Prabowo-Sandi Gagas Konsep Pertanian Digital Demi Swasembada Pangan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pakar Bidang Ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, La Ode Kamaluddin menyebut pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bertekad membangun ekonomi petani dan nelayan sebagai basis perekonomian nasional.

Pihaknya menyampaikan gagasan konsep pertanian digital (digital farming) dalam meningkatkan hasil produksi pertanian nasional untuk mengantisipasi ketergantungan terhadap produk pangan impor.

“Model ini kalau kita kembangkan di daerah-daerah di luar Pulau Jawa sangat menguntungkan dan jumlahnya akan meningkat lebih besar,” kata La Ode Kamaluddin dalam diskusi bertajuk “Petani, Nelayan, dan Ekonomi Rakyat”, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (16/1).

Menurutnya konsep tersebut banyak dikembangkan di negara-negara maju karena sudah terbukti persediaan stok cadangan pangan meningkat dengan sistem tersebut.


Baca juga: Pidato Kebangsaan, Prabowo Singgung Barang Impor yang Banjiri Indonesia

La Ode khawatir masa depan kedaulatan pangan akan gelap bila pemuda enggan bertani. Maka dari itu, Prabowo-Sandi telah menyiapkan konsep digital farming, digital fishering, dan mekanisasi produk pertanian dan perikanan agar anak-anak muda kembali bertani.

“Tidak ada bangsa yang mandiri kalau pangannya tidak dilahirkan sendiri, tidak ada bangsa yang bisa tahan kalau pangannya dikuasai dari luar. Kita harus mulai berpikir kepada generasi milenial untuk menggunakan digital farming dan digital fishering. Ini di masa depan memang kita bisa swasembada, dan kita bisa mandiri di dunia pangan,” ujarnya.

Ia meyakini konsep tersebut akan menarik minat generasi muda di sektor pertanian karena selama ini mereka tidak melirik profesi petani menjanjikan untuk masa depan.

“Dengan konsep pertanian digital, petani bisa mengukur hasil pertanian secara lebih terukur. Pengembangannya, bisa melibatkan universitas dan akademisi yang fokus di sektor pertanian,” ujarnya.

Baca juga: Jika Terpilih, Prabowo Terapkan “Strategi Dorongan Besar” untuk Indonesia Menang

Ia mengatakan kebutuhan beras nasional per-bulannya mencapai 9 juta ton dan itu bisa dipenuhi dengan konsep pertanian digital.

Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Pertanian, potensi produksi beras akan terus meningkat misalnya Januari 2018 sebanyak 2.668.764 ton, Februari sebanyak 5.388.600 ton, Maret sebanyak 7.441.842 ton, dan April sebanyak 5.283.498 ton.

“Sembilan juta ton itu kecil kalau kita kembangkan dengan itu karena tidak ada bangsa yang bisa bertahan kalau pangannya berasal dari luar,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, pemerhati isu pangan dan perempuan, Sidrotun Naim mengungkap alasan mengapa anak muda malas bertani. Penyebabnya karena harga pupuk mahal, benih mahal, dan harga komoditas pertanian setelah panen anjlok, hingga susahnya akses permodalan bagi petani dan nelayan.

Baca juga: Belum Jadi Pekerjaan Yang Menarik, Jumlah Petani di Kalteng Turun

“Saya juga turun ke petani dan nelayan mereka itu biasanya kalau ngomong, ‘pada saat kita mau menanam ada benihnya, pupuknya dan harganya jangan mahal, dan panen bisa dijual, karena kalau enggak bisa, jadinya dibuang’. Karena itu tidak salah juga kalau anak muda tidak mau bertani, karena pupuknya mahal, benihnya mahal, tapi pas dijual harganya jatuh,” kata Sidrotun.

Terkait akses permodalan bagi petani dan nelayan, Sidrotun mendorong agar Prabowo-Sandi membentuk lembaga keuangan yang pro kepada petani dan nelayan.

Lembaga keuangan itu, menurutnya harus diwujudkan untuk menghadirkan keadilan bagi petani dan nelayan sebagai tulang punggung kedaulatan pangan di Indonesia.

“Kalau pengusaha besar mau berhutang kan relatif mudah. Kalau petani dan nelayan mau berhutang itu susah. Berarti harus dibenahi karena berarti sistemnya belum adil,” tandasnya. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Perluasan Ganjil-Genap Hari Pertama: Pemprov DKI Klaim Polusi Udara Turun

"Semalam Airvisual telah merilis hasil pengukuran mereka, di mana Jakarta yang sebelumnya ada di peringkat satu atau dua kota terpolusi di dunia, semalam saya lihat di rilisnya sudah turun jadi peringkat ke 9," ujar Syafrin

Beredar Hoaks BJ Habibie Wafat, Kondisi RSPAD Terlihat Sepi

Informasi hoaks tersebut beredar di media sosial dan pesan yang berantai di aplikasi kirim pesan, Whatsapp sejak pagi dini hari tadi.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi