Perjuangan Warga Bukit Duri Memperoleh Keadilan


Oleh: Jaya Suprana

Ternyata perjuangan warga Bukit Duri, Jakarta untuk memperoleh keadilan belum selesai. Pengadilan Tinggi PTUN menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sebenarnya pada 9 Januari 2017 telah resmi memenangkan gugatan warga Bukit Duri.

Menurut informasi lembaga pejuang kemanusiaan Ciliwung Merdeka, pertimbangan Majelis Hakim PT PTUN telah mengadopsi sepenuhnya keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan, meski keberatan-keberatan dalam memori banding itu inkonsisten dan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dikatakan bahwa SP 1, 2, dan 3 terbit telah sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8/2007 (Perda tentang Tibum) dan peraturan pelaksananya.

Berdasarkan Perda Tibum seharusnya Pemda DKI Jakarta sudah tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penertiban di wilayah sungai karena UU Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004) sebagai dasar kewenangan pemda dalam Perda Tibum telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan No. 085/PUU-XI/2013.

MK menyatakan UU SDA bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan pada tanggal 18 Februari 2015. Dengan dibatalkannya UU SDA peraturan pelaksana di bawahnya juga dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Majelis Hakim tidak mau melihat dan mempertimbangkan lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan MK pembatalan UU SDA. Majelis Hakim tidak mau melihat apakah Pemkot Jakarta Selatan mempunyai wewenang untuk menerbitkan SP 1, 2, dan 3 dengan dasar hukum Perda Tibum.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close