Pak Jokowi, Mohon Maaf Kami Akan Tetap “Pribumi”, Tidak Mampu Jadi “Non-Pribumi”

Oleh: Asyari Usman

Seorang warga biasa datang menjumpai saya, dan tiba-tiba mengajak diskusi tentang “pribumi” dan tentang larangan penggunaan kata itu. Intinya, yang dia pahami dari instruksi untuk tidak menggunakan kata “pribumi”, ialah bahwa perintah itu bertujuan untuk mengubah semua orang Indonesia menjadi “non-pribumi”, dalam makna taraf hidup.

Pemahaman yang sangat “innocent”. Orang itu meminta agar saya menuliskan surat terbukanya kepada Presiden Jokowi, seperti berikut ini.

Pak Presiden, kami bukan tidak mau menghormati larangan untuk menggunakan kata “pribumi”. Sungguh, sangatlah ingin kami menjauhi sebutan itu, Pak. Siapa yang tak mau, Pak. Apalagi larangan penggunaan kata “pribumi” itu secara otomatis membuat kami-kami menjadi “non-pribumi”, setidaknya by name, Pak.

Itulah masalahnya, Pak Jokowi. Kami ini kalau dibolak-balik ke mana pun juga, tetap saja berwajah pribumi, diperlakukan sebagai pribumi, dilecehkan sebagai pribumi, dan dijajah seperti pribumi jaman dulu. Masih ingat kan, Pak Jokowi, ketika Steven Hadisurya Sulistyo menghina Gubernur NTB KH Muhammad Zainul Majdi sebagai “pribumi tiko”?

Nah, Pak Presiden, penghinaan ini kan menunjukkan bahwa saudara-saudara kita yang non-pribumi masih menganggap kami “pribumi”.

Iya kan Pak? Jadi, ya itu Pak. Bagaimana mungkin kami melepaskan predikat “pribumi” sementara mereka tidak ingin kami menjadi “non-pribumi” by living standard, misalnya, Pak.

Jadi, Pak, tak ada gunanya kata “pribumi” itu dilarang penggunaannya. Karena, rata-rata orang “seberang” (kalau disebut “non-pribumi” nanti tak enak rasa pula) seperti Steven Sulistiyo itu tidak ingin kami ini seperti mereka, Pak. Mungkin orang-orang tertentu senang dibawa masuk ke klub non-pri.

6 KOMENTAR

  1. Pejabat yg korupsi yg berusaha berakrab -akrab dg kaum minoritas dan terjebak dlm permainan kaum minoritas yg ngemplang BLBI yg nilainya 600 T dan mrka lari ke luar negeri.Pejabat-2 yg pribumi tsb ,hanya memperoleh recehannya dan tidak bisa lari kemana-mana,dan bahkan tdk ada pikiran lari ke luar negeri krn pasti tidak bisa hidup disana ,membayangkan saja sudah ngeri,jauh dari sanak famiiy, gotong royong dan persaudaraan.Ingat Pribumi adalah pemenang perang dan meraih kemerdekaan dari penjajah dg pertarungan bukan hadiah.Pribumi juga diakui dan dilindungi PBB, bahkan ada Hari Pribumi sedunia 9 agustus, jdi apa masalhnya??

  2. Itu dilarang menggunakan kata pribumi artinya tidak ada pri atau non pri melainkan bangsa Indonesia, coba anda jelaskan apa itu pribumi ? apakah pribumi itu adalah yang melayu ? Bangsa Indonesia tidak semuanya melayu, lalu bagaimana dengan keturuanan Arab ? apakah disebut pribumi ?. Pemahaman penulis sangat dangkal.

    lalu tulisan berikut, Harus siap keluar uang banyak untuk sogok sana sogok sini. Harus juga bisa tipa-tipu, Pak. Harus bisa menghalakan segala cara, Pak. Harus memiliki mentalitas tega, tegas, dan rakus. Harus berani korupsi untuk bisa punya mobil merek mahal, supaya sama seperti mobil saudara-saudara yang bukan pribumi.

    apakah yang bersikap seperti itu yang non pribumi ? harus dilihat faktanya hampir semua pejabat adalah non chinese (kalau itu yang anda maksud non pribumi), sedangkan korupsi dilakukan pejabat negara bukan swasta.

    jadi kesimpulannya adalah penulis menulis bukan dengan fakta tetapi dengan rasa iri dan dengki.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.