JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani akhirnya angkat bicara soal polemik Telegram Siaga 1 TNI yang bergulir sepekan terakhir. Usai memimpin rapat paripurna pembukaan Masa Sidang IV di Gedung DPR, Selasa (10/3/2026), Puan menyatakan akan menugaskan Komisi I DPR untuk memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto guna memberikan penjelasan langsung dan konkret kepada publik.
“Ya terkait dengan Siaga 1, kami akan meminta komisi terkait untuk menanyakan kepada TNI terkait hal tersebut,” ujar Puan.
Ia juga mempertanyakan urgensi terbitnya Telegram TR/283/2026 di tengah situasi saat ini. “Kalau kemudian sampai ada keluar surat seperti itu dalam situasi seperti ini, mungkin apakah itu diperlukan atau tidak, lebih baik TNI memberikan penjelasan yang konkret,” tegasnya.
📢 Kapuspen TNI Sudah Lebih Dulu Konfirmasi
Jauh sebelum Puan bersuara, Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah telah membenarkan keberadaan telegram tersebut kepada Kompas.com, Sabtu (7/3/2026). Aulia menegaskan peningkatan kesiapsiagaan adalah amanat UU TNI.
“Salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,” jelas Aulia.
Kabais TNI Letjen Yudi Abdimantyo juga mengonfirmasi: status Siaga 1 berlaku untuk seluruh jajaran TNI tanpa terkecuali, termasuk Bais TNI.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono justru mendukung penuh langkah TNI dan meyakini Siaga 1 bukan alasan untuk panik.
“Langkah TNI meningkatkan status kesiapsiagaan mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan nasional,” kata Dave, Minggu (8/3/2026). Ia bahkan menegaskan hal ini dapat memberi ketenangan masyarakat — negara hadir dengan penuh tanggung jawab.
⚠️ Polemik: KSAD Sempat Membantah
Satu-satunya nada sumbang dari internal TNI datang dari KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak yang sempat menyatakan tidak ada telegram Panglima TNI soal Siaga 1 di lingkungan TNI-AD. Pernyataan KSAD ini kontradiktif dengan konfirmasi Kapuspen Mabes TNI.
Perbedaan pernyataan inilah yang kemudian mendorong anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mendesak koordinasi internal TNI diperbaiki.
“Jangan sampai informasi yang keluar justru membingungkan rakyat,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (8/3/2026).
Hingga Selasa siang (10/3/2026), Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto belum mengeluarkan pernyataan publik langsung. Pemanggilan oleh Komisi I DPR — yang dijanjikan Puan Maharani hari ini — menjadi momentum paling ditunggu untuk mengakhiri polemik yang telah berlangsung selama 10 hari sejak telegram TR/283/2026 diterbitkan pada 1 Maret 2026.
👤 Profil Singkat: Puan Maharani
Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi adalah Ketua DPR RI dua periode (2019–2024 dan 2024–2029), sekaligus perempuan pertama yang memimpin lembaga legislatif tertinggi Indonesia. Ia adalah putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan cucu Proklamator/Presiden pertama RI Ir. Soekarno.
Sebelum memimpin DPR, Puan menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2014–2019) — juga perempuan pertama yang menduduki jabatan menko. Di internal PDI-P, ia menjabat Ketua DPP Bidang Politik.
| 🪪 Curriculum Vitae Singkat — Puan Maharani | |
|---|---|
| Nama Lengkap | Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos. |
| Tempat, Tgl Lahir | Jakarta, 6 September 1973 |
| Partai | PDI Perjuangan (PDIP) |
| Jabatan Saat Ini | Ketua DPR RI periode 2024–2029; Ketua DPP PDI-P Bidang Politik |
| Daerah Pemilihan | Jawa Tengah V (Kota Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo) — Pemilu 2024: 297.366 suara |
| Pendidikan | SD–SMP: Jakarta SMA: Perguruan Cikini, Jakarta S1 Komunikasi Massa, FISIP Universitas Indonesia (lulus 1997) Doktor Honoris Causa (H.C.) dari Universitas Diponegoro |
| Karier Politik | • Anggota DPR RI periode 2009–2014 (Komisi VI; Ketua Fraksi PDIP 2012–2014) • Anggota DPR RI periode 2014–2019 (diangkat menjadi Menko) • Menko Pembangunan Manusia & Kebudayaan, Kabinet Kerja Jokowi (2014–2019) • Ketua DPR RI periode 2019–2024 (perempuan pertama) • Ketua DPR RI periode 2024–2029 (terpilih kembali, 1 Oktober 2024) |
| Keluarga | Ayah: Taufiq Kiemas (almarhum, mantan Ketua MPR RI 2009–2013) Ibu: Megawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI, Ketum PDI-P) Kakek: Ir. Soekarno (Presiden ke-1 RI) Suami: Hapsoro Sukmonohadi (pengusaha, akrab disapa Happy Hapsoro) Anak 1: Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari (Pinka) — anggota DPR RI 2024–2029, Dapil Jateng IV Anak 2: Praba Diwangkara Caraka Putra Soma |
| Penghargaan | • Bintang Republik Indonesia Utama (25 Agustus 2025) • Bintang Mahaputera Adipradana (11 November 2020) |
| Catatan Sejarah | Perempuan pertama Ketua DPR RI; perempuan pertama Menko RI; satu-satunya Ketua DPR yang menjabat dua periode berturut-turut pasca-Reformasi |
| ⚠️ Kontroversi | 1. Matikan Mikrofon Anggota DPR (2020 & 2022). Dua kali viral mematikan mikrofon anggota DPR yang sedang interupsi — pertama saat pengesahan UU Cipta Kerja (5 Oktober 2020), mic Anggota Fraksi Demokrat Irwan Fecho dimatikan; kedua saat rapat Mei 2022, mic Anggota PKS Amin AK dimatikan. Keduanya memicu trending topic di Twitter dengan tagar #DPRPenghianat dan #MicGate.
2. Pernyataan Singgung Masyarakat Minang (September 2020). Saat mengumumkan rekomendasi calon Gubernur Sumbar dari PDIP, Puan menyatakan: “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila.” Pernyataan ini dinilai menyinggung masyarakat Minangkabau dan berujung pada laporan polisi oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM). 3. Video Pesta VIP Viral (September 2025). Sebuah video yang diduga menampilkan Puan bersama sejumlah kalangan konglomerat di ruangan VIP menjadi viral di media sosial pada 27 September 2025. Video tersebut memperlihatkan sejumlah perempuan memegang minuman dan melakukan tos. Puan tidak mengeluarkan klarifikasi resmi, namun video ini memicu pro-kontra luas di publik menjelang sidang paripurna DPR. |
Disclaimer: Berita ini disusun berdasarkan laporan CNN Indonesia, Kompas.com, Detik News, Liputan6, Merdeka.com, dan IDN Times tertanggal 7–10 Maret 2026.
