JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan Keputusan pembatalan kenaikan harga premium menunjukkan konsistensi Presiden Jokowi yang menjadikan rakyat kecil selalu menjadi orientasi kebijakan politik ekonominya.

“Politik itu dilihat dari keputusan akhir, bahwa ada dinamika di dalam penetapan harga BBM merupakan hal yang wajar. Keputusan pembatalan harga premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, rolenya memang di Presiden,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (11/10).

Untuk itu, Hasto juga memberikan apresiasi atas keputusan Presiden untuk tidak menaikkan harga Premium.

“Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah,” katanya.

Menurut Hasto, langkah ini merupakan bauran kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan rakyat kecil.

Hasto juga menegaskan bahwa pembatalan kenaikan harga premium tersebut senafas dengan watak kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu mendengarkan suara rakyat, di tempat yang paling pelosok sekalipun.

“Tradisi blusukan yang terus dilakukan Pak Jokowi telah membangun kepekaan kepemimpinan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” katanya.

Pada saat bersamaan kebijakan energi Pemerintahan Jokowi menunjukkan arah yang tepat, yang ditandai dengan peningkatan kedaulatan Indonesia di bidang energi.

“Ditinjau dari kebijakan bauran energi (energy mix), maka kehadiran pembangkit listrik tenaga air, termasuk mikrohidro, panas bumi; dan pembangkit tenaga listrik Bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW, serta kehadiran Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terus dikembangkan menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi,” ungkap Hasto
.
Dengan demikian kenaikan harga BBM non subsidi, seperti Pertamax menjadi Rp10.400 per liter dari Rp9.500 dan pembatalan kenaikan harga premium menunjukkan pentingnya aspek keadilan di dalam pengaturan harga terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. (Ant/SU01)