Tragedi Lion Air JT-610: Tanggungjawab Siapa?

Oleh: Prof Dr. Hasim Purba, SH. M.Hum, Guru Besar Fakultas Hukum USU & Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan.

SERUJI.CO.ID – Selamatkan Penerbangan Indonesia.

Kecelakaan pesawat milik maskapai penerbangan Lio Air JT-610 pada Senin pagi, 29 Oktober 2018 yang melayani rute penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Pangkal Pinang namun naas jatuh di perariaran Kerawang Jawa Barat telah menelan korban jiwa cukup besar, sesuai data manifest pesawat berisi penumpang sebanyak 178 orang dewasa, 1 anak, dan 2 bayi infant, 2 kru dan 6 awak kabin yang dapat dipastikan semuanya telah gugur akibat kecelakaan yang tragis tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh TIM SAR dan Pihak terkait lainnya untuk evakuasi dan identifikasi jenazah para korba guna diserahkan kepada keluarga yang ditinggal. Kita berharap para korban mendapat tempat yang mulia disisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggal tetap tabah dan tawakkal.

Segala upaya yang dilakukan TIM SAR dan seluruh pihak yang telah berjibaku siang dan malam untuk menemukan posisi jatuhnya pesawat naas tersebut, evakuasi jenazah para korban, dan puing-puing bangkai pesawat serta barang-barang milik penumpang, patut mendapat apresiasi dan penghargaan dari semua pihak, walaupun mungkin disana-sini penanganan yang dilakukan belum seluruhnya sempurna dan memuaskan semua pihak terutama sebagian keluarga korban.

Semua pihak, baik Pemerintah, Maskapai Penerbangan, Pihak Pengelola Bandara, pihak Pabrikan Pesawat Terbang, dan para Penumpang dan masyarakat luas lainnya harus dapat mengambil pelajaran berharga dari terjadinya musibah kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 ini. Bagaimana kejadian memilukan seperti ini tidak terulang lagi, tentunya ini harus menjadi perhatian para pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengawasan, pengelolaan dan pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan penerbangan sebagai suatu jasa pelayanan transportasi yang sangat dibutuhkan masyarakat luas saat ini.

Kejadian-kejadian kecelakaan penerbangan sebenarnya telah pernah melanda dunia penerbangan nasional Indonesia, sehingga Organisasi Penerbangan Internasional (ICAO: International Civil Aviation Organisation) yang memberikan peringkat maskapai-maskapai penerbangan Indonesia pada kategori berbahaya, dan membuat Uni Eropa (UE) sempat memberikan sanksi kepada beberapa maskapai penerbangan Indonesia berupa larangan terbang ke negara-negara Uni Eropa.

Mudah-mudahan kejadian-kejadian accident dalam dunia penerbangan nasional dapat diantisipasi, tentunya dengan komitmen semua pihak terkait (stakeholder) untuk secara bersama-sama mengutamakan keselamatan dan keamanan dalam setiap penerbangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close