Belum Jadi Pekerjaan Yang Menarik, Jumlah Petani di Kalteng Turun

PALANGKA RAYA, SERUJI.CO.ID – Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah petani di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2018 berkisar 521.890 orang, mengalami penurunan sekitar 3,15 persen dibandingkan Februari 2017 sebesar 554.125 orang.

Penurunan jumlah tersebut mengindikasikan sektor pertanian belum menjadi pekerjaan yang menarik bagi masyarakat di provinsi ini, kata Kabid Statistik Sosial BPS Kalteng, Syafi’i Nur saat memaparkan kondisi keadaan ketenagakerjaan Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Senin (7/5).

“Pemerintah sepertinya harus membuat sektor pertanian menjadi menarik bagi masyarakat. Mungkin beberapa kebijakan yang berpihak pada pertanian, khususnya mengenai pemberian bibit maupun pupuk,” tambahnya.

Berdasarkan data BPS, angkatan kerja di Kalteng pada Februari 2018 sebanyak 1,392 juta orang, naik sekitar 26,4 ribu orang dibandingkan Februari 2018. Untuk penduduk yang bekerja di provinsi ini sekitar 1,352 orang atau meningkat 24,9 ribu dibandingkan Februari 2017.

Sedangkan jumlah pengangguran di provinsi sampai Februari 2018 sebanyak 44,4 ribu orang, mengalami peningkatan sekitar 1,5 ribu orang dibandingkan setahun yang lalu. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tercatat sebesar 72,97 persen, turun sebesar 0,67 persen dibanding Februari 2017.

“Kalau dilihat dari jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 87,65 persen, dan perempuan 56,60 persen pada Februari 2018 . Tapi, dibanding kondisi setahun lalu, baik laki-laki maupun perempuan mengalami penurunan sebesar 0,09 persen dan 1,33 persen,” beber dia.

Kabid di BPS Kalteng ini menyebut, dilihat dari tren sektoral selama setahun terakhir, ada beberapa kategori lapangan pekerjaan yang kontribusi penyerap tenaga kerja mengalami penurun.

Kategori itu yakni, pertanian 3,15 persen, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang serta real estat 0,18 persen, kontruksi 0,32 persen, jasa keuangan dan asuransi 0,09 persen, jasa pendidikan 0,12 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0,27 persen.

Dari seluruh penduduk bekerja pada Februari 2018, status pekerjaan utama terbanyak sebagai buruh/karyawan/pengawai sekitar 40,19 persen, berusaha sendiri 19,79 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 15,83 persen, dan pekerja keluarga 15,36 persen.

“Penduduk yang bekerja dengan status pekerja bebas di pertanian memiliki persentase paling kecil, yakni sebesar 1,62 persen,” kata Syafi’i. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER