Konsistensi Penegakan Aturan dalam Melindungi Pasar dan Usaha Rakyat dari Serbuan Swalayan

Oleh: Ferry Koto, pemerhati dan praktisi Koperasi dan UMKM

Selain itu, Toko Swalayan juga diwajibkan untuk menyisihkan keuntungannya sebesar 2% dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggungjawab social perusahaan (Corporate Social Resposibility) kepada Pasar Rakyat dan/atau masyarakat disekitar lingkungan usaha Toko Swalayan.

Realitas Penerapan Perda No. 8/2014

Penerapan aturan yang ada di Perda No. 8/2014 ternyata tidak seindah apa yang ditulis dalam norma yang tercantum di pasal-pasal di Perda tersebut. Banyak dari ketentuan yang diatur dalam Perda ini yang dilanggar dan Pemkot Surabaya nampaknya tidak mengambil tindakan tegas bahkan cenderung membiarkan serta memberikan izin berdiri Toko Swalayan yang jelas tidak memenuhi ketentuan yang ada dalam Perda No.8/2014.

Dalam hal pendirian, yang seharusnya melibatkan tim independen dalam melakukan kajian pendirian untuk mengetahui tanggapan masyarakat sekitar atas akan didirikannya Toko Swalayan, sering diabaikan. Pemerintah tidak melakukan pengecekan apakah sudah dilakukan kajian yang benar dengan melibatkan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus di Surabaya, seperti pendirian sebuah Minimarket di kawasan jalan Semolowaru Timur, yang mendapat penolakan warga setelah Toko Swalayan tersebut berdiri.

Kemudian banyak juga berdiri Minimarket yang saling berhimpitan, hanya berjarak puluhan bahkan hanya beberapa meter antara Minimarket satu dengan yang lain.

Dan yang memprihatinkan, Minimarket tersebut berdiri dikawasan yang sudah banyak berdiri warung dan toko kelontong usaha rakyat. Kasus ini misal dapat kita lihat di Jalan Kyai Abdul Karim–Rungkut, di sepanjang jalan ini berdiri beberapa Minimarket.

Ketentuan lokasi Toko Swalayan yang harus berada di Jalan raya juga tidak diindahkan oleh pelaku usaha, dan Pemkot juga cenderung mendiamkan. Hal ini juga bisa dilihat di jalan Kyai Abdul Karim, yang lebar jalannya tidak sampai 8 meter, berdiri beberapa minimarket. Di beberapa perumahan di wilayah Rungkut, Wiyung, Mulyorejo, dan banyak lainnya juga berdiri minimarket yang tidak memenuhi ketentuan lebar jalan yang diatur pada Perda 8/2014.

Ketentuan harus menyediakan space untuk pelaku usaha UMKM, juga tidak ditaati oleh pelaku usaha Toko Swalayan. Hampir tidak ada ditemukan Minimarket di Surabaya yang menyediakan area penjualannya (bagian dalam) untuk pelaku usaha UMKM. Kalaupun ada yang menyediakan, tidak di dalam Minimarket sebagaimana diamanatkan dalam Perda 8/2014 tapi di luar area penjualan minimarket. Dan yang lebih memprhatinkan, area yang di luar itupun tidak gratis diberikan kepada palaku usaha UMKM tapi dipungut biaya yang nilainya cukup tinggi setiap bulan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close