Sebenarnya Meributkan HTI Itu Soal Apa?


Oleh: Ferry Koto, disadur dari twit @ferrykoto di Twitter pada 5 Mei 2016

Sebenarnya meributkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu soal apa? (1) Keyakinan HTI menerapkan ajaran Islam akan membuat negeri lebih baik, atau (2) HTI ingin mengganti Pancasila.

Kalau HTI punya keyakinan menerapkan ajaran Islam akan membuat negeri lebih baik, menurut saya, ya sah-sah saja, malah dilindungi Undang Undang, bahkan Pancasila dalam sila pertama ditegaskan keyakinan pada ajaran agama.

Kalau HTI ingin ganti Pancasila? Lha bagaimana HTI bisa menggantinya, wong HTI bukan Parpol, bukan kekuatan Politik yang punya wakil di DPR.

Kalaupun HTI misal jadi parpol, ya jangan dipilih caleg-calegnya, kalau yakin Pancasila itu dasar negara yang sesuai untuk negeri ini. #GituAjaKoqRepot

Lagipula Dasar Negara, konstitusi dan bentuk negara adalah hasil dari kesepakatan politik yang dibuat oleh MANUSIA, yang fitrahnya selalu berubah.

Jadi kalau ingin pertahankan “kesepakatan” tersebut, caranya mudah saja. Buktikan kesepakatan tersebut memang sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Cita-cita untuk mengantarkan rakyat Indonesia menjadi masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Jika cita-cita itu tidak pernah terwujud, ya bisa jadi “kesepakatan”nya perlu direkonstruksi. Atau diganti?

Di Nusantara ini negara yang pernah ada bukan hanya Indonesia. Itu merupakan bukti bahwa negara pun datang dan pergi.

Terkait negara yang jalankan syariat Islam, di Nusantara ini pun pernah berdiri beberapa negara. Yang terbesar Kesultanan Demak. Bahkan kerajaan-kerajaan di Jawa sebelum penjajahan Belanda, justru kerajaan yang jalankan ajaran Islam yang kuat.

Mungkin banyak yang lupa, Raja Jogja itu dipanggil SULTAN, sebuah sebutan untuk Raja dari kerajaan berciri Islam.

Di Nusantara ini juga pernah berdiri Kerajaan Hindu, Budha, dan diakui dunia sebagai negara-negara yang besar dan kuat. Namun, semua negara besar dan kuat itu akhirnya “gulung tikar” juga, digantikan dengan negara baru.

Kenapa terjadi?

Terjadi karena manusia terus berubah, alam berubah, kondisi berubah dan kesepakatan-kesepakatan dalam bernegara bisa juga berubah. Itu sunatullah.

Kembali soal kesepakatan kita bernegara Indonesia dengan dasar Pancasila. Jika masih yakin itu kesepakatan yang baik untuk rakyat nusantara, buktikan !!

Buktikan rakyat di Nusantara bisa hidup adil makmur sejahtera. Karena sesungguhnya apapun negaranya, pemilik sah negeri ini ya RAKYAT Nusantara.

Jika ditengah rakyat mulai banyak berkembang pemikiran-pemikiran baru, termasuk pemikiran merekonstruksi dasar negara, itu berarti saatnya intropeksi.

Intropeksi apakah ada yang salah dengan kesepakatan kita dalam bernegara, atau ada yang sudah tidak sesuai zaman atau jangan-jangan bukan dasar negaranya yang salah. Tapi justru kita yang selalu salah dalam memilih orang-orang yg menjalankan Negara. Terpilih orang yang tidak paham menjalankan negara berdasarkan Pancasila.

Begitu hemat saya, soal ribut-ribut HTI ini. Jikapun ada yang kontra dengan pemikiran-pemikiran HTI maka bertarung pemikiran sajalah dengan benar, ikuti aturan. Ndak usah ribut-ribut, apalagi sampai provokasi rakyat misal.

Lebih baik berdiskusi daripada hujat-hujatan dan merasa paling benar. Demikian Wassalam. (Hrn)

8 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close