Mendamba Kabinet Berkinerja

Oleh: Nico Andrianto, Alumnus Program Master of Policy and Governance, Crawford School of Public Policy, The Australian National University, Australia.

SERUJI.CO.ID – Suhu politik menghangat dengan hiruk-pikuk proses pembentukan koalisi Pilpres 2019. Sepuluh hari menjelang dimulainya pendaftaran membuat kubu petahana maupun oposisi saling lirik beradu strategi. Sambil menunggu keputusan MK tentang syarat jabatan Wapres, pertarungan ulang antara Jokowi dan Prabowo hampir pasti terjadi. Partai-partai saling melobi, menyodorkan ketuanya, putra mahkota, atau bahkan sederetan nama untuk mengisi posisi Cawapes. Rakyat terus disuguhi pertunjukan politik kelompok hastag #DuaPeriode melawan kubu #GantiPresiden ini.

Perdebatan masih tentang siapa Cawapres dengan pertimbangan akseptabilitas mitra koalisi, ungkitan elektabilitas, atau coattail effect yang diharapkan. Sementara pertemuan Istana Bogor menyerahkan pilihan Cawapres kepada Jokowi, hasil pertemuan Mega Kuningan kubu oposisi menyatakan tiga hal; pelaksanaan pemilu yang jurdil dan damai, keprihatinan terkait kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta rencana pembentukan koalisi yang lebih substantif. Namun demikian, agaknya pembahasan belum menyentuh platform pemerintahan apalagi format kabinet yang mereka perjuangkan.

Format kabinet berkinerja

Dalam konteks kinerja, maka pencapaian keefektifan kabinet perlu dirumuskan sejak awal, dengan tetap memperhatikan keefisienan ataupun keekonomisan. Di negara maju seperti Australia, judul beberapa kementerian menggambarkan kinerja yang ingin dicapai. Di sana pernah terdapat Ministry for Climate Change and Energy Efficiency, Ministry for Innovation, Industry, and Research, ataupun Ministry for Broadband, Communication and Digital Economy. Ministry of Foreign Affair and Trade menunjukkan strategi ekspor yang embedded pada program-program diplomasi, sebuah upaya untuk mencapai keefektifan sekaligus keefisienan dan mungkin keekonomisan.

Pembentukan formasi kabinet seharusnya mencerminkan visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Petahana telah mewujudkan Kementerian Koordinasi Kemaritiman yang diantara programnya adalah pembangunan infrastruktur, Tol Laut, ataupun penenggelaman kapal-kapal nelayan ilegal asing. Telah lahir pula Kementerian Desa. Lahirnya Kemenristekdikti dengan menggabungkan Kementerian Ristek dan Dirjen Dikti ingin memastikan sinergi antara riset dan dunia Perguruan Tinggi. Petahana berupaya merenegosiasi kontrak-kontrak pertambangan agar lebih menguntungkan negara serta mendorong pengembangan energi terbarukan. Maka tagline melanjutkan pembangunan infrastruktur, program dana desa, dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi menjadi beberapa “jualan utama” kubu petahana.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER