Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Oleh: Nico Andrianto, Alumnus program Master of Policy and Governance, Crawford School of Public Policy, The Australian National University, Canberra, Australia.

SERUJI.CO.ID – Di TVRI mission impossible sedang dijalankan oleh Helmy Yahya. Sejak terpilih menjadi Direktur Utama pada 29 November 2017, ia harus membenahi stasiun TV plat merah tersebut yang sedang sakit parah. “Ngapain masuk TVRI” adalah komentar umum atas niat adik Dubes RI untuk New Zealand ini membenahi TVRI. Betapa tidak, sebelumnya beberapa nama besar praktisi pertelevisian yang memilih jalan serupa belum ada yang berhasil.

Kalau dahulu TVRI dikenal dengan program “Dari Desa ke Desa”, saat itu TVRI dikenal karena pemberitaan “Dari Korupsi ke Korupsi”. Bahkan TVRI tiga tahun berturut-turut hattrict mendapatkan opini disclaimer dari BPK yang efektif memelorotkan trust stakeholders. Sementara keunggulan TVRI adalah statusnya sebagai TV publik, harapan besar masyarakat, dan banyaknya aset bernilai di berbagai lokasi strategis; Senayan di Jakarta, Renon di Bali atau studio alam di Depok.

Dari sisi rating, TV yang lahir Tahun 1962 saat Asian Games itu juga selalu berada di urutan paling buncit. Data demografi penonton TVRI juga menunjukkan umur yang semakin tua, seiring dengan program-program siaran yang semakin jadul. Bisa dikatakan, di bidang pertelevisian TVRI adalah korban disrupsi paling parah. Jika di masa lalu TVRI bisa memonopoli media siaran, kini eksis TV-TV swasta dengan keunggulan masing-masing.

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote. Media Pemersatu Bangsa ini mengelola siaran 24 jam di 29 stasiun lokal Provinsi, melalui 365 transmitters (baik analog dan digital), yang menjangkau 68 persen penduduk Indonesia.

BACA JUGA:  Wartawan Dalam Lingkaran Elite Kekuasaan

Delapan belas tahun terikat kebijakan moratorium Kemenpan RB, mereka yang bekerja di TVRI tak jauh-jauh dari kerabat personel sebelumnya, dengan 72 persen berstatus PNS dan sisanya non-PNS. Dari hampir 4,8 ribu karyawan, dua ribuan berumur di atas 50 tahun, dan sisanya antara 26 sampai 50. Tak mengherankan, “SDM kreatif” TVRI sangat terbatas, berbarengan dengan remunerasi mereka yang juga “mini”. Sebagai entitas yang bergerak di bidang industri kreatif, SDM “era kolonial” TVRI menghasilkan ide-ide yang jauh dari “era milenial” saat ini.

Quick Win dan pembenahan TVRI

Helmy awalnya mengaku bingung bagaimana cara mengapungkan kembali “Kapal Titanic TVRI” yang karam. Tak segan ia belajar dari Jonan yang sukses membereskan PT KAI menjadi perusahaan sehat dengan layanan memuaskan. Helmy berupaya menerapkan filosofi “turun ke bawah” Jonan dengan mendidik langsung dan menyerap aspirasi para kru; karyawan dan anchor/presenter. Tak jaim Helmy makan nasi goreng “karet satu” bersama para staf lapangan, mengurusi fasilitas gedung; dari perbaikan kantin sampai toilet.

Menjelang malam tahun baru 2018, TVRI menggebrak dengan siaran langsung dari tiga zona waktu sekaligus; Ambon, Denpasar, dan Jakarta. Helmy melakukan supervisi tingkat tinggi dan menjadi pemutus akhir para artis pengisi acara untuk menjebol dinding pembatas paradigma “kolonial” versus “milenial” TVRI. Akhirnya acara tujuh jam nonstop tersebut menghasilkan peak audience share sebesar tujuh persen. Sampai-sampai para kru menangis bahagia, karena sadar ternyata mereka mampu memproduksi program yang melibatkan ratusan pendukung acara di tengah segala keterbatasan.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi