Konsistensi Penegakan Aturan dalam Melindungi Pasar dan Usaha Rakyat dari Serbuan Swalayan

Oleh: Ferry Koto, pemerhati dan praktisi Koperasi dan UMKM

Keberadaan Toko Modren atau Pasar Swalayan adalah keniscayaan dalam perkembangan sebuah kota. Pasar Swalayan sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat modern yang hidup di perkotaan. Tempat yang nyaman, bervariasinya barang yang ditawarkan, serta harga yang kompetitif diantara hal yang menjadi daya tarik Pasar Swalayan[1].

Pertumbuhan Pasar Swalayan terus meningkat setiap tahun, sejak pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 99 Tahun 1998 yang menghapus bisnis ritel dari Daftar Negatif Investasi bagi Asing[2]. Hingga Agutus 2010, tercatat ada sebanyak 526 Pasar Swalayan dengan jenis Hypermarket (Large Format), 9.549 Minimarket (Convinience store) dan ada 477 Modren Drugstore[3].

Disisi lain, pelaku usaha di Indonesia kebanyakan dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebanyakan diantaranya berusaha dengan membuka warung-warung kecil dan toko kelontong, baik dengan cara menyewa di Pasar Rakyat maupun dengan memanfaatkan ruang yang ada di rumah.

Keberadaan pelaku usaha mikro, toko kelontong, warung, atau kita sebut saja pedagang kecil ini, makin terdesak dengan keberadaan Toko Swalayan yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Bila dulu disetiap kampung, bahkan disetiap gang bisa disaksikan warung-warung rakyat yang jadi tempat jujukan warga kampung berbelanja kebutuhan sehari-hari, kini keberadaan mereka terus berkurang, bahkan di beberapa perkampungan dan perumahan sudah tidak ditemui.

Pun, nasib yang sama dialami oleh Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional. Dengan terus tumbuh dan dibangunnya pusat-pusat perbelanjaan besar; Hypermarket, Departemen Store, Pusat Grosir Modren disetiap sudut kota, maka Pasar Rakyat semakin kehilangan pembeli. Pasar semakin sepi, ditinggal pembeli yang lebih memilih berbelanja di Toko Swalayan yang berdiri dekat dengan pasar, yang berjarak hanya beberapa meter..

Kondisi ini juga terjadi di kota Surabaya. Perkembangan Toko Swalayan sangat pesat yang muncul di setiap sudut kota, bahkan masuk ke kampunng-kampung, mendesak warung-warung dan Pasar Rakyat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER