Soal Pembatalan Kenaikan Premium, TKN Klaim Bukti Jokowi Utamakan Rakyat Kecil


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan Keputusan pembatalan kenaikan harga premium menunjukkan konsistensi Presiden Jokowi yang menjadikan rakyat kecil selalu menjadi orientasi kebijakan politik ekonominya.

“Politik itu dilihat dari keputusan akhir, bahwa ada dinamika di dalam penetapan harga BBM merupakan hal yang wajar. Keputusan pembatalan harga premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, rolenya memang di Presiden,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (11/10).

Untuk itu, Hasto juga memberikan apresiasi atas keputusan Presiden untuk tidak menaikkan harga Premium.

“Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah,” katanya.

Menurut Hasto, langkah ini merupakan bauran kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan rakyat kecil.

Hasto juga menegaskan bahwa pembatalan kenaikan harga premium tersebut senafas dengan watak kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu mendengarkan suara rakyat, di tempat yang paling pelosok sekalipun.

“Tradisi blusukan yang terus dilakukan Pak Jokowi telah membangun kepekaan kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” katanya.

Pada saat bersamaan kebijakan energi Pemerintahan Jokowi menunjukkan arah yang tepat, yang ditandai dengan peningkatan kedaulatan Indonesia di bidang energi.

“Ditinjau dari kebijakan bauran energi (energy mix), maka kehadiran pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikrohidro, panas bumi; dan pembangkit tenaga listrik Bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, serta kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terus dikembangkan menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi,” ungkap Hasto
.
Dengan demikian kenaikan harga BBM non subsidi, seperti Pertamax menjadi Rp10.400 per liter dari Rp9.500 dan pembatalan kenaikan harga premium menunjukkan pentingnya aspek keadilan di dalam pengaturan harga terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. (Ant/SU01)

33 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close