Andi Arief Sebut Ada 35 Orang Bayaran Perusak Atribut Demokrat di Pekanbaru

PEKANBARU, SERUJI.CO.ID – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Andi Arief ikut angkat bicara terkait pengrusakan baliho dan atribut sambutan kedatangan Ketua DPP Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pekanbaru, melalui akun twitternya, Sabtu (15/12).

Dalam kicauannya, Andi Arief mengungkapkan bahwa perusak atribut tersebut telah ditangkap polisi.

“Dari pengakuan orang ditangkap oleh Polisi, jumlah perusak atribut partai Demokrat ada 35 orang yang dibagi dalam 5 kelompok, satu regu 7 orang. Mereka dibayar 150 ribu/orang. Yang menyedihkan, pemberi order dari Partai berkuasa,” kata Andi Arief lewat akun Twitter @AndiArief__


Ia juga menyampaikan bahwa insiden tersebut sudah dilaporkan ke Polresta Pekanbaru, dan pengurus partai turun ke jalan Sudirman, depan kantor DPRD Riau.

BACA JUGA:  Ketua DPP Gerindra: Usung Prabowo Sebagai Capres, Bukan Gatot Nurmantyo

“Atribut Partai Demokrat di depan DPRD Riau dirusak paksa. Saat ini Sekjen Hinca IP Pandjaitan ke TKP perobekan bendera dan baliho Partai Demokrat di depan Gedung DPRD yang sudah dilaporkan kepada Polresta Pekanbaru,” ujarnya dalam laman Twitter-nya.

“Partai Demokrat tak akan meladeni provokasi murahan dengan merusak atribut. Kami yakin Polisi akan profesional dalam menangani, adil itu diungkap sampai jelas,” imbuhnya di Twitter.

Andi Arief juga mengunggah sejumlah foto rombongan Demokrat yang menyaksikan atribut yang sudah rusak tersebut.

Diketahui, SBY dan elite Demokrat berada di Pekanbaru sejak Jumat (14/12) kemarin untuk agenda kampanye. Rencananya, SBY berada di Pekanbaru hingga Senin (17/12). (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Tahukah Anda, Fleksibel itu Menyehatkan ?

Kekakuan itu ialah tanda kematian, sebaliknya, fleksibilitas atau kelenturan itu adalah kehidupan.

6 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi