Tak Ingin Ahok Gabung TKN Jokowi, Jusuf Kalla: Bahaya Bisa Kurangi Suara

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf, Jusuf Kalla (JK) berharap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bergabung ke tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01 tersebut.

Pasalnya, kata JK, jika Ahok yang merupakan mantan narapida kasus penistaan agama Islam bergabung ke TKN akan menggerus elektabilitas dari capres petahana Jokowi.

“Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan. Alasannya bahwa bisa berakibat, lagi orang mengingat ini Pak Jokowi didukung orang yang penista agama. Kan bahaya itu, bisa mengurangi suara lagi,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (12/2).

Dampak Ahok Gabung PDI Perjuangan

Presiden Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Istana, Jakarta. (foto:istimewa)


Terkait bergabungnya mantan gubernur DKI Jakarta yang sekarang dipanggil BTP itu ke PDI Perjuangan, menurut JK, juga dapat berdampak pada elektabilitas Jokowi sebagai capres petahana.

Bagi para Ahoker, sebutan untuk pendukung Ahok, kata JK, keterlibatan Ahok sebagai kader PDI Perjuangan tentu dapat menaikkan elektabilitas bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf.

BACA JUGA:  Wujudkan Swasembada Energi, Prabowo-Sandi Canangkan Program "Santri Surya"

Namun, imbuhnya, bagi sekelompok orang yang memperhatikan kasus penistaan agama oleh Ahok, tentu akan membawa dampak buruk bagi perolehan suara Jokowi di Pilpres 2019.

“Tentu ada yang nambah, ada yang tergerus. Bagi Ahoker, tentu mungkin menambah; tapi bagi yang konsisten dengan apa yang terjadi kepada Ahok, tentu tidak mau milih (Jokowi-Ma’ruf),” ujarnya.

Ahok Bergabung PDI Perjuangan

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) bersama Djarot Saiful Hidayat (kanan), jelang Pilkada DKI 2017.

Bergabungnya Ahok di PDI Perjuangan diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Daerah PDIP Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama saat Ahok menyambangi kantor sekretariat partai tersebut pada Jumat (8/2).

Adi, yang juga Ketua DPRD Provinsi Bali, mengatakan Ahok telah resmi memiliki kartu anggota PDI Perjuangan sejak 26 Januari lalu. “Beliau selaku anggota PDI Perjuangan tentunya bersilahturahmi dengan kita anggota PDI Perjuangan Bali,” ujar Adi.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi