Tegaskan Saat Ini Masih Bersama 02, Demokrat: Koalisi Berakhir Tanggal 22 Mei

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menekankan koalisi partai politik dalam pencalonan capres-cawapres akan berakhir seiring pengumuman hasil Pemilu serentak 2019, tanggal 22 Mei 2019.

“Saat ini saya luruskan, Demokrat tetap bersama 02, sampai nanti tanggal 22 Mei,” kata Hinca dijumpai di sela proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/5) dini hari.

Pernyataan Hinca menanggapi cuitan kader Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menyatakan tidak lagi mendukung Prabowo-Sandi setelah adanya buzzer di medsos yang melakukan perundungan terhadap istri Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono yang sedang sakit.
​​​​​​
Hinca mengatakan Demokrat bisa memahami perasaan Ferdinand, namun Demokrat secara organisasi akan menuntaskan koalisi dengan partai politik pendukung Prabowo-Sandi hingga peluit pertandingan selesai ditiup pada 22 Mei.

“Kenapa 22 Mei, karena koalisi partai politik ini memang dimaksudkan untuk capres, nah peluit terakhir ditiupkan oleh wasit dalam hal ini KPU itu nanti tanggal 22, nah kalau sudah ditiup peluit pertandingan berakhir ya berakhir,” kata Hinca.


Mengenai koalisi ke depan, Hinca menyatakan hal itu menjadi kedaulatan masing-masing partai politik dan ia menegaskan koalisi parpol selama pencapresan bukan koalisi seumur hidup.

BACA JUGA:  Golkar Desak Ridwan Kamil Segera Tetapkan Cawagub

“Bagi Demokrat menyentuh garis finish koalisi harus kami tuntaskan dengan konsisten sampai 22 Mei itu,” kata dia.

Belakangan Demokrat diisukan akan bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Jokowi. Selain itu, muncul juga isu AHY mendapat tawaran menjadi menteri di kabinet Jokowi.

Kedua isu ini mencuat lantaran Komandan Satuan Tugas Bersama Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat diundang Presiden Jokowi ke istana presiden.

Selain itu AHY juga tampak hadir dalam pertemuan Forum Bogor yang mayoritas pesertanya adalah kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Menanggapi isu tersebut, Hinca menyampaikan seluruh warga negara boleh bertemu dan bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi. Terlebih, kata dia, AHY datang ke istana karena diundang Presiden Jokowi.

“Ingat lah bahwa pak Jokowi memanggil mas AHY itu dalam kapasitas pak Jokowi sebagai presiden bukan capres,” kata dia.

Sedangkan mengenai kehadiran AHY di Forum Bogor, Hinca menekankan bahwa AHY sebagai anak bangsa wajar ikut berdialog dan berdiskusi dalam forum itu.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ingin Turunkan Berat Badan? Inilah Prinsip Dasarnya!

Berat badan akan turun bila kalori yang digunakan melebihi kalori yang masuk, atau kalori yang kita bakar lebih banyak dari kalori yang dihasilkan tubuh dari makanan yang dikonsumsi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi