close

Kepemimpinan Kolektif Kolegial Saat Ketua Tersandung Hukum

Oleh: Budi Setiawanto

SERUJI.CO.ID – Polemik perlu tidaknya mengganti atau menunjuk pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah Setya Novanto berhalangan dalam mengemban jabatan itu kini mengemuka, bahkan di lingkungan internal dan pimpinan DPR.

Setnov, panggilan akrab Setya Novanto, berhalangan menjabat Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golkar lantaran menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2012.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, misalnya, telah menginformasikan bahwa pekan depan akan berlangsung rapat pimpinan membahas persiapan menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wacana penunjukan plt Ketua DPR belum mendesak karena tugas Ketua DPR yang berhalangan bisa digantikan oleh semua Wakil Ketua DPR.

Dalam kamus politik dikenal dengan istilah kepemimpinan kolektif kolegial yakni formulasi dan mekanisme kepemimpinan dalam ikatan guna membangun kebersamaan. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan bersama dalam musyawarah mufakat.


Lawan dari kepemimpinan kolektif kolegial adalah kepemimpinan terpimpin yang terfokus dan tersentral kepada salah satu orang pemimpin yang bisa memutuskan sendiri sebagai pemegang kendali.

Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 memang dipilih berdasarkan kepemimpinan bersama dalam satu paket. Dalam pemilihan tahun 2014 lalu, mereka yang terpilih sebagai pimpinan DPR adalah Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Fahri Hamzah (Fraksi PKS), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), dan Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat).

Sementara fraksi-fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat ketika itu memilih keluar dari rapat paripurna (walk out) yang berlangsung pada 1 September 2014 hingga 2 September dinihari dan tidak mengajukan paket pimpinan DPR.

Dalam pemahaman Fahri, saat ini belum perlu plt Ketua DPR karena semua Wakil Ketua DPR bisa menjadi plt. Kursi Ketua DPR saat ini tidak perlu digantikan karena kerja pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, artinya ketidakhadiran Ketua DPR bisa diwakilkan oleh empat Wakil Ketua DPR lainnya.

Namun saat ditelisik lebih seksama, muncul pertanyaan mengapa saat Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR pada Rabu 16 Desember 2015, langsung ada penggantian Ketua DPR dari dia ke Ade Komaruddin.

Ketika itu Setnov, panggilan akrab Setya Novanto, mengundurkan diri di tengah proses persidangan atas dirinya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam kasus pertemuan antara Setya Novanto, pengusaha minyak M. Riza Chalid, dan Dirut PT Freeport Indonesia Ma`roef Sjamsoeddin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 8 Juni 2015.

Dia sempat digantikan oleh Ade Komarudin tetapi Setnov kembali lagi menjabat Ketua DPR sejak 30 November 2016 setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatannya dalam uji materi terkait penyadapan atas dirinya dalam pertemuan dengan petinggi perusahaan tambang dan pengusaha itu sehingga nama baik dan jabatannya dikembalikan kepadanya.

Penggantian Setnov dari jabatan Ketua DPR pada akhir 2015 itu tak terlepas dari pengajuan yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie ketika itu yang turut merestui penggantian Ketua DPR dengan mengajukan nama Ade Komarudin sebagai penggantinya.

Setnov yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Munas Luar Biasa Partai Golkar pada 17 Mei 2016 menggantikan Aburizal Bakrie menjadi momentum kembalinya dia untuk duduk di kursi jabatan Ketua DPR RI.

Kini dengan Setnov yang juga masih menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar, tampaknya, memang masih membutuhkan waktu untuk mengganti atau menunjuk plt Ketua DPR, kecuali jabatan pemimpin tertinggi di partai berlambang pohon beringin itu sudah ada pergantian.

Para politisi di Partai Golkar saat ini juga sedang berpolemik mewacanakan penunjukan plt Ketua Umum DPP Partai Golkar atau bahkan menggelar Munas Luar Biasa lagi untuk mengganti Setnov.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Jawa

Di pulau Jawa, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 110.686.690 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 20.852.357 suara (18,84%).

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Sumatera

Di pulau Sumatera, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 38.879.195 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebesar 14.561.226 suara (37,45%). Prabowo-Sandiaga unggul cukup telak di pulau yang disebut Andalas ini dengan memperoleh dukungan 8.333.852 suara (57,23%).

Real Count KPU Sementara: Pertarungan Antar Pulau, Prabowo Unggul di 2 Pulau, Sisanya Jokowi

SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Bantah Hapus Aturan PBB Gratis Yang Dibuat Ahok, Begini Penjelasan Lengkap Gubernur Anies

"Bahwa pembebasan PBB itu diteruskan. Bukan hanya pembebasan bagi rumah yang nilainya Rp 1 miliar, tetapi (juga) bagi orang-orang yang berjasa bagi bangsa dan negara," jelas Anies.

Innalillahi, Kembali Seorang Petugas KPPS Meninggal di Karawang

Aning, petugas KPPS di Tempat Pemungutan Suara 15, Desa Dukuh Karya, Kecamatan Rengasdengklok meninggal dunia pada Rabu (24/4) siang.

Real Count KPU: Jokowi Menang Besar di Pulau Dewata, Prabowo Unggul Telak di Ranah Minang

Yang menarik, jika dilihat data dari perolehan suara di masing-masing provinsi, terlihat ada dua provinsi yang masing-masing paslon mendapatkan dukungan telak dari lawannya, yakni di Sumatare Barat dan Bali.

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Jawa

Di pulau Jawa, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 110.686.690 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebanyak 20.852.357 suara (18,84%).

Berikut Peta Perolehan Suara Sementara Pilpres 2019 di Pulau Sumatera

Di pulau Sumatera, dengan total DPT Pemilu 2019 sebanyak 38.879.195 pemilih, jumlah suara yang sudah masuk sebesar 14.561.226 suara (37,45%). Prabowo-Sandiaga unggul cukup telak di pulau yang disebut Andalas ini dengan memperoleh dukungan 8.333.852 suara (57,23%).

Real Count KPU Sementara: Pertarungan Antar Pulau, Prabowo Unggul di 2 Pulau, Sisanya Jokowi

SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.

Real Count KPU: Jokowi Menang Besar di Pulau Dewata, Prabowo Unggul Telak di Ranah Minang

Yang menarik, jika dilihat data dari perolehan suara di masing-masing provinsi, terlihat ada dua provinsi yang masing-masing paslon mendapatkan dukungan telak dari lawannya, yakni di Sumatare Barat dan Bali.

TERPOPULER

Real Count KPU: Jarak Keunggulan Prabowo Makin Besar dari Jokowi di Sumatera

Keunggulan Prabowo-Sandiaga di pulau Sumatera cukup jauh meninggalkan pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Dari data scan C1 yang sudah masuk di sistem perhitungan (Situng) KPU sebesar 12.542.295 suara, Prabowo-Sandiaga raih sebanyak 7.220.181 suara atau  57,57 persen suara

Data di Situng KPU Dekati 30%: Jokowi Makin Jauh Tinggalkan Prabowo, Begini Rinciannya

Pantauan SERUJI, Rabu (24/4) pukul 14.30 WIB jumlah suara yang masuk ke sistem situng KPU sebesar 44.339.685 suara, yang berasal dari 235.823 tempat pemungutan suara (TPS) dalam dan luar negeri.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Soal Pertemuan dengan Prabowo, Denny JA: Apa Masalahnya? LSI Memang Konsultan Politik

“Apa masalahnya? LSI Denny JA itu memang lembaga survei dan konsultan politik yang terbuka untuk semua partai. Ini kan sudah menjadi pengetahuan umum,” kata Denny JA saat dikonfirmasi SERUJI, Selasa (23/4) malam.

Real Count KPU Sementara: Pertarungan Antar Pulau, Prabowo Unggul di 2 Pulau, Sisanya Jokowi

SERUJI mengelompokkan perolehan suara berdasarkan pulau-pulau yang ada di Indonesia dan pemilihan luar negeri. Ada enam kelompok pulau yang kami susun, yakni Sumatera, Jawa, Bali-Nusra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku-Papua.