72 Tahun Republik Indonesia, Menelaah Posisi Presiden Dengan Mata Hati

Oleh: Dr. M. Kapitra Ampera, SH, MH, Tim Advokasi GNPF-MUI

Pada hari Jum’at tanggal 17 Agustus,  bertempat di Istana Negara menjadi hari yang amat penting dan bersejarah bagi Presiden dan Bangsa Indonesia, Karena pada hari tersebut adalah momentum peringatan 72 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diperjuangkan, diisi oleh Rakyat Indonesia yang sebagian besar umat Islam secara langsung berpartisipasi dalam segala momen merebut dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini secara terus-menerus dengan mengorbankan harta maupun jiwanya.

Istana Negara dipilih oleh beberapa Presiden sebagai tempat tinggal untuk efesiensi serta agar dapat mengabdi 24 jam melayani Rakyat Indonesia. Presiden sebelumnya senang menyebut Istana Negara sebagai “Rumah Rakyat”, istilah politik tentang kesederhanaan palsu untuk menggambarkan tempat bagi sebagian orang bersedia membayar dengan melangkahi “Jasad Anak-Anak dan Keluarga” mereka sendiri, kemudian mengatakan it’s not a big problemkalau kebohongan itu bisa menodai dinding-dinding dan tiang-tiang Istana Negara, maka bangunan ini akan memiliki nama lain.

BACA JUGA:  Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Di Istana Negara Presiden bertempat tinggal, dari dalam jarak waktu dan ruang sangat berbeda, dari luar orang bisa melihat kedalam, melihat-lihat sekeliling untuk menangkap semua informasi dan menganalisanya, sementara informasi itu berlalu, menghentikannya saat orang merasa perlu, bahkan memundurkannya, untuk bisa memahami semua dengan lebih baik, mencurahkan segenap waktu untuk menempatkan semua secara tepat.


BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER