Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Oleh: Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum., Guru Besar FH USU & Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan

SERUJI.CO.ID – Salah satu amanah konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah pembangunan bidang perekonomian yang termaktub dalam Pasal 33. Mengacu kepada amanat konstitusi tersebut, maka pembangunan perekonomian yang dilaksanakan adalah untuk kesejahteraan seluruh Rakyat Indonesia. Khusus untuk sumber-sumber kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak pengelolaannya juga harus dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam konteks pengelolaan kekayaan alam dan kekayaan negara inilah kehadiran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peran strategis sehingga pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam serta kekayaan Negara tersebut telah sesuai amanah konstitusi dan benar-benar termanfa’atkan untuk kemakmuran rakyat.

Demikian juga halnya untuk tingkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota kehadiran badan usaha yang merupakan unit usaha yang dibentuk Pemerintah Daerah dikenal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kehadiran unit usha BUMN/BUMD ini secara ekonomi mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemajuan perekonomian masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan secara keseluruhan, melalui pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Sebuah kekayaan negara yang dimiliki bangsa ini serta mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya; disamping tujuan utama yaitu untuk memberikan kontribusi Pendapatan Keuangan Negara dan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka membiayai pembangunan yang dilaksanakan.


Mengingat pentingnya peran BUMN maupun BUMD maka seharusnya pengaturan dan pengelolaannya harus ditata dengan baik dengan menerapkan prinsip Good Corporate Gavernance (GCG).

Akan tetapi yang terjadi saat ini berkembang praktek pengelolaan BUMN dan BUMD banyak dilakukan berdasarkan relasi yang tidak mengacu pada prinsip GCG melainkan mendasarkan pada relasi “perkoncoan”, baik dalam pengangkatan posisi jabatan penting dalam jajaran pimpinan organisasi perusahaan BUMN dan BUMD seperti posisi anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris/Badan Pengawas.

Relasi perkoncoan dimaksud dapat didasarkan pada hubungan keluarga, hubungan kesamaan organisasi politik, hubungan imbal jasa sebagai Tim Sukses dalam Pemilu Pilpres dan Pileg maupun Pilkada.

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Kesiapan Aturan Hukum Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD

Sebagai dasar pengelolaan BUMN saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun berbeda halnya dengan BUMD yang sampai saat ini belum ada aturan undang-undang secara khusus mengatur keberadaan dan pengelolaannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sandiaga: Layanan Kesehatan Bagi Warga Miskin Jakarta Masih Belum Layak

"Saya sangat prihatin melihat masih banyaknya masyarakat kurang mampu di Jakarta, yang masih belum terpenuhi pelayanan kesehatan yang layak," kata Sandiaga

Terekam Video, Polisi China Borgol dan Tutup Mata Ratusan Muslim Uighur

Ratusan pria muslim dari etnis Uighur terekam sebuah video sedang diborgol dan ditutup matanya sambil diawasi sekelompok polisi China. Diduga para pria tersebut akan digiring ke suatu lokasi yang kemungkinan adalah kamp-kamp penahanan.

Tren Pemasangan Iklan Jual Ruko di Lamudi Meningkat

Dari data jumlah iklan ruko yang dipasang di portal properti Lamudi.co.id menyebutkan, pada tahun 2017 ada 3.801 iklan, kemudian tahun 2018 ada 3.926 iklan, lalu tahun 2019 meningkat tajam menjadi 5.557 iklan ruko yang dipasang.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi