Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengrusakan Atribut Demokrat, Sisanya DPO

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Penyidik dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pekanbaru telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pengrusakan bendera dan baliho partai Demokrat. Sedangkan sisanya masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Ada tiga pelaku yang sudah kita amankan dan ditetapkan tersangka,” kata Kapolda Riau Irjen Pol Drs Widodo Eko Prihastopo, saat menggelar konferensi pers di lobby Mapolda Riau, Pekanbaru, Senin (17/12).

Widodo menyebut tiga pelaku itu antara lain pemuda pria berinisial HS yang beraksi di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Kemudian KS dan NW yang melakukan pengrusakan di kawasan Tenayan Raya.

Kepada polisi, tiga tersangka mengaku melakukan perusakan dengan motif mendapatkan keuntungan. Mereka disuruh oleh seseorang yang hingga kini belum tertangkap.


“Motif pelaku, dikarenakan adanya iming-iming bahwa pelaku akan diberikan uang Rp150 ribu. Tapi uang itu belum diterima mereka,” ungkapnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kata Widodo, kasusnya akan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Karena ancamannya lima tahun penjara, jadi bisa ditahan,” ujarnya.

Terkait adanya keterangan kelompok yang merusak atribut partai itu berjumlah 35 orang. Widodo menyatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan.

BACA JUGA:  Seragam, Semua Lembaga Survei Kaitkan Melesetnya QC di Bengkulu dengan MoE, Berikut Penjelasannya

“Masih kita lakukan penyidikan, sisanya kita tetapkan sebagai DPO,” paparnya.

Baca juga: Andi Arief Sebut Ada 35 Orang Bayaran Perusak Atribut Demokrat di Pekanbaru

Widodo juga menepis tudingan adanya keterlibatan Polda Riau dalam kasus pengrusakan atribut partai itu.

“Tidak benar isu itu, saya yang memegang kendali disini. Hati-hati bagi yang sembarangan berstatemen. Dugaan keterlibatan Polda harus dibarengi dengan bukti,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa kasus ini sudah selesai, dimana Polresta Pekanbaru sudah bekerja menerima laporan, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan.

“Kedepannya, kami berharap kasus ini tidak terulang kembali. Jangan ada masyarakat atau pihak lain yang terprovokasi,” pungkasnya.

Baca juga: Ini Video Pengakuan Perusak Atribut Demokrat yang Disuruh PDIP

Dalam konferensi pers pagi ini, Kapolda didampingi Kabid Humas Kombes Sunarto, Dirkrimum Kombes Hadi Poerwanto dan Dirkrimsus Kombes Gidion Arif Setiawan serta Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Bimo Aryanto. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pengabdian Tragis Dahlan Iskan!

Dua kali hari Kartini saya mendapatkan kado sedih. Pertama saat Ibu saya tercinta meninggal dunia dalam usia 52 tahun, 21 April 1994.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi