Nilai Pemilu 2019 Paling Tidak Jelas Arah Dukungannya, Begini Penjelasan Wapres JK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pelaksanaan Pemilu serentak 2019 merupakan pesta demokrasi yang paling tidak jelas arah dukungannya sepanjang sejarah kepemiluan di Indonesia.

Hal itu berkaitan dengan adanya sejumlah kelompok yang mengatasnamakan organisasi Islam dan ulama yang demonstrasi di Jakarta, Selasa (21/5), untuk menolak penetapan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

“Inilah pemilu yang paling tidak jelas sebenarnya, di sini (kubu 02) menganggapnya umat, tapi di sini (kubu 01) ada Ketua MUI. Jadi yang mana ini? Kita tidak jelas apa yang terjadi, melawan apa, siapa tokohnya, siapa yang pimpin, entah siapa, semua tidak jelas. Tidak ada yang bisa dijawab, apa maunya,” tutur Wapres dalam sambutannya di acara Buka Puasa Bersama Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Istana Wapres Jakarta, Selasa (21/5) petang.

Dengan adanya Ketua MUI KH Ma’ruf Amin sebagai salah satu kandidat cawapres, seharusnya umat Islam tidak memprotes hasil Pilpres 2019 yang secara resmi telah ditetapkan KPU pada Selasa dini hari.

Selain itu, lanjut JK, pelaksanaan Pemilu serentak 2019 juga semakin menunjukkan perbedaan dan anggapan masyarakat terhadap kelompok Islam dan kelompok non-Islam.

“Suasana hari ini membawa kita sebagai intelektual untuk berpikir, apa yang terjadi di negeri kita ini? Sehingga terjadi suasana seperti seakan-akan terjadi polarisasi Islam dan bukan Islam. Seperti juga banyak hasil-hasil pemilu juga agak aneh-aneh begitu kan hasilnya di daerah-daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, Wapres JK mendorong adanya kajian lebih lanjut mengenai fenomena yang terjadi di Pemilu 2019 supaya masalah-masalah tersebut tidak terulang lagi di pemilu berikutnya.

“Jadi ini perlu mengkaji apa yang terjadi sebenarnya, sehingga apa yang harus kita perbaiki, karena kalau kita tidak mengkaji nanti tentu bisa terulang lagi masalah-masalah begini,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER