Survei Charta: Prabowo Diperingkat Teratas, Inilah Ketum Parpol Yang Disukai Masyarakat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Elektbilitas atau tingkat keterpilihan Partai Gerindra yang tinggi dalam Pemilu 2019, berada hanya di bawah PDI Perjuangan, dipengaruhi sangat besar oleh figur Ketua Umum Gerindra yang juga calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto.

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin dalam rilis hasil survei yang dilakukan Charta dalam rentang waktu 19-25 Maret 2019 mengungkapkan Prabowo memperoleh 25,2 persen sebagai Ketua Umum yang disukai masyarakat.

“Ketua umum partai yang paling disukai urutannya adalah memang masih Prabowo Subianto, itu paling disukai dari semua ketua umum yang ada,” kata Muslimin dalam jumpar pers di Jakarta, Kamis (4/4).

Megawati Diurutan Kedua Ketum Parpol Paling Disukai, Diikuti SBY

Ketua Umum IPSI
Ketua Umum IPSI, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri untuk menyaksikan laga final Pencak Silat di Asian Games 2018, Rabu (29/8/2018). (foto:istimewa)


Setelah Prabowo, berikutnya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat 19,9 persen sebagai sosok yang disukai publik.

Setelah Megawati, Ketua Umum Partai berikutnya yang disukai masyarakat berturut-turut;

  • Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan 18,1 persen,
  • Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di 6,9 persen,
  • Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di 4,4 persen, dan
  • Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo di 2,9 persen.
BACA JUGA:  Daftar di KPU, NasDem Klaim Partai Yang Akan Ciptakan Demokrasi Lebih Maju

Dijelaskan Muslimin, elektabilitas Gerindra yang pada survei Charta ini mendapat 16,2 persen, disumbang oleh faktor paling dominan dari sosok Prabowo yang merupakan capres dalam Pilpres 2019.

“Jadi, responden memilih Gerindra karena faktor Prabowo. Itu yang paling utamanya,” pungkasnya.

Berikut elektabilitas parpol berdasarkan tiga kali survei Charta Politik:

No UrutParpolSurvei I (%)Survei II (%)Survei III (%)
1PKB8,107,28,5
2Gerindra15,2015,716,2
3PDIP25,2024,825,3
4Golkar9,009,811,3
5NasDem5,304,95,2
6Garuda0,200,20,2
7Berkarya0,300,40,1
8PKS4,204,15
9Perindo2,701,32
10PPP4,303,62,4
11PSI1,501,42,2
12PAN2,603,23,3
13Hanura0,600,81
14Demokrat4,505,15,2
19PBB0,400,40,5
20PKPI0,100,30,2

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi