Pak Jokowi, Mohon Maaf Kami Akan Tetap “Pribumi”, Tidak Mampu Jadi “Non-Pribumi”

Oleh: Asyari Usman

Seorang warga biasa datang menjumpai saya, dan tiba-tiba mengajak diskusi tentang “pribumi” dan tentang larangan penggunaan kata itu. Intinya, yang dia pahami dari instruksi untuk tidak menggunakan kata “pribumi”, ialah bahwa perintah itu bertujuan untuk mengubah semua orang Indonesia menjadi “non-pribumi”, dalam makna taraf hidup.

Pemahaman yang sangat “innocent”. Orang itu meminta agar saya menuliskan surat terbukanya kepada Presiden Jokowi, seperti berikut ini.

Pak Presiden, kami bukan tidak mau menghormati larangan untuk menggunakan kata “pribumi”. Sungguh, sangatlah ingin kami menjauhi sebutan itu, Pak. Siapa yang tak mau, Pak. Apalagi larangan penggunaan kata “pribumi” itu secara otomatis membuat kami-kami menjadi “non-pribumi”, setidaknya by name, Pak.

Itulah masalahnya, Pak Jokowi. Kami ini kalau dibolak-balik ke mana pun juga, tetap saja berwajah pribumi, diperlakukan sebagai pribumi, dilecehkan sebagai pribumi, dan dijajah seperti pribumi jaman dulu. Masih ingat kan, Pak Jokowi, ketika Steven Hadisurya Sulistyo menghina Gubernur NTB KH Muhammad Zainul Majdi sebagai “pribumi tiko”?

Nah, Pak Presiden, penghinaan ini kan menunjukkan bahwa saudara-saudara kita yang non-pribumi masih menganggap kami “pribumi”.

Iya kan Pak? Jadi, ya itu Pak. Bagaimana mungkin kami melepaskan predikat “pribumi” sementara mereka tidak ingin kami menjadi “non-pribumi” by living standard, misalnya, Pak.

Jadi, Pak, tak ada gunanya kata “pribumi” itu dilarang penggunaannya. Karena, rata-rata orang “seberang” (kalau disebut “non-pribumi” nanti tak enak rasa pula) seperti Steven Sulistiyo itu tidak ingin kami ini seperti mereka, Pak. Mungkin orang-orang tertentu senang dibawa masuk ke klub non-pri.

6 KOMENTAR

  1. Pejabat yg korupsi yg berusaha berakrab -akrab dg kaum minoritas dan terjebak dlm permainan kaum minoritas yg ngemplang BLBI yg nilainya 600 T dan mrka lari ke luar negeri.Pejabat-2 yg pribumi tsb ,hanya memperoleh recehannya dan tidak bisa lari kemana-mana,dan bahkan tdk ada pikiran lari ke luar negeri krn pasti tidak bisa hidup disana ,membayangkan saja sudah ngeri,jauh dari sanak famiiy, gotong royong dan persaudaraan.Ingat Pribumi adalah pemenang perang dan meraih kemerdekaan dari penjajah dg pertarungan bukan hadiah.Pribumi juga diakui dan dilindungi PBB, bahkan ada Hari Pribumi sedunia 9 agustus, jdi apa masalhnya??

  2. Itu dilarang menggunakan kata pribumi artinya tidak ada pri atau non pri melainkan bangsa Indonesia, coba anda jelaskan apa itu pribumi ? apakah pribumi itu adalah yang melayu ? Bangsa Indonesia tidak semuanya melayu, lalu bagaimana dengan keturuanan Arab ? apakah disebut pribumi ?. Pemahaman penulis sangat dangkal.

    lalu tulisan berikut, Harus siap keluar uang banyak untuk sogok sana sogok sini. Harus juga bisa tipa-tipu, Pak. Harus bisa menghalakan segala cara, Pak. Harus memiliki mentalitas tega, tegas, dan rakus. Harus berani korupsi untuk bisa punya mobil merek mahal, supaya sama seperti mobil saudara-saudara yang bukan pribumi.

    apakah yang bersikap seperti itu yang non pribumi ? harus dilihat faktanya hampir semua pejabat adalah non chinese (kalau itu yang anda maksud non pribumi), sedangkan korupsi dilakukan pejabat negara bukan swasta.

    jadi kesimpulannya adalah penulis menulis bukan dengan fakta tetapi dengan rasa iri dan dengki.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

KUNTUM KHAIRA UMMATIN

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.