Setelah PKB Minta Jatah 10 Menteri, Tak Mau Kalah NasDem Nuntut 11 Kursi Menteri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai NasDem merasa berhak mendapatkan jatah kursi menteri dalam kebinet Presiden Jokowi mendatang lebih banyak dari yang diminta oleh Partai Kebangkita Bangsa (PKB).

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi mengatakan jika PKB menuntut jatah 10 menteri, NasDem menurutnya berhak lebih banyak, yakni 11 kursi.

“(Jumlah) suara NasDem di DPR RI lebih besar dari PKB, berdasarkan perolehan kursi, jadi sepantasnya NasDem mendapatkan 11 kursi,” kata Taufiqulhadi sambil berkelakar ke awam kemdia di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Pernyataan Taufiqulhadi ini menyikapi pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang dalam berbagai kesempatan menyampaikan harapan partainya mendapat jatah sepuluh kursi menteri di kabinet Jokowi mendatang.


Menurut Taufiqulhadi, tidak tepat membahas pembagian kursi menteri secara terbuka di publik. Seharusnya, menurutnya, pembahasan demikian dilakukan dalam rapat bersama Jokowi.

BACA JUGA:  Karena Pernyataan Grace Tolak Perda Syariah, Ketua DPD PSI Mengundurkan Diri

“Tentu belum ada. Klaim-klaim itu tak terlalu tepat, itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak presiden terpilih secara langsung. Jadi enggak perlu diungkapkan kepada publik,” tuturnya.

Terkait dengan kursi menteri dari NasDem, Taufiqulhadi meyakini ada jatah kursi menteri yang bisa dipertahankan, dan berharap jumlah kursi menteri yang didapat bisa bertambah seiring perolehan kursi NasDem di DPR.

“Kalau itu menurut saya pembicaraan secara resmi belum ada. Tapi tentu saja kursi yang ada bisa kita pertahankan, kemudian dengan suara NasDem lebih besar lagi sekarang. Jadi kursi yang ada dipertahankan dan NasDem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dpertahankan dan bisa dapat lagi,” tukasnya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi