Perintah Undang Undang Tentang Status Bencana Nasional

Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, mantan Sekjen Kemensos 2007-2010

Willem menyebut ada tiga pertimbangan utama sebelum BNPB mengusulkan penetapan status bencana nasional ke Presiden.

Pertama, bila pemerintah daerah (pemda) tidak berfungsi pascabencana macam Tsunami Aceh tahun 2004 silam. Kala itu, Pemda Aceh benar-benar lumpuh total menghadapi korban tewas mencapai lebih dari 200 ribu jiwa dan kerugian Rp49 triliun.

Sementara, Willem mencontohkan pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang masih bekerja meski di bawah tenda.

“Dalam hal ini kita lihat pemda masih berfungsi. Pemkab juga masih menjalankan fungsi kerja pemerintahan,” kata Willem yang juga bertindak selaku Koordinator Penanggulangan Bencana.

Kedua, bila tidak ada akses terhadap sumber daya nasional. Kenyataannya, Willem mengatakan pemerintah telah mengerahkan bantuan melalui kementerian dan lembaga, seperti melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan lain-lain.

Ketiga, bila ada regulasi yang menghambat penyaluran bantuan.

“Kita juga punya regulasi kedaulatan. Contohnya, kita mengeluarkan uang secara cepat dan akuntabel yaitu penggunaan dana cadangan penanggulangan bencana yang berbentuk dana siap pakai,” kata Willem.

Berdasarkan tiga pertimbangan itu, Willem menegaskan saat ini pihaknya belum akan mengusulkan kenaikan status bencana gempa Lombok kepada Presiden.

Yang ketiga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (KRISTIAN ERDIANTO) JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengkritik alasan pemerintah yang hingga saat ini belum menetapkan gempa bumi di Lombok sebagai bencana nasional.

Hidayat menilai tak pantas jika pemerintah menganggap penetapan bencana nasional akan mengganggu sektor pariwisata di Lombok. “Sangat tidak pantas dong, masa hanya untuk kepentingan pariwisata kemudian ribuan korban terluka, ratusan korban yang meninggal kemudian puluhan ribu rumah yang rusak,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/8/2018).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Olahraga Bagi Penyandang Stroke

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. SERUJI.CO.ID -...

Israel Kembali Serang Gaza, 10 Tewas

SERUJI.CO.ID - Tentara pendudukan Israel telah melakukan beberapa serangan...

Inilah 4 Jenis Nazhir: Anda Masuk Kategori Manakah?

Oleh: Imam Nur Azis Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI) 2017-2020 SERUJI.CO.ID...

Janganlah Menyebut Nama Rasulullah Muhammad SAW Tanpa Gelar

SERUJI.CO.ID - Memanggil Rasulullah Muhammad sholallahu 'alaihi wassallam (SAW)...

Menua: Agar Otak Tak Ikut Beruban

oleh dr. Irsyal Rusad, Sp PD, dokter spesialis Penyakit Dalam. Dalam perjalanan...

Ngotot Pertahankan Mardani Maming sebagai Bendum, Kantor PBNU Bisa Diperiksa KPK

Dengan tidak menonaktifkan, mau tak mau PBNU terkait dengan Mardani yg saat ini buron. Maka jangan salahkan KPK jika nanti dalam proses pencarian Mardani akan memeriksa kantor PBNU.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Segarkan Wajah dengan A I U E O