Operasi Tangkap Tangan, Punya Makna Apa?

Medan, Seruji,com – Analisis Wak Lokot di Kedai Kopi Cik Minah by Ahsanul Fuad Saragih*

Abang termasuk orang yang tidak percaya Bapak Patrialis Akbar melakukan perbuatan hina -seperti pemberitaan yang dilansir media yang menyebut beliau menerima suap, sekalipun -katanya- ini Operasi Tangkap Tangan. Entahlah… ini soal feeling! Sebab dengan kekuasaan yang begitu luas yang dimiliki KPK dan bahkan sampai-sampai para pengamatpun menyebut sebagai lembaga “Super Body”, apa yang tidak bisa dilakukan mereka.

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum kita harus tetap menjunjung tinggi asas “presumption of innocence / asas praduga tak bersalah”. Asas ini mengandung maksud bahwa seseorang harus dinyatakan tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan ia divonis bersalah dalam keputusan yang sudah inkracht. Apalagi, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terasa nampak telanjang dalam OTT tersebut. Akal sehat sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini rekayasa, menyusul sikap dan statement-statement Bapak Patrialis Akbar yang tampak banyak berseberangan dengan rezim pemerintahan hari ini. Lihatlah misalnya bagaimana statement beliau menyangkut penistaan agama yang dilakukan A Hok, soal LGBT dan lain sebagainya. Walhasil nalar abang sulit untuk dicegah bahwa OTT ini tak lebih merupakan Operasi Tipu Tipu.

Selain itu, apa sih makna OTT itu? Apa bisa dibilang itu kehebatan dan prestasi cemerlang KPK? Uppsst…tunggu dulu. Abang yakin seyakin-yakinnya, jika lembaga Kepolisian dan Kejaksaan punya fasilitas yang sama -baik anggaran maupun political will negara seperti yang diberikan dan diperlakukan kepada KPK, kedua lembaga ini bahkan mungkin lebih hebat dari KPK.

Yuk kita bertanya! Berapa sih uang negara yang berhasil diselamatkan KPK? Dan berapa pula uang yang dihabiskan KPK untuk menyelamatkan uang negara itu? Ini yang dalam ilmu manajemen keuangan disebut cost benefit ratio yakni ratio antara cost dibanding benefit. Kalau ini yang kita jadikan alat ukur, sudah pantaskah KPK disebut “hebat”? Ini hal pertama.

Kedua, apakah tupoksi KPK itu cuma penindakan? Bukankah ada fungsi pencegahan? Kalau hingga kini OTT masih juga sering terdengar, itu berarti juga punya makna bahwa KPK gagal menjalankan fungsi pencegahan. Apa lagi kalau soal ini kita hubungkan dengan analisis cost benefit ratio tadi.

Ketiga, sulit untuk menampik kesan kalau KPK masih “tebang pilih”. Bahkan lembaga ini terkesan bisa dijadikan alat bagi rezim yang berkuasa untuk menebas lawan-lawan politiknya. Di rezim SBY ada nama LHI, AU. Di rezim Jokowi setali dua uang. Ada kasus Trans Jakarta, Sumber Waras, UPS. Kemana cerita kasus ini? Kok raib ditelan waktu?

Entahlah… entah mau kek mana bangsa kita ini. Sukak-sukak kelen aja laa. Tapi ingat! Si zhalim Fir’aun dan Raja Namrudz saja selesai juga kok.

 

*) Ahsanul Fuad Saragih, SH, MA, saat ini aktif sebagai Ketua KAHMI Medan, Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Sumut, Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum USU, Wakil Sekretaris Umum DPD Gerindra Sumut, dan Ketua Pengurus Daerah┬áSumut Gerakan Muslim Kuasai Media. Media sosial: Facebook “Bang Ustadz”, Twitter @fuadsaragih

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER