Sebenarnya Meributkan HTI Itu Soal Apa?

Oleh: Ferry Koto, disadur dari twit @ferrykoto di Twitter pada 5 Mei 2016

Sebenarnya meributkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu soal apa? (1) Keyakinan HTI menerapkan ajaran Islam akan membuat negeri lebih baik, atau (2) HTI ingin mengganti Pancasila.

Kalau HTI punya keyakinan menerapkan ajaran Islam akan membuat negeri lebih baik, menurut saya, ya sah-sah saja, malah dilindungi Undang Undang, bahkan Pancasila dalam sila pertama ditegaskan keyakinan pada ajaran agama.

Kalau HTI ingin ganti Pancasila? Lha bagaimana HTI bisa menggantinya, wong HTI bukan Parpol, bukan kekuatan Politik yang punya wakil di DPR.

Kalaupun HTI misal jadi parpol, ya jangan dipilih caleg-calegnya, kalau yakin Pancasila itu dasar negara yang sesuai untuk negeri ini. #GituAjaKoqRepot

Lagipula Dasar Negara, konstitusi dan bentuk negara adalah hasil dari kesepakatan politik yang dibuat oleh MANUSIA, yang fitrahnya selalu berubah.

Jadi kalau ingin pertahankan “kesepakatan” tersebut, caranya mudah saja. Buktikan kesepakatan tersebut memang sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka. Cita-cita untuk mengantarkan rakyat Indonesia menjadi masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Jika cita-cita itu tidak pernah terwujud, ya bisa jadi “kesepakatan”nya perlu direkonstruksi. Atau diganti?

Di Nusantara ini negara yang pernah ada bukan hanya Indonesia. Itu merupakan bukti bahwa negara pun datang dan pergi.

Terkait negara yang jalankan syariat Islam, di Nusantara ini pun pernah berdiri beberapa negara. Yang terbesar Kesultanan Demak. Bahkan kerajaan-kerajaan di Jawa sebelum penjajahan Belanda, justru kerajaan yang jalankan ajaran Islam yang kuat.

Mungkin banyak yang lupa, Raja Jogja itu dipanggil SULTAN, sebuah sebutan untuk Raja dari kerajaan berciri Islam.

Di Nusantara ini juga pernah berdiri Kerajaan Hindu, Budha, dan diakui dunia sebagai negara-negara yang besar dan kuat. Namun, semua negara besar dan kuat itu akhirnya “gulung tikar” juga, digantikan dengan negara baru.

Kenapa terjadi?

Terjadi karena manusia terus berubah, alam berubah, kondisi berubah dan kesepakatan-kesepakatan dalam bernegara bisa juga berubah. Itu sunatullah.

Kembali soal kesepakatan kita bernegara Indonesia dengan dasar Pancasila. Jika masih yakin itu kesepakatan yang baik untuk rakyat nusantara, buktikan !!

Buktikan rakyat di Nusantara bisa hidup adil makmur sejahtera. Karena sesungguhnya apapun negaranya, pemilik sah negeri ini ya RAKYAT Nusantara.

Jika ditengah rakyat mulai banyak berkembang pemikiran-pemikiran baru, termasuk pemikiran merekonstruksi dasar negara, itu berarti saatnya intropeksi.

Intropeksi apakah ada yang salah dengan kesepakatan kita dalam bernegara, atau ada yang sudah tidak sesuai zaman atau jangan-jangan bukan dasar negaranya yang salah. Tapi justru kita yang selalu salah dalam memilih orang-orang yg menjalankan Negara. Terpilih orang yang tidak paham menjalankan negara berdasarkan Pancasila.

Begitu hemat saya, soal ribut-ribut HTI ini. Jikapun ada yang kontra dengan pemikiran-pemikiran HTI maka bertarung pemikiran sajalah dengan benar, ikuti aturan. Ndak usah ribut-ribut, apalagi sampai provokasi rakyat misal.

Lebih baik berdiskusi daripada hujat-hujatan dan merasa paling benar. Demikian Wassalam. (Hrn)

8 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy