Konsistensi Penegakan Aturan dalam Melindungi Pasar dan Usaha Rakyat dari Serbuan Swalayan

Oleh: Ferry Koto, pemerhati dan praktisi Koperasi dan UMKM

Pendirian Toko Swalayan di dekat Pasar Rakyat juga sering ditemukan, tidak hanya minimarket tapi juga Supermarket. Contoh di daerah Keputih Surabaya, yang terdapat pasar Keputih yang sudah puluhan tahun berdiri. Dekat pasar ini berdiri dengan megah minimarket-minimarket sepanjang jalan Arief Rahman Hakim dan sepanjang jalan Kejawen Tambak.

Di kawasan Blauran, dimana terdapat pasar Blauran yang legendaris, yang dulu menjadi salah satu icon kota Surabaya, berdiri dengan megahnya BG Junction Mall, sebuah pusat perbelanjaan modern, yang didalamnya terdapat Hypermarket Carefour juga Departemen Store Ramayana. Tentu keberadaan Toko Swalayan raksasa di dekat Pasar Blauran ini telah membuat lumpuh pelaku usaha di pasar Blauran maupun toko-toko disekitar. Kita dapat menyaksikan sepinya pasar Blauran karena banyak kios yang sudah tutup, mulai dari kios penjual pakaian, penjual makanan serta yang menjual kebutuhan pokok.

Sering juga Toko Swalayan mulai Minimarket hingga Hypermarket melakukan pelanggaran jam buka usaha hingga pukul 24.00, bukan di hari besar sebagaimana diatur Perda 8/2014, tapi tidak ada yang menegur.

Ketegasan Pemkot, Harapan Pelaku Usaha UMKM

Melihat kondisi diatas, terlihat tidak sesuai kenyataan antara peraturan yang dibuat dengan penerapan dilapangan (das Sein vs das Sollen). Melihat kenyataan ini diharapkan Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh. Baik terhadap instansi yang menerbitkan izin berdirinya Toko Swalayan, maupun instansi yang seharusnya melakukan pengawasan atas berdirinya Toko-toko Swalayan yang melanggar Perda 8/2014.

Pemkot harus bertindak tegas, dengan mencabut izin Toko Swalayan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang telah membawa dampak buruk bagi pelaku usaha UMKM dan mematikan Pasar Rakyat.

Adalah tanggung jawab Pemerintah kota melalui dinas terkait untuk sesegara mungkin mengambil langkah-langkah tegas, sebelum banyak pelaku Usaha UMKM di Surabaya yang gulung tikar dan Pasar-pasar Rakyat kehilangan pelanggan yang pada akhirnya akan tinggal kenangan.

Selain itu Wakil rakyat di DPRD Surabaya, seharusnya ikut mengawasi pemberlakuan Perda 8/2014. Tidak saja dalam pendiriannya tapi juga dalam mengawasi penegakan peraturan yang sudah dibuat.

Akhirnya semoga penegakan aturan yang ada dalam Perda 8/2014 dapat dijalankan secara konsisten, sehingga pelaku usaha UMKM dan Pasar Rakyat di Surabaya dapat terus tumbuh bersama kota Surabaya yang sedang terus berkembang.

Semoga tidak ada warga kota yang ditinggalkan dalam pembangunan kota karena ketidakpedulian Pemkot dan DPRD akan nasib mereka dengan mengabaikan penegakan aturan yang sudah ditetapkan dalam Perda.

Kota Pahlawan, Suroboyo, Juni 2016

___________________________________________

[1] ST Sujana, Asep. 2012.  Manajemen Minimarket, Jakarta: Raih Asa Sukses. Hal: 37-40

[2] Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang /Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah dan Besar Dengan Syarat.

[3] Sumber: LeadMAX-Co, publikasi tahun 2011 dengan data per Agustus 2010.

[4] Kota Surabaya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.

[5] Ibid, BAB II, Pasal 4.

[6] Ibid, BAB III, Pasal 5 ayat 3.

[7] Ibid, BAB III, Pasal 5 ayat 4.

[8] Ibid, BAB IV, Pasal 6

[9] Ibid, BAB IV, Pasal 8 ayat 1

[10] Ibid, BAB IV, Pasal 7

[11] Ibid, BAB IV, pasal 6 ayat 3.

[12] Ibid, BAB IV, Pasal 14.

[13] Ibid, BAB IV, Pasal 14 dan Pasal 15

[14] Ibid, BAB IV, Pasal 13.

[15] Ibid, BAB IV, Pasal 12.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Najmul Akhyar

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close