Penyampaian Visi Misi Batal, BPN Prabowo-Sandi Laporkan KPU ke DKPP

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno wilayah DKI Jakarta melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas keputusan tidak memfasilitasi penyampaian visi-misi calon presiden-wakil presiden.

“Kami datang atas nama Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Provinsi DKI Jakarta. Kami diperintahkan melaporkan komisioner KPU RI ke DKPP berkaitan pembatalan agenda penyampaian visi-misi pasangan calon,” ujar perwakilan tim hukum BPN Prabowo-Sandi DKI Jakarta, Yupen Hadi, di DKPP, Jakarta, Senin (7/1).

Yupen mengatakan, mereka merasa sangat dirugikan atas pembatalan KPU memfasilitasi penyampaian visi-misi pasangan calon.

Ia menekankan, visi misi ibarat garis-garis besar haluan negara Indonesia ke depan. Untuk itu, visi misi itu harus disampaikan langsung pasangan calon di suatu lokasi yang difasilitasi KPU.

Baca juga: KPU Sebut Penyampaian Visi-Misi Cukup oleh Timses, Ini Alasannya

“Kalau dihilangkan, rakyat tahu dari mana perbedaan 01 dan 02,” ujarnya.

Ia mempertanyakan mengapa KPU tidak memaksakan kepada para pihak mengatur teknis penyampaian visi-misi. Bukan malah menyederhanakan dengan membatalkan acara tersebut.

Ia memandang KPU tidak melaksanakan aturan hukum. Jadi, pihaknya mengadukan ke DKPP dengan harapan bisa menengahi persoalan dan bisa menyampaikan yang benar kepada lembaga penyelenggara pemilu itu.

“Efek dari pembatalan adalah tidak tersampaikannya visi-misi paslon ke masyarakat luas,” pungkasnya.

Baca juga: KPU Batalkan Paparan Visi-Misi, BPN Prabowo-Sandi: Sangat Disayangkan

Sebelumnya, KPU memutuskan untuk tidak memfasilitasi kegiatan sosialisasi visi-misi capres dan cawapres yang sedianya direncanakan diselenggarakan pada Rabu (9/1) lalu.

Keputusan itu diambil KPU karena kedua kubu tidak sepakat mengenai siapa yang harus menyampaikan visi dan misi. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER