Kepemimpinan Kolektif Kolegial Saat Ketua Tersandung Hukum

Oleh: Budi Setiawanto

SERUJI.CO.ID – Polemik perlu tidaknya mengganti atau menunjuk pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah Setya Novanto berhalangan dalam mengemban jabatan itu kini mengemuka, bahkan di lingkungan internal dan pimpinan DPR.

Setnov, panggilan akrab Setya Novanto, berhalangan menjabat Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golkar lantaran menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2012.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, misalnya, telah menginformasikan bahwa pekan depan akan berlangsung rapat pimpinan membahas persiapan menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wacana penunjukan plt Ketua DPR belum mendesak karena tugas Ketua DPR yang berhalangan bisa digantikan oleh semua Wakil Ketua DPR.

Dalam kamus politik dikenal dengan istilah kepemimpinan kolektif kolegial yakni formulasi dan mekanisme kepemimpinan dalam ikatan guna membangun kebersamaan. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan bersama dalam musyawarah mufakat.

Lawan dari kepemimpinan kolektif kolegial adalah kepemimpinan terpimpin yang terfokus dan tersentral kepada salah satu orang pemimpin yang bisa memutuskan sendiri sebagai pemegang kendali.

Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 memang dipilih berdasarkan kepemimpinan bersama dalam satu paket. Dalam pemilihan tahun 2014 lalu, mereka yang terpilih sebagai pimpinan DPR adalah Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Fahri Hamzah (Fraksi PKS), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), dan Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat).

Sementara fraksi-fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat ketika itu memilih keluar dari rapat paripurna (walk out) yang berlangsung pada 1 September 2014 hingga 2 September dinihari dan tidak mengajukan paket pimpinan DPR.

Dalam pemahaman Fahri, saat ini belum perlu plt Ketua DPR karena semua Wakil Ketua DPR bisa menjadi plt. Kursi Ketua DPR saat ini tidak perlu digantikan karena kerja pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, artinya ketidakhadiran Ketua DPR bisa diwakilkan oleh empat Wakil Ketua DPR lainnya.

Namun saat ditelisik lebih seksama, muncul pertanyaan mengapa saat Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR pada Rabu 16 Desember 2015, langsung ada penggantian Ketua DPR dari dia ke Ade Komaruddin.

Ketika itu Setnov, panggilan akrab Setya Novanto, mengundurkan diri di tengah proses persidangan atas dirinya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam kasus pertemuan antara Setya Novanto, pengusaha minyak M. Riza Chalid, dan Dirut PT Freeport Indonesia Ma`roef Sjamsoeddin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 8 Juni 2015.

Dia sempat digantikan oleh Ade Komarudin tetapi Setnov kembali lagi menjabat Ketua DPR sejak 30 November 2016 setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatannya dalam uji materi terkait penyadapan atas dirinya dalam pertemuan dengan petinggi perusahaan tambang dan pengusaha itu sehingga nama baik dan jabatannya dikembalikan kepadanya.

Penggantian Setnov dari jabatan Ketua DPR pada akhir 2015 itu tak terlepas dari pengajuan yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie ketika itu yang turut merestui penggantian Ketua DPR dengan mengajukan nama Ade Komarudin sebagai penggantinya.

Setnov yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Munas Luar Biasa Partai Golkar pada 17 Mei 2016 menggantikan Aburizal Bakrie menjadi momentum kembalinya dia untuk duduk di kursi jabatan Ketua DPR RI.

Kini dengan Setnov yang juga masih menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar, tampaknya, memang masih membutuhkan waktu untuk mengganti atau menunjuk plt Ketua DPR, kecuali jabatan pemimpin tertinggi di partai berlambang pohon beringin itu sudah ada pergantian.

Para politisi di Partai Golkar saat ini juga sedang berpolemik mewacanakan penunjukan plt Ketua Umum DPP Partai Golkar atau bahkan menggelar Munas Luar Biasa lagi untuk mengganti Setnov.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close