Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan
Ratusan juta rakyat Indonesia sudah mendengar pidato 5 halaman padat dari Anies Baswedan, gubernur DKI baru. Dalam pidato singkat padat itu termuat visi yang kuat dari Anies untuk membangun Jakarta dengan berbasis (1) untuk Pribumi, (2) memuja Rahmat Allah, (3) berkeadilan sosial, (4) gotong royong, (5) sosialisme atau untuk semua, bukan untuk segelintir orang kaya saja, (6) berkebudayaan dan (7) rakyat sejahtera dan bahagia, (8) pemimpin Jakarta hadir dan memihak rakyat dalam pembangunan
Pidato Anies ini telah menempatkannya “beyond” Jakarta. Sebab, selain tidak bergaya “power point”, Anies telah memasukkan visi kebangsaan, kedaulatan dan sekaligus keadilan yang menembus batas ibukota. Sebuah visi yang hilang selama rezim Jokowi berkuasa.
“Perang Reklamasi”
Tantangan terbesar Anies mewujudkan visinya melawan kapitalis dan mengutamakan nasib Pribumi akan terlihat dalam soal Reklamasi teluk Jakarta.
Luhut Binsar Panjaitan (LBP) terkesan cepat dan ligat mamacu pencabutan moratorium Reklamasi sebelum Anies Baswedan berkuasa di Jakarta. LBP sebagai pendukung Ahok pada pilgub lalu, tentu takut tidak mampu bekerja sama dengan Anies. LBP menggertak bahwa Reklamasi akan jalan terus dan Pemda DKI harus ikut kemauan pemerintah pusat.
Pernyataan LBP ini kontan membuat rakyat bingung, serta menimbukan polemik, sebab moratorium Reklamasi ini tadinya justru dilakukan oleh kementerian maritim sendiri, bulan Mei tahun lalu, ketika menterinya seorang idealis, Dr. Rizal Ramli.
Top artikel nya