JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada pertengahan atau pekan ketiga Februari 2019 dalam rangkaian...
Pasalnya, kata JK, jika Ahok yang merupakan mantan narapida kasus penistaan agama Islam bergabung ke TKN akan menggerus elektabilitas dari capres petahana Jokowi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui bahwa keuangan negara yang dianggarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengalami kebocoran dalam pengelolaannya.
Menurut JK, Indonesia pernah berada di titik krisis ketika jaman pemerintahan orde baru. Hal itu juga disebabkan oleh adanya sikap otoriter dan nepotisme oleh presiden saat itu. Jokowi Menurutnya tidak miliki kedua sikap itu.
Beredar kasak kusuk Jusuf Kalla tidak sepenuhnya mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Benarkah demikian? Simak penjelasan Jenggala Center, relawan JK di Pilpres 2014
Wapres menjelaskan utang Pemerintah selama ini sebagian besar digunakan untuk menutup defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang terjadi sejak masa pemerintahan sebelumnya.
JK meminta supaya masjid dan rumah-rumah ibadah lain tidak dijadikan tempat untuk membuat dan menyebarkan kabar bohong, sehingga dapat memecah belah persatuan umat.
JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membenarkan pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto terkait cadangan bahan bakar minyak Indonesia hanya kuat untuk tiga...
Menurut Wapres, semua pihak harus mengikuti semua proses hukum yang sedang berlangsung saat ini, termasuk Dahnil Anzar. "Ya tentu semua orang harus, kalau ada masalah hukum, Anda juga, (semua) harus mematuhi proses hukum," kata Wapres JK di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (27/11).
Melalui tema muktamar itu, Pemuda Muhammadiyah dituntut berdakwah Islam dengan membawa misi kegembiraan dan menginspirasi perubahan di tengah-tengah umat agar mendatangkan kemajuan bagi Indonesia.
Namun demikian, kata Wapres, Pemerintah tetap akan meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran bantuan untuk desa tersebut, seiring dengan meningkatnya nilai dana yang diberikan untuk pembangunan desa itu.
"Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan,” kata Jusuf Kalla di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11).
Rencana alokasi dana kelurahan tersebut muncul dari keluhan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang mengutarakan aspirasi perlunya tunjangan dari Pemerintah Pusat untuk mengembangkan kelurahan.
SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.
Keunggulan Prabowo-Sandiaga di pulau Sumatera cukup jauh meninggalkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Dari data scan C1 yang sudah masuk di sistem perhitungan (Situng) KPU sebesar 12.542.295 suara, Prabowo-Sandiaga raih sebanyak 7.220.181 suara atau 57,57 persen suara
