close

Bangsa Gagal Nyintesis

|

SERUJI.CO.ID – Siang ini saya beruntung dapat ngobrol bersama Jendral (Purn) Widjojo Soejono (93th) di kediamannya yang asri dan nyaman di tengah kota Surabaya. Kami bersebelas dipimpin mas Sila Basuki seorang Jurnalis senior. Di usianya yang sudah sepuh, beliau ternyata masih memiliki ingatan yang kuat dan pikiran yang jernih, serta artikulasi yang jelas.

Pak Widjojo ngendikan, bahwa bangsa ini terancam gagal mengajukan sintesis sejarah sebagai response atas challenge yang dihadapinya sehingga terancam hilang bak bangsa aborigin di Australia dan Indian di Amerika. Konstitusi kita sudah dirombak menjauh dari Pancasila, warga negara kita makin tidak terdidik (mereka memilih pemimpin yg makin inkompeten) walaupun makin lama bersekolah, dan pemerintahan kita makin amburadul walaupun ongkos pemilu makin mahal.

Buktinya, hampir seluruh kekayaan alam kita sudah jatuh di tangan asing dan aseng, kemiskinan persisten dan ketimpangan yang makin lebar, serta korupsi masih bersimaharajalela walaupun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan akhir-akhir ini, Pemerintah kita juga makin otoriter. Tidak seperti China dan Jepang, kita gagal merespons globalisasi sebagai ekspansi Barat, walaupun lebih berhasil ketimbang Aborigin dan Indian.

Pak Widjojo mengingatkan simpulan antropolog Kuntjaraningrat bahwa budaya bangsa ini feodal, pemalas, munafik dan pencari kambing hitam. Sifat-sifat ini bukan bagian dari budaya merdeka, tapi bagian dari budaya inlander. Bisa dikatakan bahwa kita gagal menyediakan syarat budaya yang dibutuhkan untuk merdeka walaupun kemerdekaan sudah diproklamasikan Bung Karno dan Bung Hatta 73 tahun silam.

Kegagalan ini sebagian besar disebabkan oleh Sistem Pendidikan Nasional yang dirumuskan bukan sebagai strategi kebudayaan untuk menjadi bangsa merdeka. Sisdiknas bahkan menjadi instrumen teknokratis untuk menyediakan buruh trampil dan warga yang patuh. Ini dilakukan dengan membiarkan Sisdiknas dimonopoli sistem persekolahan massal.

Globalisasi sebagai westernisasi mengandalkan dua instrumen teknokratik utama: persekolahan dan perbankan. Persekolahan massal itu mengubah kebutuhan belajar menjadi keinginan bersekolah yang dengan demikian secara diam-diam menyiapkan sebuah budaya berhutang melalui pengembangan gaya hidup yang konsumtif dan instan. Pada saat yang sama, sistem perbankan menyediakan hutang bagi masyarakat yang tidak bisa hidup tanpa hutang. Pertelevisian menjadi katalisatornya.

Para millenials yang dilahirkan di ujung Abad 20 dan lahir di awal abad 21 Indonesia telah melalui sistem persekolahan dan menikmati pop culture asing yang membutakan mereka secara politik untuk sanggup mengambil tanggungjawab kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang dikatakan sayidina Ali RA, tidak ada kemiskinan yang lebih buruk dari ketidaktahuan. Boleh dikatakan, sebagai bangsa kita telah kehilangan satu generasi yang hidup selama masa reformasi yang terbukti kemudian sebagai masa deformasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

So what ??? Pada saat Presiden Jokowi sibuk membangun infrastruktur fisik di mana-mana, bahkan dengan menggunakan utang Luar Negeri dan dana haji, ternyata Presiden masih berani meminta para Rektor untuk segera berubah demi meningkatkan daya saing di tengah anggaran pendidikan tinggi yang dipangkas demi infrastruktur fisik. Sebagai perbandingan saja, pendapatan perkapita kita hanya sekitar Rp. 45 juta pertahun dengan biaya SPP kuliah sekitar Rp. 25 juta/tahun. Sementara itu pendapatan perkapita AS dan SPP kuliah di perguruan tinggi di AS mencapai 10 kali lipat Indonesia.

Saya jadi semakin tidak mengerti mengapa pada saat pendidikan yang menyiapkan prasyarat budaya bagi bangsa yang merdeka justru dibiarkan kerdil oleh sistem persekolahan dan kampus yang mengurus namun harus bertanding melawan Cambridge dan MIT, dan hutang yang makin menggunung yang kelak harus dibayar oleh para lulusan sistem persekolahan dan kampus itu.

Saya usul agar kita segera mempertimbangkan sintesis berikut: kembali ke UUD45 sesuai Dekrit Presiden 1959, membebaskan Sisdiknas dari monopoli persekolahan massal, dan membangun tanpa berhutang untuk hidup sederhana, merdeka dan mandiri.

Juanda, 15/10/20181

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Daniel Mohammad Rosyid
Guru Besar ITS Surabaya, Pemerhati Pendidikan dan Kebijakan Publik.
Guru Besar ITS Surabaya, Pemerhati Pendidikan dan Kebijakan Publik.

TERPOPULER

Soal Islam Nusantara

Satu Periode Saja

Renungan di Hari Guru

Stop Riba Sekarang Juga !