JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Gugurnya Praka Farizal Rhomadhon dalam serangan artileri di Lebanon Selatan pada Minggu (29/3/2026) membuka perdebatan serius di Senayan: apakah sudah saatnya Indonesia menarik pasukan Kontingen Garuda dari misi UNIFIL?
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menjadi suara paling lantang yang meminta pemerintah mengevaluasi keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Lebanon, menyusul jatuhnya korban jiwa pertama dari pasukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Dave Laksono: Fungsi Misi Sudah Tidak Relevan
“Fungsi kita ini adalah untuk menjaga perdamaian. Nah, jelas di sana ini tidak terjadi perdamaian, justru terjadi pertempuran. Nah, jadi ya kalau begitu ya tidak bisa melaksanakan misi kita,” ujar Dave saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa jika kondisi di lapangan tidak dapat dinyatakan aman, sudah semestinya pemerintah mempertimbangkan penarikan atau setidaknya evaluasi mendalam atas keberadaan prajurit Indonesia di Lebanon.
“Nah, maka itu bilamana kondisinya ini memang tidak bisa dinyatakan aman, ada baiknya untuk pemerintah melakukan penarikan ataupun juga evaluasi terhadap keberadaan prajurit kita di Lebanon,” kata Dave.
Italia Siap Tarik Mundur, Indonesia Diminta Ambil Sikap
Dave juga menyoroti langkah salah satu negara Eropa yang turut mengirimkan pasukannya dalam UNIFIL. Italia, yang merupakan kontributor besar pasukan UNIFIL, dilaporkan sudah menyatakan kesiapan untuk menarik mundur personelnya dari Lebanon menyusul eskalasi konflik yang semakin tidak terkendali.
“Nah, sekarang sudah ada korban yang fatal, sehingga dan juga saya juga sempat baca tadi katanya ada salah satu negara Eropa Barat, Italia tepatnya, menyampaikan siap menarik personilnya dari sana. Maka itu apakah kita harus mengambil hal tersebut, nah tentu harus ada pertimbangan dan juga harus ada komunikasi,” pungkas Dave.
Ia menekankan perlunya Indonesia memposisikan diri secara strategis, bukan sekadar mengikuti arus keikutsertaan dalam misi multilateral ketika situasi di lapangan sudah berubah drastis dari kondisi saat mandat diterbitkan.
Efektivitas Misi Dipertanyakan
Dave mengingatkan bahwa ini bukan pertama kali prajurit Indonesia terancam di Lebanon. Sebelumnya sudah pernah terjadi insiden serupa, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa dari pihak Indonesia.
Kini, dengan jatuhnya satu korban meninggal, satu luka berat, dan dua luka ringan, pertanyaan soal manfaat versus risiko menjadi tidak bisa dihindari.
“Dan ini juga menjadi kesempatan untuk melakukan koreksi ataupun juga melihat apakah keberadaan prajurit kita ini benar-benar berfungsi atau tidak,” tegas Dave.
Ia pun menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah yang dinilainya memiliki informasi lebih lengkap soal situasi lapangan. “Kami serahkan itu kepada pemerintah yang mengetahui persis kondisinya seperti apa. Kita kan hanya melihat informasi perkembangan,” tutur Dave.
Konteks: Indonesia Baru Bergabung BoP, Kini Prajuritnya Ditembak Artileri Israel
Insiden ini terjadi dalam konteks yang secara diplomatik sangat sensitif. Pada Januari 2026, Indonesia resmi bergabung dalam Bridge of Peace (BoP), inisiatif perdamaian di Gaza bentukan Presiden AS Donald Trump. Pengumuman bergabungnya Indonesia dilakukan bersama para menteri luar negeri Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab pada 22 Januari 2026.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menghadiri pertemuan perdana BoP di Washington, D.C. pada 19 Februari 2026, dan menyatakan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya rekonstruksi dan stabilisasi Gaza, sebuah inisiatif yang juga melibatkan Israel sebagai salah satu negara anggota BoP.
Kini, di saat Indonesia sedang menjalin kerja sama diplomatik dalam kerangka BoP yang melibatkan Israel, pasukan perdamaian Indonesia justru menjadi korban diduga akibat tembakan IDF di Lebanon Selatan. Situasi ini memunculkan pertanyaan diplomatik yang jauh lebih kompleks dari sekadar evaluasi keamanan misi.
Posisi Kemhan: Klarifikasi Masih Berjalan
Di sisi pemerintah, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait berhati-hati dalam merespons desakan penarikan pasukan. Ia menekankan bahwa insiden terjadi di tengah saling serang artileri dari kedua belah pihak, dan investigasi resmi oleh UNIFIL masih berlangsung.
“Dan proses klarifikasi masih dilakukan oleh UNIFIL,” kata Rico. Ia juga memastikan perkembangan operasional lebih lanjut akan disampaikan oleh Mabes TNI.
Kapuspen TNI Mayjen Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa TNI tetap berkomitmen menjalankan misi perdamaian secara profesional sambil terus memantau situasi dan mempersiapkan langkah kontingensi yang diperlukan.
Analisis: Beban Ganda Indonesia di Lebanon dan Gaza
Gugurnya Praka Farizal menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, keterlibatan Indonesia dalam UNIFIL sejak 2006 adalah bagian dari komitmen konstitusional terhadap perdamaian dunia, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Di sisi lain, konflik di Lebanon Selatan telah berkembang jauh melampaui kapasitas misi perdamaian konvensional untuk mengelolanya.
Sementara misi perdamaian mensyaratkan netralitas, kenyataan di lapangan adalah prajurit Indonesia berada di antara dua pihak yang sama-sama bersenjata dan sama-sama tidak mengakui batas zona aman.
Desakan DPR untuk mengevaluasi misi ini kemungkinan besar akan menjadi agenda mendesak dalam rapat koordinasi antara Komisi I, Kemhan, dan Mabes TNI dalam waktu dekat. Keputusan yang diambil tidak hanya akan berdampak pada keselamatan lebih dari seribu prajurit Kontingen Garuda yang masih bertugas di Lebanon, tetapi juga pada citra diplomatik Indonesia di forum internasional PBB.
Disclaimer: Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, Kemhan RI, dan Kapuspen TNI. Keputusan resmi pemerintah mengenai evaluasi misi belum dikeluarkan per tanggal 30 Maret 2026.
