Prabowo Diminta Mundur, Fadli Zon: Enak Saja, Ini Hanya Persoalan Kecil


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Calon Presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto diminta mundur dari kontestasi Pilpres 2019. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir, pasca terkuaknya kebohongan Ratna Sarumpaet terkait berita penganiayaan atas dirinya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyebut pihaknya tidak akan mundur hanya karena persoalan tersebut.

“Enak saja, memangnya apa? Ini persoalan kecil,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/10).

Fadli mengaku mengenal Ratna sejak lama debagai sosok yang berintegritas, dan tidak menyangka Ratna akan berbohong seperti itu.

“Bahwa ada insiden seperti ini mungkin Ratna juga berbohong baru kali ini, saya juga tidak tahu,” ujarnya.

Menurut Fadli, respon Prabowo terhadap cerita Ratna bahwa ia dianiaya sebelum terungkap adalah cerita bohong, merupakan respon yang jujur karena terusik rasa kemanusiaannya.

Baca juga: Prabowo Minta Maaf ke Masyarakat Atas Kasus Kebohongan Ratna Sarumpaet

Apalagi, kata Fadli, adanya peristiwa perlakuan yang tidak menyenangkan yang dialami Neno Warisman dan Novel Baswedan sehingga jangan sampai terulang kembali.

“Ada yang namanya indikator-indikator yang membuat orang mempunyai kekhawatiran, ketakutan, bahwa kekerasan ini bisa menjadi modus. Kami ingin mengungkap ini,” ujarnya.

Fadli yang merupakan anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu meyakini kasus tersebut tidak akan menggerus elektabilitas Prabowo.

Hal itu karena masyarakat akan melihat apa yang dilakukan Prabowo adalah membela kemanusiaan dan menegakkan hukum yang sesuai kalau itu terjadi penganiayaan.

“Saya kira orang akan melihat seperti itu bahwa Prabowo memang mau membela. Tapi begitu kita tahu yang bersangkutan membohongi kita, ya kita juga harus meminta maaf,” pungkasnya.

Baca juga: Berbohong, Ratna Sarumpaet Dipecat dari BPN Prabowo-Sandiaga

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mendesak Prabowo mundur dalam kontestasi Pilpres 2019 karena ikut menyebarkan kebohongan Ratna Sarumpaet.

“Kalau Prabowo ‘jantan’, karena sudah melakukan tuduhan keji, maka seyogianya mundur dari pencapresan dan rakyat Indonesia akan mengenang Prabowo sebagai ‘Super Negarawan’,” kata Inas kepada media di Jakarta, Kamis (4/10).

Disampaikan Inas, tidak cukup hanya dengan permintaan maaf oleh Prabowo atas berita bohong yang telah tersebar tersebut. (ARif R)

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Ternyata Menteri Agama Berasal dari Ormas Islam Yang Sama dengan Ustadz Tengku Zulkarnain

Fachrul Razi tercatat sebagai anggota Majelis Amanah Pusat PB Math'laul Anwar sejak 2018 berdasarkan Surat Keputusan nomor A.166/KPTS/PBMA/V/2018 yang ditandatangani Ketua Umum PB MA, Ahmad Sadeli Karim dan Sekjen Oke Setiadi
close