Sebenarnya Meributkan HTI Itu Soal Apa?

Oleh: Ferry Koto, disadur dari twit @ferrykoto di Twitter pada 5 Mei 2016

Sebenarnya meributkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu soal apa? (1) Keyakinan HTI menerapkan ajaran Islam akan membuat negeri lebih baik, atau (2) HTI ingin mengganti Pancasila.

Kalau HTI punya keyakinan menerapkan ajaran Islam akan membuat negeri lebih baik, menurut saya, ya sah-sah saja, malah dilindungi Undang Undang, bahkan Pancasila dalam sila pertama ditegaskan keyakinan pada ajaran agama.

Kalau HTI ingin ganti Pancasila? Lha bagaimana HTI bisa menggantinya, wong HTI bukan Parpol, bukan kekuatan Politik yang punya wakil di DPR.


Kalaupun HTI misal jadi parpol, ya jangan dipilih caleg-calegnya, kalau yakin Pancasila itu dasar negara yang sesuai untuk negeri ini. #GituAjaKoqRepot

Lagipula Dasar Negara, konstitusi dan bentuk negara adalah hasil dari kesepakatan politik yang dibuat oleh MANUSIA, yang fitrahnya selalu berubah.

Jadi kalau ingin pertahankan “kesepakatan” tersebut, caranya mudah saja. Buktikan kesepakatan tersebut memang sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Cita-cita untuk mengantarkan rakyat Indonesia menjadi masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Jika cita-cita itu tidak pernah terwujud, ya bisa jadi “kesepakatan”nya perlu direkonstruksi. Atau diganti?

Di Nusantara ini negara yang pernah ada bukan hanya Indonesia. Itu merupakan bukti bahwa negara pun datang dan pergi.

Terkait negara yang jalankan syariat Islam, di Nusantara ini pun pernah berdiri beberapa negara. Yang terbesar Kesultanan Demak. Bahkan kerajaan-kerajaan di Jawa sebelum penjajahan Belanda, justru kerajaan yang jalankan ajaran Islam yang kuat.

BACA JUGA:  Jangan Keliru, KK Beda dengan PSC dan Kenapa Lebih Baik Beli Freeport Saat KK Berakhir

Mungkin banyak yang lupa, Raja Jogja itu dipanggil SULTAN, sebuah sebutan untuk Raja dari kerajaan berciri Islam.

Di Nusantara ini juga pernah berdiri Kerajaan Hindu, Budha, dan diakui dunia sebagai negara-negara yang besar dan kuat. Namun, semua negara besar dan kuat itu akhirnya “gulung tikar” juga, digantikan dengan negara baru.

Kenapa terjadi?

Terjadi karena manusia terus berubah, alam berubah, kondisi berubah dan kesepakatan-kesepakatan dalam bernegara bisa juga berubah. Itu sunatullah.

Kembali soal kesepakatan kita bernegara Indonesia dengan dasar Pancasila. Jika masih yakin itu kesepakatan yang baik untuk rakyat nusantara, buktikan !!

Buktikan rakyat di Nusantara bisa hidup adil makmur sejahtera. Karena sesungguhnya apapun negaranya, pemilik sah negeri ini ya RAKYAT Nusantara.

Jika ditengah rakyat mulai banyak berkembang pemikiran-pemikiran baru, termasuk pemikiran merekonstruksi dasar negara, itu berarti saatnya intropeksi.

Intropeksi apakah ada yang salah dengan kesepakatan kita dalam bernegara, atau ada yang sudah tidak sesuai zaman atau jangan-jangan bukan dasar negaranya yang salah. Tapi justru kita yang selalu salah dalam memilih orang-orang yg menjalankan Negara. Terpilih orang yang tidak paham menjalankan negara berdasarkan Pancasila.

Begitu hemat saya, soal ribut-ribut HTI ini. Jikapun ada yang kontra dengan pemikiran-pemikiran HTI maka bertarung pemikiran sajalah dengan benar, ikuti aturan. Ndak usah ribut-ribut, apalagi sampai provokasi rakyat misal.

Lebih baik berdiskusi daripada hujat-hujatan dan merasa paling benar. Demikian Wassalam. (Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

8 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi