Ahok Menohok


AHOK MENOHOK

Oleh DR. M. Kapitra Ampera, SH, MH
Tim Advokasi GNPF-MUI PUSAT

Masyarakat dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat dibutuhkan struktur tatanan (pemerintahan) yang diikat dengan hukum. Hukum dan Moral Ibarat dua sisi mata uang. Menurut Thomas Aquinas, Perintah moral yang paling dasar adalah melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Kaidah-kaidah moral akan mendapat pengakuan dan konkrit manakala di back-up oleh aturan hukum. Oleh karenanya, keteraturan masyarakat selalu sejalan dengan adanya perilaku moral yang baik yang patuh terhadap aturan hukum yang berkeadilan.

Fenomena Hukum dan Moral menjadi hal yang ramai diperbincangkan saat ini. Terdapat kompleksitas permasalahan yang tak terhindarkan dari seputar kasus Gubernur Non Aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok cukup banyak mencuri perhatian sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang terpilih menjadi RI 1. Sikapnya yang arrogant kerap kali menjadi kontroversi, seperti membentak/berkata kasar kepada warga dan perilaku emosionalnya saat rapat. Sebagian menganggap hal ini sebagai ketegasan, sebagian lainnya berpandangan itu perbuatan yang tidak beretika/tidak beradab.

Ahok sepertinya menikmati perilaku arogansi-nya yang abuse, yang kemudian menyebabkan kemarahan masyarakat pemeluk agama Islam atas pidatonya di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada tanggal 27 September 2016 karena diduga telah melakukan tindak pidana penodaan Agama Islam. Pernyataannya tersebut kemudian menimbulkan reaksi yang besar bagi umat muslim di Indonesia, sehingga berkumpulnya umat Muslim di Jakarta dalam Aksi Bela Islam pada tanggal 4 November (411) dan tanggal 2 Desember (212) untuk menyuarakan harapan agar berjalannya proses hukum terhadap delict yang dilakukan oleh Ahok.

Tanggal 13 November 2016, menjadi pertama kalinya Ahok duduk sebagai Terdakwa dalam kasus Penodaan Agama Islam, penolakannya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam eksepsinya, ditolak oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela, sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses Pembuktian. Agenda pemeriksaan saksi menjadi tidak biasa, para saksi diperlakukan seperti seorang terdakwa. Bukannya mempersiapkan pertanyaan yang membuktikan dirinya tidak bersalah, Ahok dan penasehat hukumnya malah sibuk mempertanyakan profile pribadi saksi. Terang-terangan, Ahok dan penasehat hukumnya menyatakan akan menghancurkan kredibilitas saksi.

Para saksi dituding menyampaikan keterangan palsu sehingga timbul ancaman Ahok akan melaporkan saksi ke Kepolisian, padahal Majelis Hakim yang berwenang berdasarkan pasal 174 KUHAP tidak pernah menyatakan para saksi menyampaikan keterangan Palsu. Muncul dugaan, pernyataan Ahok tersebut adalah bagian dari upaya mempengaruhi masyarakat, sehingga para saksi yang umumnya merupakan orang-orang yang dihormati menjadi bahan olok-olokan. Seperti “Fitsa Hats”, “Saksi Palsu”, dan “Saksi Whatsapp” yang sempat menjadi viral dan trending topic di media sosial. Karakter mencari kesalahan dan mengkambinghitamkan orang lain ini tercermin pada Ahok dalam berjalannya proses persidangan.

Proses persidangan yang telah berjalan secara yuridis, dimata Ahok dan tim nya seakan-akan bernuansa politik, pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan kerap kali tidak relevan, seperti menuduh pelaporan terhadapnya berhubungan dengan pencalonannya sebagai Gubernur pada Pilkada DKI Jakarta. Puncaknya, di sidang ke-8 pada tanggal 31 Januari 2017 yang lalu, pada pemeriksaan saksi Ketua MUI K.H. Ma’ruf Amin.

Bahwa, atas keterangan saksi K.H. Ma’ruf Amin, Ahok menyatakan keberatannya tentang Hasil Pandangan dan Sikap Keagamaan MUI yang menurut Ahok berkaitan dengan pertemuan saksi bersama Pasangan Calon No. 1 (Agus-Silvy) yang merupakan rivalnya pada Pilkada DKI Jakarta. Ahok juga menuding saksi telah menerima telepon dari Mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono agar segera mengeluarkan “Sikap dan Pandangan Keagaamaan MUI” terhadap kasusnya. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Penasehat Hukumnya yang menyatakan memiliki bukti atas pembicaraan tersebut. Ahok bahkan mengancam akan melakukan proses hukum terhadap saksi K.H. Ma’ruf Amin karena ia anggap berbohong dalam persidangan.

Hal ini sontak menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, dari mana Ahok mendapatkan bukti pembicaraan telepon antara saksi dengan SBY? illegal wiretapling adalah hal yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan memiliki sanksi yang tegas pagi pelanggarnya, yaitu termuat dalam:

1. Undang-Undang No 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Eloktronik.
Pasal 31 (1) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
Pasal 47 : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

2. Undang-undang No. 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
Pasal 40 : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melaiui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.
Pasal 56 : Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Tekanan dan ancaman Ahok terhadap K.H. Ma’ruf Amin yang sangat dihormati ini kembali menimbulkan reaksi indignation bagi masyarakat, bahkan para tokoh agama, politik dan hukum pun turut menyayangkan sikap Ahok yang semakin menohok ini. Bahkan, dalam pernyataan keberatannya Ahok juga mengancam akan “mempermalukan satu persatu” saksi. Tentunya menjadi pertanyaan besar, siapa lagi yang akan dipermalukan Ahok. Selama ini amat berkaitan dengan fakta yang terjadi, gencarnya laporan polisi dan provokasi terhadap para tokoh yang kerap menentang sikap Ahok seperti, Habib Rizieq Shihab, Munarman, Para tokoh yang dituduh melakukan upaya makar.

Realitas yang terjadi saat ini, mengingatkan kita pada pemikiran Samuel P. Huntington tentang Benturan Peradaban (Class of Civilization). Ahok seakan berupaya untuk menjatuhkan umat Islam, propaganda para tokoh ulama, sehingga menimbulkan haatzaai (kebencian) dan vijandigheid (permusuhan). Ahok mungkin merasa gamang seperti Pemikiran Huntington bahwa Islam akan muncul menjadi kekuatan yang mengalahkan kekuatan peradaban lainnya. Indonesia yang selama ini hidup dengan tentram dan bertoleransi, namun sikap dan moral seorang seperti Ahok yang membuat seakan bermusuhan. Kekuasaan yang dimilikinya tidak diiringi dengan good morality, sehingga perbuatannya sering kali menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Moralitas sangat penting dalam menjalankan kepemimpinan. Apabila moralitas pemimpin baik maka kekuasaannya akan mensejahterakan, namun jika moralitas pemimpin buruk, maka kekuasaan dapat menyengsarakan. Hochmut Kommt Vor Dem Fall. (Dr. K/A)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close