Terkait Janji PKS Adakan Reuni 212 di Istana, PDIP: Koq Aksi Jadi Program Kampanye?

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyayangkan pernyataan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, yang menjanjikan akan mengadakan Reuni 212 di Istana Negara, apabila Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memenangkan Pilpres 2019.

“(Saya) sedih, masa kegiata aksi di Istana dijadikan (janji) program kampanye?” kata politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/12).

Menurut Eva, janji yang dilontarkan Partai pengusung pasangan nomor urut 02 ini sangat tidak tepat dijadikan bahan kampanye Pilpres. Apalagi, Istana Negara adalah tempat untuk semua golongan.

“Bagaimana dengan kelompok lain? Sementara Istana untuk semua WNI, upacara saja terbuka untuk semua orang,” ujarnya.


Eva yang menjabat Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan PDIP, berharap kubu Prabowo-Sandiaga mulai berkampanye dengan menawarkan gagasan.

BACA JUGA:  Gerak Cepat, Demokrat-Golkar Bentuk Koalisi "SAJAJAR" di Pilgub Jabar

“Mana aspek gagasan untuk memajukan kesejahteraan?” tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen PKS Mustafa Kamal di Konferensi Nasional Partai Gerindra, Senin (17/12), bertanya kepada para kader Gerindra, relawan dan simpatisan yang hadir, apakah mau aksi 212 digelar di Istana.

“Maukah kita semua, 212 tahun depan berkumpulnya di halaman Istana? Siap? Siap, Allahu Akbar!,” tanya Mustafa, yang disambut jawaban serempak ‘siap’ oleh peserta.

“Tentunya kita harus menangkan dulu Prabowo-Sandi nomor urut 02 supaya kita mendapat izin bukan hanya di Monas tapi juga di halaman Istana,” tukasnya. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi