Pak Jokowi, Mohon Maaf Kami Akan Tetap “Pribumi”, Tidak Mampu Jadi “Non-Pribumi”

Oleh: Asyari Usman

Seorang warga biasa datang menjumpai saya, dan tiba-tiba mengajak diskusi tentang “pribumi” dan tentang larangan penggunaan kata itu. Intinya, yang dia pahami dari instruksi untuk tidak menggunakan kata “pribumi”, ialah bahwa perintah itu bertujuan untuk mengubah semua orang Indonesia menjadi “non-pribumi”, dalam makna taraf hidup.

Pemahaman yang sangat “innocent”. Orang itu meminta agar saya menuliskan surat terbukanya kepada Presiden Jokowi, seperti berikut ini.

Pak Presiden, kami bukan tidak mau menghormati larangan untuk menggunakan kata “pribumi”. Sungguh, sangatlah ingin kami menjauhi sebutan itu, Pak. Siapa yang tak mau, Pak. Apalagi larangan penggunaan kata “pribumi” itu secara otomatis membuat kami-kami menjadi “non-pribumi”, setidaknya by name, Pak.

Itulah masalahnya, Pak Jokowi. Kami ini kalau dibolak-balik ke mana pun juga, tetap saja berwajah pribumi, diperlakukan sebagai pribumi, dilecehkan sebagai pribumi, dan dijajah seperti pribumi jaman dulu. Masih ingat kan, Pak Jokowi, ketika Steven Hadisurya Sulistyo menghina Gubernur NTB KH Muhammad Zainul Majdi sebagai “pribumi tiko”?

Nah, Pak Presiden, penghinaan ini kan menunjukkan bahwa saudara-saudara kita yang non-pribumi masih menganggap kami “pribumi”.

Iya kan Pak? Jadi, ya itu Pak. Bagaimana mungkin kami melepaskan predikat “pribumi” sementara mereka tidak ingin kami menjadi “non-pribumi” by living standard, misalnya, Pak.

Jadi, Pak, tak ada gunanya kata “pribumi” itu dilarang penggunaannya. Karena, rata-rata orang “seberang” (kalau disebut “non-pribumi” nanti tak enak rasa pula) seperti Steven Sulistiyo itu tidak ingin kami ini seperti mereka, Pak. Mungkin orang-orang tertentu senang dibawa masuk ke klub non-pri.

6 KOMENTAR

  1. Pejabat yg korupsi yg berusaha berakrab -akrab dg kaum minoritas dan terjebak dlm permainan kaum minoritas yg ngemplang BLBI yg nilainya 600 T dan mrka lari ke luar negeri.Pejabat-2 yg pribumi tsb ,hanya memperoleh recehannya dan tidak bisa lari kemana-mana,dan bahkan tdk ada pikiran lari ke luar negeri krn pasti tidak bisa hidup disana ,membayangkan saja sudah ngeri,jauh dari sanak famiiy, gotong royong dan persaudaraan.Ingat Pribumi adalah pemenang perang dan meraih kemerdekaan dari penjajah dg pertarungan bukan hadiah.Pribumi juga diakui dan dilindungi PBB, bahkan ada Hari Pribumi sedunia 9 agustus, jdi apa masalhnya??

  2. Itu dilarang menggunakan kata pribumi artinya tidak ada pri atau non pri melainkan bangsa Indonesia, coba anda jelaskan apa itu pribumi ? apakah pribumi itu adalah yang melayu ? Bangsa Indonesia tidak semuanya melayu, lalu bagaimana dengan keturuanan Arab ? apakah disebut pribumi ?. Pemahaman penulis sangat dangkal.

    lalu tulisan berikut, Harus siap keluar uang banyak untuk sogok sana sogok sini. Harus juga bisa tipa-tipu, Pak. Harus bisa menghalakan segala cara, Pak. Harus memiliki mentalitas tega, tegas, dan rakus. Harus berani korupsi untuk bisa punya mobil merek mahal, supaya sama seperti mobil saudara-saudara yang bukan pribumi.

    apakah yang bersikap seperti itu yang non pribumi ? harus dilihat faktanya hampir semua pejabat adalah non chinese (kalau itu yang anda maksud non pribumi), sedangkan korupsi dilakukan pejabat negara bukan swasta.

    jadi kesimpulannya adalah penulis menulis bukan dengan fakta tetapi dengan rasa iri dan dengki.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER