Utang, Kemiskinan dan Revolusi Sosial

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Direktur Sabang Merauke Circle

SERUJI.CO.ID – Zulkifli Hasan (ZH/Ketua MPR) dan Sri Mulyani (SMI) beradu argumentasi soal utang yang membengkak. ZH geleng geleng kepala, uutang sudah hampir Rp400 triliun yang harus dibayar tahun ini. Belum ditambah bunga, Rp238 triliun.

Namun, SMI menyanggah dengan 7 poin dalam facebook-nya, diantaranya 3 argumen sebagai berikut; pertama, utang ini adalah warisan rezim SBY. Menurutnya sebesar 44% warisan SBY.

Kedua, utang ini sebanding dengan naiknya proporsi atau rasio anggaran kesehatan terhadap utang. Pada tahun 2019, anggaran kesehatan Rp122 triliun atau 4,77 kali tahun 2009.

Dan yang ketiga, utang ini masih aman di bawah 30%, sementara Undang Undang membolehkan utang sampai dengan 60% PDB.


Ada 3 hal yang perlu dicatat dari perdebatan mereka;

  1. Terungkap, sebagaimana kata ketua MPR, bahwa awalnya SMI menyembunyikan info adanya hutang jatuh tempo Rp399 triliun dalam nota keuangan resmi.
  2. SMI ingin memberi kesan bahwa cicilan hutang tersebut dari masa lalu. (Bukankah dia menteri kepala Bappenas dan keuangan di masa itu?)
  3. Utang itu untuk urusan rakyat kecil, yakni anggaran kesehatan. Bukan untuk infrastruktur. Jadi kalau utang tentu rakyat miskin harus ikut tanggung jawab?

Sejak polemik utang di atas, ditambah kritikan Rizal Ramli secara terus menerus kepada SMI, situasi di masyarakat juga mengalami peningkatan pembicaraan soal utang. Àpalagi dollar terus meroket terhadap rupiah. Sebab, utang kita, baik negara (Sovereign debt) maupun swasta telah bertambah sekitar Rp1500 setiap utang 1 dollar dalam setahun terakhir ini. Belum lagi kepentingan praktis bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan dollar bagi pembayarannya.

BACA JUGA:  Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Oleh karenanya kita perlu memeriksa lebih dalam lagi soal utang ini terkait dengan beban pembangunan, kekerasan sosial, dan penderitaan rakyat yang akan menanggungnya. Sebab, krisis 1997/1998 menunjukkan rakyat semua turut menanggung beban krisis ekonomi, berupa utang Rp600 triliun yang harus dibayar negara selama 30 tahun sejak masa itu dan adanya kerusuhan sosial. Fenomena yang sama juga kita saksikan di negara-negara barat, seperti Yunani, Italia, Iceland, dll yang terjerat utang sejak krisis ekonomi 2008.

Infrastruktur dan Utang Kita

Suzuki, dalam “Indonesia Lives Dengerously with 355 billion Dollar Infrastructure Drive“,
Nikkei Asian Review, November 2017, menguraikan ambisi rezim Jokowi dalam hal infrastruktur. Sejak awal Jokowi me-launching rencana pembangunan 1000 km tol, lebih dari 3000 km rel kereta api, 24 pelabuhan dan 35.000 MW power plant, selama 5 tahun kepresidenannya, dengan biaya Rp4800 triliun ($355 billion).

Untuk pembiayaan yang ambisius ini, pemerintah memperbesar anggaran untuk infrastruktur, khususnya dengan pengurangan dan pengalihan subsidi BBM, listrik dan gas elpiji; melakukan utang; menggerakkan BUMN untuk mengutang dan menjalin kerjasama pembiayaan dengan investor lokal dan asing.

BUMN, atas beberapa alasan, seperti kerumitan birokrasi pemerintah dan lambatnya realisasi pembiayaan, akhirnya banyak mengambil alih kepemimpinan dalam mewujudkan ambisi ini. BUMN, khususnya Infrastruktur, menjadi lokomotif.

Suzuki mencatat kenaikan utang 7 BUMN (4 diantaranya bidang infrastruktur) mencapai Rp200 triliun pada September 2017. Sebuah kenaikan sebesar 300 persen selama 3 tahun.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Inilah Tips “Centenarian” untuk Tetap Sehat dan Bugar di Usia Tua

Kakek tua yang sudah berusia 82 tahun ini, aktifitas dan kesehatannya tak kalah dengan yang usia muda, inilah rahasianya.

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi