Utang, Kemiskinan dan Revolusi Sosial

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Direktur Sabang Merauke Circle

0
450
  • 89
    Shares
utang pemerintah
Ilustrasi: Tingkat utang pemerintahan Jokowi, nilai tukar rupiah, dan kemiskinan.

SERUJI.CO.ID – Zulkifli Hasan (ZH/Ketua MPR) dan Sri Mulyani (SMI) beradu argumentasi soal utang yang membengkak. ZH geleng geleng kepala, uutang sudah hampir Rp400 triliun yang harus dibayar tahun ini. Belum ditambah bunga, Rp238 triliun.

Namun, SMI menyanggah dengan 7 poin dalam facebook-nya, diantaranya 3 argumen sebagai berikut; pertama, utang ini adalah warisan rezim SBY. Menurutnya sebesar 44% warisan SBY.

Kedua, utang ini sebanding dengan naiknya proporsi atau rasio anggaran kesehatan terhadap utang. Pada tahun 2019, anggaran kesehatan Rp122 triliun atau 4,77 kali tahun 2009.

Loading...

Dan yang ketiga, utang ini masih aman di bawah 30%, sementara Undang Undang membolehkan utang sampai dengan 60% PDB.

Ada 3 hal yang perlu dicatat dari perdebatan mereka;

  1. Terungkap, sebagaimana kata ketua MPR, bahwa awalnya SMI menyembunyikan info adanya hutang jatuh tempo Rp399 triliun dalam nota keuangan resmi.
  2. SMI ingin memberi kesan bahwa cicilan hutang tersebut dari masa lalu. (Bukankah dia menteri kepala Bappenas dan keuangan di masa itu?)
  3. Utang itu untuk urusan rakyat kecil, yakni anggaran kesehatan. Bukan untuk infrastruktur. Jadi kalau utang tentu rakyat miskin harus ikut tanggung jawab?

Sejak polemik utang di atas, ditambah kritikan Rizal Ramli secara terus menerus kepada SMI, situasi di masyarakat juga mengalami peningkatan pembicaraan soal utang. Àpalagi dollar terus meroket terhadap rupiah. Sebab, utang kita, baik negara (Sovereign debt) maupun swasta telah bertambah sekitar Rp1500 setiap utang 1 dollar dalam setahun terakhir ini. Belum lagi kepentingan praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan dollar bagi pembayarannya.

Oleh karenanya kita perlu memeriksa lebih dalam lagi soal utang ini terkait dengan beban pembangunan, kekerasan sosial, dan penderitaan rakyat yang akan menanggungnya. Sebab, krisis 1997/1998 menunjukkan rakyat semua turut menanggung beban krisis ekonomi, berupa utang Rp600 triliun yang harus dibayar negara selama 30 tahun sejak masa itu dan adanya kerusuhan sosial. Fenomena yang sama juga kita saksikan di negara-negara barat, seperti Yunani, Italia, Iceland, dll yang terjerat utang sejak krisis ekonomi 2008.

Infrastruktur dan Utang Kita

Suzuki, dalam “Indonesia Lives Dengerously with 355 billion Dollar Infrastructure Drive“,
Nikkei Asian Review, November 2017, menguraikan ambisi rezim Jokowi dalam hal infrastruktur. Sejak awal Jokowi me-launching rencana pembangunan 1000 km tol, lebih dari 3000 km rel kereta api, 24 pelabuhan dan 35.000 MW power plant, selama 5 tahun kepresidenannya, dengan biaya Rp4800 triliun ($355 billion).

Untuk pembiayaan yang ambisius ini, pemerintah memperbesar anggaran untuk infrastruktur, khususnya dengan pengurangan dan pengalihan subsidi BBM, listrik dan gas elpiji; melakukan utang; menggerakkan BUMN untuk mengutang dan menjalin kerjasama pembiayaan dengan investor lokal dan asing.

BUMN, atas beberapa alasan, seperti kerumitan birokrasi pemerintah dan lambatnya realisasi pembiayaan, akhirnya banyak mengambil alih kepemimpinan dalam mewujudkan ambisi ini. BUMN, khususnya Infrastruktur, menjadi lokomotif.

Suzuki mencatat kenaikan utang 7 BUMN (4 diantaranya bidang infrastruktur) mencapai Rp200 triliun pada September 2017. Sebuah kenaikan sebesar 300 persen selama 3 tahun.

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU