Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

SERUJI.CO.ID – Selesai sudah masa kampanye. Jika delapan bulan hiruk pikuk masa kampanye itu lautan yang maha luas, lalu kembali kita menyelam ke sana, apakah gerangan mutiara yang kita dapat?

Tentu setiap penyelam akan mencari mutiara sesuai dengan selera, persepsi tentang apa yang penting, bahkan panggilan hidupnya. Bagi saya pribadi, setidaknya empat mutiara ini yang akan saya simpan.

Tujuan Akhir Pemilu Agar Kita Makin Cinta Tanah Air

merah putih
Kopassus TNI AD saat pecahkan rekor kibarkan bendera merah putih terbesar (ukuran 22m x 33m) di udara, pada Jumat, 1/4/2016. (Foto: Istimewa)

Pertama, itu adalah lagu Indonesia Pusaka, penutup debat di hari penutup kampanye, 13 April 2019.


Baik kubu 01, kubu 02, dan penyelenggara pemilu, bersama di atas pentas. Lagu soal cinta tanah air bergema. Dan petikan lirik Ismail Marzuki itu, lama membuat saya terdiam:

Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium. Tak ada lain tujuannya. Walau kadang sakit, tapi olah raga dalam gymnasium justru untuk membuat badan kita kian kuat dan sehat.

Pedih dan kerasnya persaingan pemilu punya fungsi yang sama. Tak lain ia hanya olah batin untuk membuat tubuh Indonesia kian sehat dan kuat.

Pemilu ini diarahkan agar kita semakin cinta tanah air. Karena di sanalah kita dilahirkan, berlindung di hari tua. Dan jika sampai waktunya, di sana pula, kita akan menutup mata.

Kita ingin semakin lama Indonesia menjadi rumah bersama yang semakin sejahtera, semakin adil, semakin nyaman dihuni oleh kita, dan anak cucu kita kelak. Tiada guna pemilu jika ia tidak menjadi tangga ke puncak itu.

Jokowi: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 Harga Mati!

Lautan massa pendukung di kampanye paslon nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf di Stadion Utama GBK, Sabtu (13/4/2019). (foto:istimewa)

Kedua, itu adalah pernyataan Jokowi di GBK 13 April 2019. Dalam jumlah massa kampanye, yang mungkin salah satu terbesar dalam sejarah kampanye, ikrar itu dinyatakan. Ujar Jokowi: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 harga mati!

Penting fondasi bangsa itu untuk terus menerus diperkuat. Indonesia masih dalam masa transisi. Sistem lama otoritarian sudah kehilangan legitimasi. Tapi sistem baru demokrasi belum kokoh.

Dalam indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh Economist Inteligence Unit, kita masih dikategorikan sebagai demokrasi yang belum terkonsolidasi (Flawed Democracy). Satu penyebabnya karena sistem demokrasi belum menjadi “the only game in town

Masih banyak elit berpengaruh, yang punya hentakan pada grass groot, yang masih mengajukan paham lain di luar prinsip demokrasi modern dan kultur hak asasi manusia.

Fondasi Indonesia belum sepenuhnya menjadi the only game in town. Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 yang sudah diamandemen itu fondasi yang terus perlu diperkuat. Demokrasi Indonesia dibangun di atas fondasi itu.

Pemilu sangat ideal jika berjalan memperkuat fondasi itu, bukan memperlemah.

SBY: Kampanye Nasional Haruslah Inklusif, All for All

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketiga, itu adalah pernyataan SBY. Momennya ketika kampanye Akbar Prabowo di GBK Jakarta. Ujar SBY, hindari kampanye yang tidak inklusif, yang tidak “All for All.” Cegah demonstrasi massa yang justru akan menambah polarisasi politik berdasarkan keagamaan, kedaerahan atau paham yang ekstrim.

Saat itu SBY berbicara selaku negarawan, walau secara resmi, ia berada dalam kubu Prabowo. Berulang SBY menyatakan ketika menjadi presiden: kesetiaanku kepada partai politik berhenti, ketika kesetiaanku pada negara dimulai.

SBY mengingatkan kita. Menang dan kalah dalam pemilu memang sah menjadi tujuan. Namun hindari kemenangan dengan menggunakan manuver yang justru membahayakan fondasi negara.

Jika negara dalam jangka panjang semakin terpolarisasi, terpecah, berdasarkan sentimen agama yang ekstrim dan emosional, apa yang tersisa untuk diperebutkan lagi?

BACA JUGA:  Prabowo Singgung Penegak Hukum Dijabat Politisi, Jokowi: Baharuddin Lopa Tegas

Dalam pemilu, penting untuk menyusun strategi detail menentukan kemenangan. Namun itu dikerjakan tetap dalam kerangka Indonesia yang bhineka tunggal ika, yang menjamin kesetaraan warga negara, yang melindungi kebebasan individu untuk berbeda sejauh sesuai dengan prinsip hak asasi manusia universal.

Prabowo: Denny JA Itu Siapa? Tuhan Survei?

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto saat kampanye akhbar Nasional di GBK, Jakarta, Ahad (7/4/2019). (foto:istimewa)

Keempat, itu adalah pernyataan Prabowo 24 Oktober 2018, yang dicatat banyak media online. Ujar Prabowo: Denny JA itu siapa? Tuhan Survei?

Itu yang menjadi pembeda pemilu di era reformasi dibandingkan pemilu era Orde Baru. Kini Presiden dipilih langsung. Lembaga survei dan konsultan politik mewarnai kampanye. Ia memang satu paket dengan demokrasi langsung.

Bisa dipahami kegusaran Prabowo atas lembaga survei. Di tahun 2014, ia sendiri sempat syukur sujud terpilih sebagai presiden di tahun 2014. Penyebabnya karena quick count lembaga survei memenangkannya.

Padahal di seberang sana, LSI Denny JA dan lebih banyak lembaga survei lain sudah lebih dulu mengumumkan kemenangan Jokowi- JK.

Lembaga survei yang keliru itu, sebagian sudah dipecat oleh asosiasi lembaga survei. Tinggal ketik saja di Google, kita tahu lembaga survei yang dimaksud.

Tapi beberapa bunga yang layu tak dapat digeneralisasi bahwa seluruh kebun bunga layu. Hal yang sama dengan layunya beberapa lembaga survei.

Lihat pula contoh lembaga survei yang terbukti akurat. Yang terbukti membantu semua kita untuk memahami perilaku pemilih. Untuk memahami aspirasi, harapan, ketakutan, kekecewaan warga negara.

Maret 2005 Hari Bersejarah, Dimana Parpol Menandatangani Kesepakatan dengan Lembaga Survei

Syarat Jadi Peserta Pemilu
Munas Golkar (foto: istimewa)

Maret 2005 akan dicatat sejarah mulai berubahnya politik pemilu. Itulah momen pertama kali Partai Politik menanda tangani kesepakatan kepada lembaga survei untuk ikut menyeleksi siapa yang layak menjadi calon partai untuk kepala daerah. Politik pemilu pun mulai mengawinkan politik praktis dan ilmu pengetahuan opini publik.

Saat itu, partai pertama yang menggunakan survei sebagai instrumen resmi partai adalah partai Golkar. Di tahun 2005. Golkar diwakili Andi Matalata dan Ruly Chairul Azwar meminta saya Denny JA melalui LSI, untuk ikut menyeleksi lebih dari 200 pilkada.

Penyebabnya tak ada lain adalah peristiwa sebelumnya. LSI yang saya pimpim secara tepat memprediksi SBY yang akan menjadi presiden. Dan menyatakan walau ada serangan sarang politisi busuk, Golkar akan juara pemilu 2004.

BACA JUGA:  Pilkada DKI, Ujian Bagi Masa Depan Bangsa

Saat itu sentimen publik tak percaya. Apa iya SBY dari partai kecil bisa mengalahkan Megawati, yang saat itu menjabat presiden, pemimpin partai terbesar, anak proklamator Bung Karno? Apa iya Golkar yang identik dengan Orde Baru, yang diisukan sarang politisi busuk, yang dikalahkan PDIP dalam pemilu 1999, bisa kembali juara?

Melawan opini publik, LSI menyatakan bisa. Google menyimpan rekaman itu.

Saya pertaruhkan segala untuk meyakinkan. Abakadabra! Mata elit politil terbuka. Ternyata telah datang ilmu pengetahuan yang bisa membaca bahkan memprediksi perilaku pemilih.

Namun sebagaimana profesi lain, ada yang baik, ada yang buruk. Itupun terjadi pada lembaga survei: ada yang baik, ada yang buruk. Om Google datang membantu. Cukup ketika nama lembaga survei di sana, track recordnya terbaca. Atau malah lembaga itu tak ada record sama sekali.

Pemilu langsung menjadi ibu kandung lembaga survei. Dan ibu tak bisa dipisahkan dari anaknya. Sebagaimana anak tak bisa dipisahkan dari ibunya.

Denny Januar Ali atau biasa disapa Denny JA.

Datanglah hari tenang. Selesai sudah 7-8 bulan masa kampanye. Satu peristiwa besar segera berlalu. Hikmah atas peristiwa besar, oh.. dilupakan jangan.

Siapapun nanti yang terpilih, yang menang adalah ibu pertiwi, yang semakin kokoh, semakin dalam mendengar aspirasi rakyatnya.*

April 2019

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi