Dan Dua Puncak Yang Menanti Jokowi

Oleh: Denny JA

SERUJI.CO.ID – Dua puluh tahun dari sekarang, bagaimanakah Jokowi dikenang sejarah? Akankah Jokowi diabadikan dalam barisan presiden dunia abad 21 yang berhasil?

Pertanyaan inilah yang mampir di kepala saya menyambut penetapan KPU hari ini (30 Juni 2019). Setelah putusan MK, berlanjut dengan penetapan KPU, sah sudah menyatakan selamat datang kepada Jokowi- Maruf, selaku Presiden dan wakil presiden Indonesia 2019-2024.

Segera saya teringat dua puncak. Pertama, harapan publik yang direkam survei LSI Denny JA. Survei dilakukan sebulan sebelum hari pencoblosan, Maret 2019.

Mayoritas publik, di atas 80 persen, menginginkan pemilu presiden berakhir dengan terbentuknya pemerintahan yang kuat. Tiga hal yang diinginkan terhadap pemerintah yang kuat. Ia menumbuhkan kesejahteraan ekonomi. Ia menyatukan kembali masyarakat yang sempat terbelah. Dan Ia melindungi keberagaman.


Kedua proyeksi yang dibuat oleh lembaga internasional: PwC, PricewaterhouseCoopers. Lembaga ini membuat proyeksi untuk dunia di tahun 2050. Akan ada 32 negara di dunia yang total kekuatan ekonominya mencapai 85 persen ekonomi dunia.

PwC memproyeksikan 10 negara yang ekonominya (GDP) paling kuat di dunia tahun 2050. Rangking 1 sampai 3 adalah Cina, India dan Amerika Serikat. Tak diduga, untuk rangking ke 4, lembaga kredibel ini meletakkan Indonesia di sana. Wow!!! indonesia diproyeksikan lembaga PwC menjadi negara keempat terkuat di dunia secara ekonomi!

Itulah dua puncak yang menanti Jokowi di tahun 2019-2024. Sanggupkah Jokowi?

-000-

Sebelum mendaki tangga menuju dua puncak itu, Jokowi harus melewati dulu beberapa lubang yang menganga.

Ada lubang residu dari kompetisi pemilu presiden yang sudah usai. Apa daya, publik semakin terbelah berdasarkan paham agama. Jokowi unggul sangat telak di provinsi yang didominasi kaum minoritas agama, seperti di Bali, NTT, Papua, Sulut. Jokowi juga unggul telak di hati Warga NU di Jatim. Lebih telak lagi Jokowi unggul di kalangan Islam abangan di Jawa Tengah.

Tapi sebaliknya, Jokowi kalah telak pula di provinsi dengan corak yang berbeda. Jokowi semakin kalah dibandingkan pemilu 2014, di Aceh, Sumbar, Riau, Jawa Barat dan Banten. Untuk provinsi yang banyak pengikut FPI, HTI dan paham Islam yang mirip dengan dua ormas itu, Jokowi umumnya kalah telak.

Distrust atas lembaga pemerintahan bahkan lembaga sosial juga terasa. Kepercayaan publik pada KPU, media konvensional, POLRI, bahkan Presiden juga menjadi bagian kampanye. Padahal tak ada negara yang kuat tanpa trust yang juga kokoh pada lembaga pemerintahan.

Ada pula lubang akibat persaingan gagasan. Kompetisi “mimpi tentang Indonesia” yang belum selesai. Pemilu presiden di negara yang belum terkonsolidasi, juga menjadi pertarungan ideologi. Atau jika ideologi kurang tepat untuk sentimen itu, katakanlah: pertarungan soal mimpi Indonesia.

Akankah Indonesia tumbuh menjadi negara demokrasi seperti di dunia barat? Ataukah Indonesia perlu mengembangkan demokrasinya sendiri? Bagaimana jika Indonesia diperjuangkan menjadi NKRI Bersyariah? Bagaimana jika kembali ke UUD 45, dimana militer lebih punya peran sosial politik?

Demokrasi di Indonesia belum menjadi “the only game in town.” Pertarungan mimpi soal Indonesia lumayan akan banyak mendistorsikan pemerintahan baru dari aneka program utama soal kesejahteraan ekonomi.

Ada pula lubang akibat lahirnya barisan sakit hati. Datangnya pemerintahan Jokowi yang baru nanti tak bisa mengakomodasi semua pihak walau mereka kuat. Tetap ada kekuatan dalam lingkaran Prabowo yang tetap menjadi “Jokowi Haters,” apapun yang nanti ditempuh Prabowo. Bahkan aka ada pula Barisan sakit hati di kubu Jokowi yang ternyata tak mendapatkan “kue seperti yang diharap.”

Barisan sakit hati ini selalu mungkin datang dari kelompok yang sangat strategis dari sisi basis finansial, politik ataupun sosial.

Tiga lubang ini dapat segera merapat dan normal kembali. Namun jika salah ditata, lubang itu dapat melebar menjadi jurang yang lebih menganga. Momen Jokowi menuju dua puncak semakin terhalang.

Tiga lubang itu lebih mudah diatasi Jokowi menjelma menjadi pemerintahan yang sangat kuat.

-000-

Saat ini, posisi Jokowi sudah separuh kuat. Legitimasi rakyat cukup kokoh karena ia menang telak dua margin, di atas 10 persen. Koalisi partai yang sejak awal mendukungnya juga sudah kuat, karena menang kursi legislatif DPR mayoritas, sekitar 60 persen.

Kekuatan Jokowi yang sudah separuh akan menjadi penuh, jika ditambah dua kekuatan ekstra. Pertama, terbentuknya kabinet dengan kualitas “the dream team.” Di samping memang Jokowi perlu mengakomodasi menteri dari partai pendukung, Jokowi perlu profesional yang memang handal di kabinetnya.

The Dream Team itulah 60 persen yang kelak menentukan keberhasilan pemerintahan Jokowi. Carilah putra putri terbaik di kabinet nanti, yang memang sudah mumpuni di bidangnya. Jangan pertaruhkan negara di tangan para petualang yang baru satu tahun di pemerintahan tapi dipanggil KPK. Atau baru dua tiga kali membuat pernyataan publik tapi terasa minim kapasitasnya.

Jokowi juga memerlukan semacam think-thank sekaligus operator politik di level civil society. Think- thank ini menjadi tambahan mata Jokowi untuk melihat dari sisi masyarakat apa yang tak dilihat oleh pemerintah. Sementara operator politik menjadi tambahan kaki dan tangan Jokowi untuk membereskan apa yang tak dapat dibereskan oleh mesin pemerintahan.

Think- thank ini disamping memang mengeri public policy namun juga memahami liku liku negara demokrasi modern dan marketing politik zaman now.

Selamat untuk Jokowi menjalani periode kedua. Semoga sampai di dua puncak itu.*

Juni 2019

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi