Survei LSI: Kasus Hoaks Ratna Turunkan Sedikit Elektabilitas Prabowo dan Naikkan Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Lingkar Survei Indonesia (LSI ) Denny JA merilis hasil survei mereka terkait dampak kasus berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet terhadap elektabilitas pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2019.

Peneliti senior LSI Denny JA, Ikrama mengungkapkan bahwa elektabilitas pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga mengalami penurunan tipis terkait kasus hoaks Ratna tersebut.

Hal itu, kata Ikram, karena saat kejadian Ratna tercatat sebagai salah satu Juru Kampanye Nasional, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

“Makanya kasus hoaks Ratna Sarumpaet merugikan Prabowo-Sandi,” kata Ikrama saat konferensi pers merilis hasil survei dengan judul ‘Hoax dan Efek Elektoral Kasus Ratna Sarumpaet’ di Kantor LSI, Jakarta, Selasa (23/10).


Baca juga: Terungkap, Ratna Sarumpaet Akhirnya Akui Berbohong Soal Penganiayaannya

Berdasarkan hasil survei LSI yang melibatkan 1.200 responden, dengan menggunakan metode multistage random sampling, ditemukan elektabilitas Prabowo-Sandiaga turun 0,6 persen menjadi 28,6 persen di bulan Oktober, dari sebelumnya 29,2 persen di bulan September.

BACA JUGA:  Iriana Jokowi Terjatuh Saat Layani Swafoto Pendukung di Kampanye Jokowi

“Sebaliknya, pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin mengalami kenaikan dari 53,2 persen pada September menjadi 57,7 persen Oktober ini,” ungkapnya.

Dalam survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan kuisioner ini terdapat sebanyak 13,7 persen responden yang belum menentukan pilihan.

Baca juga: Ratna Sarumpeat Dianiaya Orang Tak Dikenal, Fadli Zon: Jahat dan Biadab Sekali

Ikrama menjelaskan, bahwa kenaikan elektabilitas Jokowi-KH Ma’ruf Amin ini disebabkan oleh pemilih yang sebelumnya belum menentukan pilihan (undicided voters), akibat kasus Ratna tersebut mantap memilih Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Survei LSI ini memiliki margin of error sebesar 2,8 persen, dengan tingkat kepercayaan 97,2 persen. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

12 KOMENTAR

  1. Sabaaaar…. sebentar lagi elektabilitas PRABOSANDI akan segera meroket setelah masarakat mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa sesungguhnya gak ada hubungan langsung antara kebohongan RS dengan peejuangan PRABOSANDI yang bercita cita menjadijan Indonesia naju kembali, kuat kembali dan kaya kembali.
    Sabaaaaar…..

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi