS telah belajar bahwa pihak yang menang ditentukan oleh kehendak bangsa dan keunggulan di medan pertempuran, bukan retorika di media sosial.

Anggota parlemen Iran Mahmoud Nabavian yang ikut dalam tim negosiasi menyatakan tegas: “Selat Hormuz tidak akan dibuka. Dunia akan mengalami bentuk manajemen baru di Selat Hormuz.”

Isi Perintah Blokade: “Terkunci dan Siap Tempur”

Dalam serangkaian unggahan Truth Social, Trump memerinci perintah blokadenya. Angkatan Laut AS diperintahkan memblokade seluruh kapal yang mencoba memasuki atau meninggalkan Selat Hormuz. Trump juga menginstruksikan Angkatan Laut untuk mencari dan mengintersep setiap kapal di perairan internasional yang telah membayar tol kepada Iran, dengan pernyataan tegas: “Tidak ada yang membayar tol ilegal yang akan mendapat jaminan keselamatan di laut lepas.”

Trump menyebut tindakan Iran sebagai “pemerasan dunia” karena mengintimidasi pemilik kapal dan memasang ranjau laut di selat tersebut.

“Iran berjanji membuka Selat Hormuz dan mereka dengan sengaja gagal melakukannya,” tulisnya.

Trump juga mengancam akan melanjutkan serangan militer.

“Pada saat yang tepat, kami sepenuhnya terkunci dan siap tempur, dan militer kami akan menuntaskan sisa-sisa yang tersisa dari Iran,” ujarTrump.

Trump juga menambahkan ancaman langsung.

“Siapapun dari Iran yang menembaki kami, atau kapal-kapal damai, akan dihancurkan habis,” ancamnya.

Trump menegaskan bahwa blokade ini bertujuan merebut kendali strategis atas selat dari tangan Iran agar jalur perdagangan internasional kembali terbuka.

“Blokade ini akan segera dimulai. Negara-negara lain akan turut serta. Iran tidak akan diizinkan meraup keuntungan dari tindakan pemerasan ilegal ini,” tegasnya.

Operasi Pembersihan Ranjau Sudah Dimulai Sehari Sebelumnya

Langkah militer AS di Selat Hormuz sebenarnya sudah dimulai bahkan sebelum perundingan resmi dinyatakan gagal. Pada Sabtu (11/4/2026), dua kapal perusak berpeluru kendali AS, USS Frank E. Petersen Jr. dan USS Michael Murphy, melintas di Selat Hormuz untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, sebagai bagian dari misi pembersihan ranjau.

“Hari ini kami memulai proses menetapkan jalur lintasan baru dan kami akan segera membagikan jalur aman ini kepada industri maritim untuk mendorong arus perdagangan bebas,” kata Komandan Pusat AS Laksamana Brad Cooper.

Iran merespons dengan mengklaim telah memperingatkan kapal AS dan mengancam akan menyerang kapal yang tidak mendapat izin.

Juru bicara militer Iran dengan keras membantah kapal AS mendekati dan memasuki selat, sambil menegaskan militer Iran memiliki kendali penuh atas lintasan kapal apapun di kawasan tersebut.

Posisi Resmi Pakistan: Dialog Harus Terus Berlanjut

Pakistan, selaku mediator yang telah menginvestasikan modal diplomatik besar dalam proses ini, menyampaikan respons resmi yang penuh harapan meski realistis. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyatakan Islamabad akan terus memainkan peran mediatornya.

“Kami berharap kedua pihak terus melanjutkan semangat positif untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran yang tahan lama bagi seluruh kawasan dan sekitarnya,” ujar Dar, sebagaimana dikutip AP dan ABC News.

Pakistan menggambarkan pembicaraan di Islamabad sebagai “intensif dan konstruktif” meski gagal mencapai kesepakatan, dan menegaskan akan berupaya memfasilitasi dialog baru antara AS dan Iran dalam waktu dekat. Dar juga mendesak kedua pihak untuk terus menghormati komitmen gencatan senjata.”

Tiga Isu Inti yang Menggagalkan Perundingan

Berdasarkan laporan dari berbagai sumber resmi, terdapat tiga isu pokok yang memecah perundingan. Pertama, soal senjata nuklir: AS menuntut komitmen tegas dan terverifikasi bahwa Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir, sedangkan Iran menolak menyerahkan cadangan uranium yang sudah diperkaya.

Kedua, kendali Selat Hormuz: Iran menuntut hak untuk terus mengelola dan memungut tol atas lalu lintas di selat tersebut, sementara AS menganggap tuntutan ini sebagai bentuk pemerasan terhadap dunia.

Ketiga, situasi Lebanon: Iran memasukkan penghentian serangan Israel terhadap Hizbullah sebagai syarat wajib dalam proposal 10 poin mereka, namun Israel, yang tidak duduk di meja perundingan Islamabad, terus melancarkan serangan besar-besaran di Lebanon Selatan.

Tenggat waktu Kongres AS pun turut membayangi. Undang-undang Kekuasaan Perang membatasi presiden melancarkan operasi militer maksimal 60 hari tanpa persetujuan legislatif. Dengan perang dimulai 28 Februari 2026, batas waktu itu jatuh sekitar 30 April 2026.

Kegagalan di Islamabad kini menempatkan Trump dalam posisi terjepit: kembali berperang habis-habisan sebelum tenggat, atau mencari otorisasi formal dari Kongres yang secara politik jauh lebih sulit diraih.

Dampak terhadap Indonesia dan Ekonomi Global

Perintah blokade Trump terhadap Selat Hormuz berpotensi memperparah krisis energi global yang sudah berlangsung sejak selat itu ditutup Iran pada 28 Februari lalu. Bloomberg secara eksplisit melaporkan bahwa langkah ini berpotensi memperburuk kekurangan minyak dan bahan bakar secara global.

Sebelum perang, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan 20 persen gas alam cair dunia melintasi selat ini setiap tahunnya.

Bagi Indonesia, blokade ini mengancam berlanjutnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan baku petrokimia, serta gangguan rantai pasok global. APBN 2026 yang menggunakan asumsi harga minyak 70 dolar AS per barel terancam meleset jauh dari proyeksi.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) sebelumnya mencatat arus modal keluar dari pasar obligasi Indonesia selama konflik ini mencapai 410 juta dolar AS. Rupiah sempat menyentuh Rp17.000 per dolar AS di puncak ketegangan awal Maret lalu.

Di sisi lain, Arab Saudi melaporkan pipa jalur darat East-West milik Aramco, salah satu dari dua jalur yang memotong daratan dan membypass Selat Hormuz, telah dipulihkan ke kapasitas penuh sekitar 7 juta barel per hari setelah sempat diserang. Ini memberikan sedikit ruang napas bagi pasokan minyak global, meskipun tidak cukup untuk menggantikan volume yang terhenti akibat blokade Hormuz.

Seluruh mata dunia kini tertuju pada langkah konkret Angkatan Laut AS di lapangan, respons militer Iran, dan upaya lanjutan Pakistan sebagai mediator. Situasi ini bisa berujung pada satu dari dua skenario: perundingan baru di bawah tekanan penuh yang akhirnya menghasilkan kesepakatan, atau eskalasi militer segar yang semakin memperdalam krisis Timur Tengah beserta seluruh dampak turunannya bagi ekonomi global dan Indonesia.

Disclaimer: Artikel ini merupakan liputan berita berdasarkan pernyataan resmi dari Presiden AS Donald Trump melalui Truth Social, konferensi pers Wakil Presiden J.D. Vance di Islamabad, pernyataan resmi Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, dan pernyataan Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar. Sumber media pendukung: Axios, Bloomberg, CNBC, Associated Press, CBS News, NBC News, ABC News, Al Jazeera, NPR, Stars and Stripes, Washington Times, dan Christian Science Monitor. Situasi masih berkembang dan dapat berubah sewaktu-waktu.