Operasi Tangkap Tangan, Punya Makna Apa?

Medan, Seruji,com – Analisis Wak Lokot di Kedai Kopi Cik Minah by Ahsanul Fuad Saragih*

Abang termasuk orang yang tidak percaya Bapak Patrialis Akbar melakukan perbuatan hina -seperti pemberitaan yang dilansir media yang menyebut beliau menerima suap, sekalipun -katanya- ini Operasi Tangkap Tangan. Entahlah… ini soal feeling! Sebab dengan kekuasaan yang begitu luas yang dimiliki KPK dan bahkan sampai-sampai para pengamatpun menyebut sebagai lembaga “Super Body”, apa yang tidak bisa dilakukan mereka.

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum kita harus tetap menjunjung tinggi asas “presumption of innocence / asas praduga tak bersalah”. Asas ini mengandung maksud bahwa seseorang harus dinyatakan tidak bersalah sampai pengadilan menyatakan ia divonis bersalah dalam keputusan yang sudah inkracht. Apalagi, banyak kejanggalan-kejanggalan yang terasa nampak telanjang dalam OTT tersebut. Akal sehat sulit untuk tidak mengatakan bahwa ini rekayasa, menyusul sikap dan statement-statement Bapak Patrialis Akbar yang tampak banyak berseberangan dengan rezim pemerintahan hari ini. Lihatlah misalnya bagaimana statement beliau menyangkut penistaan agama yang dilakukan A Hok, soal LGBT dan lain sebagainya. Walhasil nalar abang sulit untuk dicegah bahwa OTT ini tak lebih merupakan Operasi Tipu Tipu.

Selain itu, apa sih makna OTT itu? Apa bisa dibilang itu kehebatan dan prestasi cemerlang KPK? Uppsst…tunggu dulu. Abang yakin seyakin-yakinnya, jika lembaga Kepolisian dan Kejaksaan punya fasilitas yang sama -baik anggaran maupun political will negara seperti yang diberikan dan diperlakukan kepada KPK, kedua lembaga ini bahkan mungkin lebih hebat dari KPK.

Yuk kita bertanya! Berapa sih uang negara yang berhasil diselamatkan KPK? Dan berapa pula uang yang dihabiskan KPK untuk menyelamatkan uang negara itu? Ini yang dalam ilmu manajemen keuangan disebut cost benefit ratio yakni ratio antara cost dibanding benefit. Kalau ini yang kita jadikan alat ukur, sudah pantaskah KPK disebut “hebat”? Ini hal pertama.

Kedua, apakah tupoksi KPK itu cuma penindakan? Bukankah ada fungsi pencegahan? Kalau hingga kini OTT masih juga sering terdengar, itu berarti juga punya makna bahwa KPK gagal menjalankan fungsi pencegahan. Apa lagi kalau soal ini kita hubungkan dengan analisis cost benefit ratio tadi.

Ketiga, sulit untuk menampik kesan kalau KPK masih “tebang pilih”. Bahkan lembaga ini terkesan bisa dijadikan alat bagi rezim yang berkuasa untuk menebas lawan-lawan politiknya. Di rezim SBY ada nama LHI, AU. Di rezim Jokowi setali dua uang. Ada kasus Trans Jakarta, Sumber Waras, UPS. Kemana cerita kasus ini? Kok raib ditelan waktu?

Entahlah… entah mau kek mana bangsa kita ini. Sukak-sukak kelen aja laa. Tapi ingat! Si zhalim Fir’aun dan Raja Namrudz saja selesai juga kok.

 

*) Ahsanul Fuad Saragih, SH, MA, saat ini aktif sebagai Ketua KAHMI Medan, Wakil Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah Sumut, Sekretaris Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum USU, Wakil Sekretaris Umum DPD Gerindra Sumut, dan Ketua Pengurus Daerah Sumut Gerakan Muslim Kuasai Media. Media sosial: Facebook “Bang Ustadz”, Twitter @fuadsaragih

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Memaknai Indonesia

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Begini Tanggapan “Santuy” Anies Baswedan Soal Karikatur “Terendam di Lem Aibon” Tempo

Menanggapi cover majalah Tempo yang sarat kritik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab dengan "santuy". Berikut tanggapannya.

Istana Tegaskan Mantan Napi Tidak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

Dengan penjelasan Fadjroel ini, maka terbantah rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK.

TERPOPULER

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close