NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

dalam Pusaran Kekuasaan Indonesia Pasca-Otoritarianisme
Oleh: Airlangga Pribadi Kusman Ph. D, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga CEO The Initiative Institute.
Serial Tulisan Merespon Esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi?

SERUJI.CO.ID – Artikel Denny JA tentang kontestasi antara NKRI bersyariah ataukah ruang publik yang manusiawi menarik untuk didiskusikan dalam ruang publik intelektual yang menjunjung tinggi akal sehat. Apalagi Denny mengelaborasinya dengan uraian apabila nilai-nilai substansial Syariah diturunkan menjadi parameter kuantitatif seperti dilakukan oleh Shelina Zahra Janmohamed dalam tulisannya berjudul “Islamicity’ ranking ignores the realities” dalam The National 13 Juni 2014. Terlihat bahwa negeri-negeri dengan mayoritas penduduk Islam ternyata berada dibawah standar islami dibandingkan dengan negara Eropa.

Bagaimana kita memahami hal ini dalam konteks benturan politik identitas dan dinamika politik Indonesia masa kini?

​Saya akan membahas tema ini melalui fenomena aktual yakni gerakan 212, maupun dalam momen-momen politik reuni yang mengikutinya adalah seruan NKRI bersyariah.

Di Arab Saudi saat memberikan pidato bagi peserta reuni 212 pada tanggal 2 Desember 2017, Rizieq Shihab menyerukan, ”NKRI bersyariah adalah NKRI yang beragama, bukan atheis, komunis atau tanpa agama. NKRI bersyariah adalah NKRI yang berketuhanan Yang Maha Esa, NKRI bersyariah NKRI menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Ketuhanan Yang Maha Esa, yang sujud dan patuh pada Ketuhanan Yang Maha Esa.


NKRI bersyariah adalah NKRI yang mencintai ulama, bukan mengkriminalisasi atau menterorisasi mereka, NKRI bersyariah adalah NKRI yang menjadikan pribumi sebagai tuan di negeri sendiri. NKRI bersyariah menjauhi dari ekonomi riba, NKRI bersyariah anti-korupsi, anti-judi dan narkoba, anti-pornografi, anti-prostitusi, anti-LGBT, anti-fitnah, anti-kebohongan, anti-kezaliman” (Detik.com 2 Desember 2017).

​Bagaimana posisi kita terhadap isu NKRI Bersyariah yang terus bergulir dikalangan kelompok populisme Islam semenjak Pilgub DKI tahun 2016 sampai dengan dinamika politik menjelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang?

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Apakah persoalan selesai dengan menguraikan sisi idealitas dari Pancasia sebagai filsafat bernegara berhadapan dengan isu NKRI Bersyariah? Sepertinya, tidak. Ada tugas intelektual lain yang perlu dielaborasi terkait dengan hal tersebut.

Mengapa isu NKRI Bersyariah sebagai sebuah artikulasi dari kelompok populisme Islam tampil dan semakin teresonansi di ruang publik kita di sebuah negara yang memiliki dasar negara yang tidak berlandaskan pada sekularisme tapi berdasarkan pada prinsip agama publik (public religion)? Jawaban terhadap persoalan ini membutuhkan wawasan imajinasi sosiologis yang lebih mendalam untuk dapat menunjukkan peta sosial dan akar persoalannya.

Tulisan ini memiliki maksud dua hal, yakni: Pertama, pada aras idealita menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan negara yang memberikan ruang yang cukup luas terhadap agama untuk berkiprah di ruang publik dan konvergensi antara tujuan dari Syariah Islam (maqasid syariah) dengan prinsip keadaban publik dari negara demokratik.

Kedua, pada aras sosial tulisan ini berusaha menguraikan peta sosiologis dari munculnya isu NKRI Bersyariah dalam politik Indonesia pasca-otoritarianisme.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.