Kepemimpinan Kolektif Kolegial Saat Ketua Tersandung Hukum

Oleh: Budi Setiawanto

SERUJI.CO.ID – Polemik perlu tidaknya mengganti atau menunjuk pelaksana tugas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setelah Setya Novanto berhalangan dalam mengemban jabatan itu kini mengemuka, bahkan di lingkungan internal dan pimpinan DPR.

Setnov, panggilan akrab Setya Novanto, berhalangan menjabat Ketua DPR dan Ketua Umum DPP Partai Golkar lantaran menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun 2011-2012.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, misalnya, telah menginformasikan bahwa pekan depan akan berlangsung rapat pimpinan membahas persiapan menentukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR. Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai wacana penunjukan plt Ketua DPR belum mendesak karena tugas Ketua DPR yang berhalangan bisa digantikan oleh semua Wakil Ketua DPR.

Dalam kamus politik dikenal dengan istilah kepemimpinan kolektif kolegial yakni formulasi dan mekanisme kepemimpinan dalam ikatan guna membangun kebersamaan. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan bersama dalam musyawarah mufakat.


Lawan dari kepemimpinan kolektif kolegial adalah kepemimpinan terpimpin yang terfokus dan tersentral kepada salah satu orang pemimpin yang bisa memutuskan sendiri sebagai pemegang kendali.

Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 memang dipilih berdasarkan kepemimpinan bersama dalam satu paket. Dalam pemilihan tahun 2014 lalu, mereka yang terpilih sebagai pimpinan DPR adalah Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra), Fahri Hamzah (Fraksi PKS), Taufik Kurniawan (Fraksi PAN), dan Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat).

Sementara fraksi-fraksi lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat ketika itu memilih keluar dari rapat paripurna (walk out) yang berlangsung pada 1 September 2014 hingga 2 September dinihari dan tidak mengajukan paket pimpinan DPR.

Dalam pemahaman Fahri, saat ini belum perlu plt Ketua DPR karena semua Wakil Ketua DPR bisa menjadi plt. Kursi Ketua DPR saat ini tidak perlu digantikan karena kerja pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial, artinya ketidakhadiran Ketua DPR bisa diwakilkan oleh empat Wakil Ketua DPR lainnya.

Namun saat ditelisik lebih seksama, muncul pertanyaan mengapa saat Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR pada Rabu 16 Desember 2015, langsung ada penggantian Ketua DPR dari dia ke Ade Komaruddin.

Ketika itu Setnov, panggilan akrab Setya Novanto, mengundurkan diri di tengah proses persidangan atas dirinya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dalam kasus pertemuan antara Setya Novanto, pengusaha minyak M. Riza Chalid, dan Dirut PT Freeport Indonesia Ma`roef Sjamsoeddin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 8 Juni 2015.

Dia sempat digantikan oleh Ade Komarudin tetapi Setnov kembali lagi menjabat Ketua DPR sejak 30 November 2016 setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatannya dalam uji materi terkait penyadapan atas dirinya dalam pertemuan dengan petinggi perusahaan tambang dan pengusaha itu sehingga nama baik dan jabatannya dikembalikan kepadanya.

Penggantian Setnov dari jabatan Ketua DPR pada akhir 2015 itu tak terlepas dari pengajuan yang disampaikan oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie ketika itu yang turut merestui penggantian Ketua DPR dengan mengajukan nama Ade Komarudin sebagai penggantinya.

Setnov yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Munas Luar Biasa Partai Golkar pada 17 Mei 2016 menggantikan Aburizal Bakrie menjadi momentum kembalinya dia untuk duduk di kursi jabatan Ketua DPR RI.

Kini dengan Setnov yang juga masih menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar, tampaknya, memang masih membutuhkan waktu untuk mengganti atau menunjuk plt Ketua DPR, kecuali jabatan pemimpin tertinggi di partai berlambang pohon beringin itu sudah ada pergantian.

Para politisi di Partai Golkar saat ini juga sedang berpolemik mewacanakan penunjukan plt Ketua Umum DPP Partai Golkar atau bahkan menggelar Munas Luar Biasa lagi untuk mengganti Setnov.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi