Perintah Undang Undang Tentang Status Bencana Nasional

Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, mantan Sekjen Kemensos 2007-2010

SERUJI.CO.ID – Persoalan menetapkan status bencana nasional, terhadap terjadinya gempa bumi yang luar biasa di Lombok, menjadi pembicaraan dikalangan pejabat pemerintah, politisi, pemerhati dan kelompok relawan sosial diberbagai media cetak, on line, dan televisi.

Gempa Lombok tersebut dapat dirasakan sampai ke Bali dan NTT, berulang-ulang ratusan kali, bahkan dua kali dengan skala 7.0 SR, puluhan kali dengan skala diatas 4 SR, meremukkan bangunan dan korban jiwa ratusan bahkan bisa bertambah ribuan di pulau yang terkenal dengan sebutan pulau seribu masjid.

Yang teranyar, ada statement penting dari 3 pejabat penting Republik ini terkait dengan status bencana nasional tersebut.

Yang pertama disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang dikutip dari CNN Indonesia; Istana mengakui sektor pariwisata menjadi salah satu faktor pertimbangan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional terhadap gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Indonesia akan mengalami kerugian sangat besar apabila bencana alam di Lombok dinyatakan sebagai bencana nasional.

“Kalau kami menyatakan bencana nasional berarti bencana itu seluruh nasional, dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali dampaknya luar biasa, yang biasanya tidak diketahui oleh publik,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8). “Begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak.”

Menurutnya, penetapan status bencana nasional benar-benar bisa menutup pintu wisatawan dalam bahkan luar negeri ke seluruh Pulau Lombok hingga Bali.

“Jadi supaya tidak salah karena begitu bencana nasional, dampaknya luar biasa,” kata mantan Wakil Ketua DPR ini.

Yang kedua disampaikan oleh Kepala BNPB yang juga di media Jakarta, CNN Indonesia – menyebutkan; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengaku heran atas desakan sejumlah pihak agar pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo menetapkan status bencana nasional terhadap gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Mengenai status bencana seperti ini, saya akan awali dengan pertanyaan: mengapa kita perlu status bencana nasional? Itu dulu. Orang yang mengusulkan penetapan status bencana nasional, paham enggak apa yang diusulkan?” kata Willem kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/8).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik