Utang, Kemiskinan dan Revolusi Sosial

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Direktur Sabang Merauke Circle

SERUJI.CO.ID – Zulkifli Hasan (ZH/Ketua MPR) dan Sri Mulyani (SMI) beradu argumentasi soal utang yang membengkak. ZH geleng geleng kepala, uutang sudah hampir Rp400 triliun yang harus dibayar tahun ini. Belum ditambah bunga, Rp238 triliun.

Namun, SMI menyanggah dengan 7 poin dalam facebook-nya, diantaranya 3 argumen sebagai berikut; pertama, utang ini adalah warisan rezim SBY. Menurutnya sebesar 44% warisan SBY.

Kedua, utang ini sebanding dengan naiknya proporsi atau rasio anggaran kesehatan terhadap utang. Pada tahun 2019, anggaran kesehatan Rp122 triliun atau 4,77 kali tahun 2009.

Dan yang ketiga, utang ini masih aman di bawah 30%, sementara Undang Undang membolehkan utang sampai dengan 60% PDB.

Ada 3 hal yang perlu dicatat dari perdebatan mereka;

  1. Terungkap, sebagaimana kata ketua MPR, bahwa awalnya SMI menyembunyikan info adanya hutang jatuh tempo Rp399 triliun dalam nota keuangan resmi.
  2. SMI ingin memberi kesan bahwa cicilan hutang tersebut dari masa lalu. (Bukankah dia menteri kepala Bappenas dan keuangan di masa itu?)
  3. Utang itu untuk urusan rakyat kecil, yakni anggaran kesehatan. Bukan untuk infrastruktur. Jadi kalau utang tentu rakyat miskin harus ikut tanggung jawab?

Sejak polemik utang di atas, ditambah kritikan Rizal Ramli secara terus menerus kepada SMI, situasi di masyarakat juga mengalami peningkatan pembicaraan soal utang. Àpalagi dollar terus meroket terhadap rupiah. Sebab, utang kita, baik negara (Sovereign debt) maupun swasta telah bertambah sekitar Rp1500 setiap utang 1 dollar dalam setahun terakhir ini. Belum lagi kepentingan praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan dollar bagi pembayarannya.

Oleh karenanya kita perlu memeriksa lebih dalam lagi soal utang ini terkait dengan beban pembangunan, kekerasan sosial, dan penderitaan rakyat yang akan menanggungnya. Sebab, krisis 1997/1998 menunjukkan rakyat semua turut menanggung beban krisis ekonomi, berupa utang Rp600 triliun yang harus dibayar negara selama 30 tahun sejak masa itu dan adanya kerusuhan sosial. Fenomena yang sama juga kita saksikan di negara-negara barat, seperti Yunani, Italia, Iceland, dll yang terjerat utang sejak krisis ekonomi 2008.

Infrastruktur dan Utang Kita

Suzuki, dalam “Indonesia Lives Dengerously with 355 billion Dollar Infrastructure Drive“,
Nikkei Asian Review, November 2017, menguraikan ambisi rezim Jokowi dalam hal infrastruktur. Sejak awal Jokowi me-launching rencana pembangunan 1000 km tol, lebih dari 3000 km rel kereta api, 24 pelabuhan dan 35.000 MW power plant, selama 5 tahun kepresidenannya, dengan biaya Rp4800 triliun ($355 billion).

Untuk pembiayaan yang ambisius ini, pemerintah memperbesar anggaran untuk infrastruktur, khususnya dengan pengurangan dan pengalihan subsidi BBM, listrik dan gas elpiji; melakukan utang; menggerakkan BUMN untuk mengutang dan menjalin kerjasama pembiayaan dengan investor lokal dan asing.

BUMN, atas beberapa alasan, seperti kerumitan birokrasi pemerintah dan lambatnya realisasi pembiayaan, akhirnya banyak mengambil alih kepemimpinan dalam mewujudkan ambisi ini. BUMN, khususnya Infrastruktur, menjadi lokomotif.

Suzuki mencatat kenaikan utang 7 BUMN (4 diantaranya bidang infrastruktur) mencapai Rp200 triliun pada September 2017. Sebuah kenaikan sebesar 300 persen selama 3 tahun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER