Konsistensi Penegakan Aturan dalam Melindungi Pasar dan Usaha Rakyat dari Serbuan Swalayan

Oleh: Ferry Koto, pemerhati dan praktisi Koperasi dan UMKM


Pendirian Toko Swalayan di dekat Pasar Rakyat juga sering ditemukan, tidak hanya minimarket tapi juga Supermarket. Contoh di daerah Keputih Surabaya, yang terdapat pasar Keputih yang sudah puluhan tahun berdiri. Dekat pasar ini berdiri dengan megah minimarket-minimarket sepanjang jalan Arief Rahman Hakim dan sepanjang jalan Kejawen Tambak.

Di kawasan Blauran, dimana terdapat pasar Blauran yang legendaris, yang dulu menjadi salah satu icon kota Surabaya, berdiri dengan megahnya BG Junction Mall, sebuah pusat perbelanjaan modern, yang didalamnya terdapat Hypermarket Carefour juga Departemen Store Ramayana. Tentu keberadaan Toko Swalayan raksasa di dekat Pasar Blauran ini telah membuat lumpuh pelaku usaha di pasar Blauran maupun toko-toko disekitar. Kita dapat menyaksikan sepinya pasar Blauran karena banyak kios yang sudah tutup, mulai dari kios penjual pakaian, penjual makanan serta yang menjual kebutuhan pokok.

Sering juga Toko Swalayan mulai Minimarket hingga Hypermarket melakukan pelanggaran jam buka usaha hingga pukul 24.00, bukan di hari besar sebagaimana diatur Perda 8/2014, tapi tidak ada yang menegur.

Ketegasan Pemkot, Harapan Pelaku Usaha UMKM

Melihat kondisi diatas, terlihat tidak sesuai kenyataan antara peraturan yang dibuat dengan penerapan dilapangan (das Sein vs das Sollen). Melihat kenyataan ini diharapkan Pemkot melakukan evaluasi menyeluruh. Baik terhadap instansi yang menerbitkan izin berdirinya Toko Swalayan, maupun instansi yang seharusnya melakukan pengawasan atas berdirinya Toko-toko Swalayan yang melanggar Perda 8/2014.

Pemkot harus bertindak tegas, dengan mencabut izin Toko Swalayan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang telah membawa dampak buruk bagi pelaku usaha UMKM dan mematikan Pasar Rakyat.

Adalah tanggung jawab Pemerintah kota melalui dinas terkait untuk sesegara mungkin mengambil langkah-langkah tegas, sebelum banyak pelaku Usaha UMKM di Surabaya yang gulung tikar dan Pasar-pasar Rakyat kehilangan pelanggan yang pada akhirnya akan tinggal kenangan.

Selain itu Wakil rakyat di DPRD Surabaya, seharusnya ikut mengawasi pemberlakuan Perda 8/2014. Tidak saja dalam pendiriannya tapi juga dalam mengawasi penegakan peraturan yang sudah dibuat.

Akhirnya semoga penegakan aturan yang ada dalam Perda 8/2014 dapat dijalankan secara konsisten, sehingga pelaku usaha UMKM dan Pasar Rakyat di Surabaya dapat terus tumbuh bersama kota Surabaya yang sedang terus berkembang.

Semoga tidak ada warga kota yang ditinggalkan dalam pembangunan kota karena ketidakpedulian Pemkot dan DPRD akan nasib mereka dengan mengabaikan penegakan aturan yang sudah ditetapkan dalam Perda.

Kota Pahlawan, Suroboyo, Juni 2016

___________________________________________

[1] ST Sujana, Asep. 2012.  Manajemen Minimarket, Jakarta: Raih Asa Sukses. Hal: 37-40

[2] Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 Tentang Bidang /Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil Dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah dan Besar Dengan Syarat.

[3] Sumber: LeadMAX-Co, publikasi tahun 2011 dengan data per Agustus 2010.

[4] Kota Surabaya, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.

[5] Ibid, BAB II, Pasal 4.

[6] Ibid, BAB III, Pasal 5 ayat 3.

[7] Ibid, BAB III, Pasal 5 ayat 4.

[8] Ibid, BAB IV, Pasal 6

[9] Ibid, BAB IV, Pasal 8 ayat 1

[10] Ibid, BAB IV, Pasal 7

[11] Ibid, BAB IV, pasal 6 ayat 3.

[12] Ibid, BAB IV, Pasal 14.

[13] Ibid, BAB IV, Pasal 14 dan Pasal 15

[14] Ibid, BAB IV, Pasal 13.

[15] Ibid, BAB IV, Pasal 12.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pemimpin Belum Lulus

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close