KPU Lakukan Validasi Surat Suara Pilpres dan Pemilu

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar “Rapat Validasi dan Approval” surat suara kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta partai politik peserta Pemilu 2019, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).

Validasi dan approval surat suara dihadiri oleh perwakilan tim kampanye pasangan capres dan cawapres serta pengurus partai politik peserta Pemilu 2019.

Rapat yang dimulai pukul 15.00 WIB dibuka oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman didampingi komisoner KPU lainnya.

“Kegiatan validasi dan approval surat suara ini untuk mengecek nama dan foto capres-cawapres yang maju di Pilpres 2019 serta calon anggota legislatif di Pileg 2019,” kata Arief, di Kantor KPU, Jumat (4/1).

Baca juga: KPU Tetapkan DPT Pemilu 2019 Sebanyak 192 Juta

Arief mengatakan, kegiatan ini merupakan tahapan Pemilu yang telah memasuki masa validasi dan approval surat suara untuk calon legislatif di DPR dan Pilpres 2019.

“Untuk DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota akan dilaksanakan di KPU daerah,” terangnya.

Approval surat suara ini, kata Arief, merupakan bagian akhir dari rangkaian panjang validasi surat suara.

Ia menegaskan penandatanganan oleh delegasi parpol peserta pemilu pada hari ini bukan dilakukan secara tiba-tiba, tetapi dilakukan mulai dari penyusunan DCS hingga penetapan DCT.

Dalam validasi rancangan surat suara, kata Arief, KPU membagikan rancangan surat suara yang telah dilengkapi nama calon, foto dan gelar.

“Kemudian, tim paslon maupun partai politik diminta memeriksa kembali dan memberikan paraf jika tidak ditemukan adanya kesalahan,” terangnya.

Selanjutnya, kata Arief, jika kedua paslon sudah setuju, surat suara akan masuk tahap selanjutnya yaitu produksi, sortir, dan distribusi.

Baca juga: Kotak Suara Kardus, KPU: Hemat Anggaran Hingga 70 Persen

“Saat ini pemenang lelang sudah ada, tapi belum final karena masih dalam massa sanggah hingga 7 Januari 2019. Diharapkan, proses produksi sudah bisa segera dimulai,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Data KPU Sumariyandono, mengatakan, dari 16 parpol peserta Pemilu 2019 yang diundang, dua parpol tidak hadir, yakni Partai Garuda dan PKPI. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan