Konsistensi Penegakan Aturan dalam Melindungi Pasar dan Usaha Rakyat dari Serbuan Swalayan

Oleh: Ferry Koto, pemerhati dan praktisi Koperasi dan UMKM

Keberadaan Toko Modren atau Pasar Swalayan adalah keniscayaan dalam perkembangan sebuah kota. Pasar Swalayan sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat modern yang hidup di perkotaan. Tempat yang nyaman, bervariasinya barang yang ditawarkan, serta harga yang kompetitif diantara hal yang menjadi daya tarik Pasar Swalayan[1].

Pertumbuhan Pasar Swalayan terus meningkat setiap tahun, sejak pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 99 Tahun 1998 yang menghapus bisnis ritel dari Daftar Negatif Investasi bagi Asing[2]. Hingga Agutus 2010, tercatat ada sebanyak 526 Pasar Swalayan dengan jenis Hypermarket (Large Format), 9.549 Minimarket (Convinience store) dan ada 477 Modren Drugstore[3].

Disisi lain, pelaku usaha di Indonesia kebanyakan dari sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebanyakan diantaranya berusaha dengan membuka warung-warung kecil dan toko kelontong, baik dengan cara menyewa di Pasar Rakyat maupun dengan memanfaatkan ruang yang ada di rumah.

Keberadaan pelaku usaha mikro, toko kelontong, warung, atau kita sebut saja pedagang kecil ini, makin terdesak dengan keberadaan Toko Swalayan yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Bila dulu disetiap kampung, bahkan disetiap gang bisa disaksikan warung-warung rakyat yang jadi tempat jujukan warga kampung berbelanja kebutuhan sehari-hari, kini keberadaan mereka terus berkurang, bahkan di beberapa perkampungan dan perumahan sudah tidak ditemui.


Pun, nasib yang sama dialami oleh Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional. Dengan terus tumbuh dan dibangunnya pusat-pusat perbelanjaan besar; Hypermarket, Departemen Store, Pusat Grosir Modren disetiap sudut kota, maka Pasar Rakyat semakin kehilangan pembeli. Pasar semakin sepi, ditinggal pembeli yang lebih memilih berbelanja di Toko Swalayan yang berdiri dekat dengan pasar, yang berjarak hanya beberapa meter..

Kondisi ini juga terjadi di kota Surabaya. Perkembangan Toko Swalayan sangat pesat yang muncul di setiap sudut kota, bahkan masuk ke kampunng-kampung, mendesak warung-warung dan Pasar Rakyat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi