Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Oleh: Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum., Guru Besar FH USU & Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

SERUJI.CO.ID – Salah satu amanah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah pembangunan bidang perekonomian yang termaktub dalam Pasal 33. Mengacu kepada amanat konstitusi tersebut, maka pembangunan perekonomian yang dilaksanakan adalah untuk kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia. Khusus untuk sumber-sumber kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak pengelolaannya juga harus dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks pengelolaan kekayaan alam dan kekayaan negara inilah kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran strategis sehingga pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam serta kekayaan Negara tersebut telah sesuai amanah konstitusi dan benar-benar termanfa’atkan untuk kemakmuran rakyat.

Demikian juga halnya untuk tingkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota kehadiran badan usaha yang merupakan unit usaha yang dibentuk Pemerintah Daerah dikenal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kehadiran unit usha BUMN/BUMD ini secara ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan secara keseluruhan, melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Sebuah kekayaan negara yang dimiliki bangsa ini serta mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya; disamping tujuan utama yaitu untuk memberikan kontribusi Pendapatan Keuangan Negara dan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka membiayai pembangunan yang dilaksanakan.

Mengingat pentingnya peran BUMN maupun BUMD maka seharusnya pengaturan dan pengelolaannya harus ditata dengan baik dengan menerapkan prinsip Good Corporate Gavernance (GCG).

Akan tetapi yang terjadi saat ini berkembang praktek pengelolaan BUMN dan BUMD banyak dilakukan berdasarkan relasi yang tidak mengacu pada prinsip GCG melainkan mendasarkan pada relasi “perkoncoan”, baik dalam pengangkatan posisi jabatan penting dalam jajaran pimpinan organisasi perusahaan BUMN dan BUMD seperti posisi anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris/Badan Pengawas.

Relasi perkoncoan dimaksud dapat didasarkan pada hubungan keluarga, hubungan kesamaan organisasi politik, hubungan imbal jasa sebagai Tim Sukses dalam Pemilu Pilpres dan Pileg maupun Pilkada.

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Kesiapan Aturan Hukum Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD

Sebagai dasar pengelolaan BUMN saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun berbeda halnya dengan BUMD yang sampai saat ini belum ada aturan undang-undang secara khusus mengatur keberadaan dan pengelolaannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER