Soal Pembatalan Kenaikan Premium, BPN Prabowo: Bukti Kepemimpinan Miskin Perencanaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, mengapresiasi langkah Presiden Jokowi membatalkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium karena mengakui adanya masalah dengan daya beli masyarakat Indonesia.

Namun, BPN Prabowo-Sandiaga juga menilai bahwa kejadian tersebut membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi miskin dalam hal perencanaan dan koordinasi.

“Saya berharap Jokowi sebagai Presiden di waktu yang tersisa, tidak mengulangi terus menerus kepemimpinan yang miskin perencanaan dan koordinasi seperti yang ditunjukkan selama ini,” kata Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjunta di Jakarta, Kamis (11/10).

Baca juga: Apresiasi Keputusan Jokowi Batalkan Kenaikan Premium, Begini Kata Rizal Ramli


Menurut pria yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini, dampak kebijakan yang miskin perencanaan dan koordinasi tersebut dapat mempermalukan Pemerintahan.

“(Juga) mengorbankan anak buah tanpa ada kata maaf sama sekali,” tukas Dahnil.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, secara mengejutkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengumumkan kenaikan harga Premium Rabu (10/10) petang kemarin.

Baca juga: Kebijakan Plin-Plan Kenaikan Premium Dinilai Dapat Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Dalam pengumuman yang disampaikan disela kegiatan pertemuan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, Jonan mengatakan kenaikan harga premium tersebut mulai berlaku paling cepat mulai pukul 18.00 WIB, hanya sejam dari pengumuman yang ia sampaikan.

BACA JUGA:  Walau Suramadu Digratiskan Jokowi, BPN Prabowo Yakin Tetap Menang di Madura

“Sesuai arahan Presiden, premium hari ini jam 18.00 WIB paling cepat, tergantung persiapan Pertamina di 2.500 SPBU disesuaikan harganya,” kata Jonan di Nusa Dua, Bali, Rabu (10/10) petang.

Disampaikan Jonan, premium yang tadinya diharga Rp6.550 naik menjadi Rp 7.000 per liter untuk wilayah Jamali (Jawa, Madura dan Bali) dan Rp 6.900 per liter untuk wilayah Non Jamali.

Namun, hanya berselang lebih kurang satu jam, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk membatalkan kenaikan BBM Premium tersebut.

Baca juga: Soal Pembatalan Kenaikan Premium, TKN Klaim Bukti Jokowi Utamakan Rakyat Kecil

“Sesuai arahan bapak Presiden, rencana kenaikan harga premium di Jamali menjadi Rp7.000 dan di luar Jamali menjadi Rp6.900, ditunda dan agar dibahas ulang sesuai kesiapan Pertamina,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Rabu (10/10). (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi