Survei Voxpol: Elektabilitas PDI Perjuangan Masih Teratas, Disusul Gerindra dan Golkar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting kembali merilis hasil survei tingkat keterpilihan atau elektabilitas partai politik yang berlaga di Pemilu 2019.

Lewat hasil survei yang dilakukan pada tanggal 24 Februari sampai dengan 6 Maret 2019 ini, terlihat bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menduduki elektabilitas tertinggi dengan 26,5 persen.

“Gerindra di posisi kedua dengan tingkat elektabilitas sebesar 14,2 persen,” ungkap Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Senin (11/3).

Posisi ketiga ditempati Partai Golkar dengan tingkat elektabilitas sebesar 10,6 persen.

Hanya 9 Partai Yang Berpotensi Lolos dari 16 Partai Yang Ikut Pemilu 2019

Pemilih Pemilu (ilustrasi)

Sementara itu, dari hasil survei yang melibatkan 1220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling ini, diketahui hanya 9 partai yang berpotensi lolos ke Parlemen.

“Dari 16 partai politik yang disurvei, hanya 9 (sembilan) partai politik yang berpotensi lolos dan sukses melampaui ambang batas parlemen (Parliementary Threshold-PT) 4  persen,” ungkap Pangi.

Selain PDIP, Gerindra dan Golkar, enam partai lainnya adalah PKB dengan elektabilitas sebesar 8,4 persen menduduki tempat keempat, Partai Demokrat di peringkat kelima dengan tingkat elektabilitas 6,7 persen, Partai Nasdem di tempat ke enam dengan tingkat elektabilitas sebesar 5,5 persen.

“Di posisi ketujuh adalah PKS dengan elektabilitas sebesar 4,9 persen, PAN dengan elektabilitas sebesar 4,5 persen, dan PPP partai yang terakhir kemungkinan lolos PT 4 persen yang berada pada posisi ke sembilan dengan tingkat elektabilitas sebesar 4,1 persen,” ujarnya.

Tujuh Parpol Diprediksi Tidak Lolos PT 4 Persen

Nomor Urut Parpol
Nomor urut parpol peserta Pemilu 2019.

Selain itu, berdasarkan survei Voxpol, ungkap Pangi, tujuh partai politik lainnya diperkirakan gagal melewati ambang batas empat persen. Tujuh partai tersebut terdiri dari tiga partai lama dan empat partai baru.

“Elektabilitas Perindo hanya 3,5 persen, Partai Hanura memperoleh elektabilitas sebesar 1,1 persen, PBB sebesar 0,8 persen, Partai Berkarya sebesar 0,7 persen, PSI sebesar 0,5 persen, PKPI sebesar 0,4 persen dan Partai Garuda dengan perolehan tingkat elektabilitas sebesar 0,3 persen,” ungkapnya.

Dalam survei dengan ‘margin of error’ kurang lebih 2,98 persen ini, sebanyak 7,3 persen responden belum menentukan pilihan partai yang akan dipilih atau ‘undecided voters’.

Perindo Berpeluang Besar Lolos PT 4 Persen

perindo, hary tanoe
Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibyo

Pangi menjelaskan berdasarkan data survei tersebut belum ada satu pun partai baru yang berhasil melampaui ambang batas parlemen, itu artinya parlemen masih akan dikuasai partai wajah lama.

Namun, kata Pangi, dari beberapa partai baru yang ikut Pemilu 2019, Perindo adalah salah satu partai baru yang paling potensial menembus ambang batas parlemen dengan tingkat probabilitas masih cukup tinggi.

“Namun efektifitas mesin partai Perindo harus terus tumbuh secara merata, tetap masih punya kans sedikit lagi bisa berpeluang melewati jebakan ambang batas parlemen karena sudah mulai mendekati angka ‘range margin of error’,” katanya.

Menurut dia, peluang Perindo bisa melewati angka ambang batas parlemen masih terbuka lebar karena soal kesetiaan perilaku pemilih cair dan rendahnya Partai ID di Indonesia membuat angka massa mengambang atau “swing voters” masih cukup tinggi.

Dalam survei yang dilakukan Voxpol ini, setiap responden terpilih diwawancarai  dengan metode wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih secara khusus. Tingkat selang kepercayaan survei ini adalah 95 persen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi