Setelah PKB Minta Jatah 10 Menteri, Tak Mau Kalah NasDem Nuntut 11 Kursi Menteri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai NasDem merasa berhak mendapatkan jatah kursi menteri dalam kebinet Presiden Jokowi mendatang lebih banyak dari yang diminta oleh Partai Kebangkita Bangsa (PKB).

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi mengatakan jika PKB menuntut jatah 10 menteri, NasDem menurutnya berhak lebih banyak, yakni 11 kursi.

“(Jumlah) suara NasDem di DPR RI lebih besar dari PKB, berdasarkan perolehan kursi, jadi sepantasnya NasDem mendapatkan 11 kursi,” kata Taufiqulhadi sambil berkelakar ke awam kemdia di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Pernyataan Taufiqulhadi ini menyikapi pernyataan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang dalam berbagai kesempatan menyampaikan harapan partainya mendapat jatah sepuluh kursi menteri di kabinet Jokowi mendatang.

Menurut Taufiqulhadi, tidak tepat membahas pembagian kursi menteri secara terbuka di publik. Seharusnya, menurutnya, pembahasan demikian dilakukan dalam rapat bersama Jokowi.

“Tentu belum ada. Klaim-klaim itu tak terlalu tepat, itu nanti dikomunikasikan saja saat rapat dengan Pak presiden terpilih secara langsung. Jadi enggak perlu diungkapkan kepada publik,” tuturnya.

Terkait dengan kursi menteri dari NasDem, Taufiqulhadi meyakini ada jatah kursi menteri yang bisa dipertahankan, dan berharap jumlah kursi menteri yang didapat bisa bertambah seiring perolehan kursi NasDem di DPR.

“Kalau itu menurut saya pembicaraan secara resmi belum ada. Tapi tentu saja kursi yang ada bisa kita pertahankan, kemudian dengan suara NasDem lebih besar lagi sekarang. Jadi kursi yang ada dipertahankan dan NasDem naik 100 persen sekarang, kursi yang ada bisa dpertahankan dan bisa dapat lagi,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER