Perintah Undang Undang Tentang Status Bencana Nasional

Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, mantan Sekjen Kemensos 2007-2010

Saya adalah salah seorang anggota Panja RUU Penanggulangan Bencana 11 tahun yang lalu dari unsur Pemerintah, yang ingat betul perdebatan terkait dengan indikator tingkat bencana nasional. Persoalan jumlah korban yang banyak semua sepakat, tetapi berapa banyak?. Kerugian harta benta sepakat, tetapi berapa besar jumlahnya?.

Kerusakan prasarana dan sarana sepakat, tetapi seberapa parah sehingga menganggu mobilitas manusia dan perekonomian. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana sepakat, tetapi apa sampai level propinsi, berapa propinsi, berapa kaupaten yang terdampak? Dan dampak sosial ekonomi seberapa besar terhadap perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi penduduk setempat dan yang terdampak?

Disepakati, karena sangat teknis dan memerlukan kajian yang mendalam,Pansus RUU PB, menyerahkan kepada Pemerintah untuk diatur secara detail dalam Peraturan Presiden. Ternyata sampai saat ini , setelah saya cek kesana kemari, Perpresnya belum diterbitkan.

Akhirnya terjadilah penilain subyektifitas masing-masing pengamat, pejabat publik, politisi, relawan dalam menilai perlu atau tidaknya status Bencana Nasional. Kenapa perlu status tersebut. Sebab dengan dinyatakan Gempa Lombok sebagai Bencana Nassional, maka kewajiban Pemerintah melakukan mobilasi dana, sarana, dan kebutuhan lainnya harus dilakukan secara maksimal, sampai tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana.

Apakah berani kita katakan korban bencana tidak besar karena hanya ribuan. Apakah berani kita katakan kerugian harta benda sedkit?, apakah berani kita katakan kerugian sarana dan prasarana tidak seberapa?. Apakah dengan 5 bahkan 10 Kabupaten dan 2 sampai 3 peopinsi teredampak berani kita katakan tidak luas dampaknya?. Kondisi sosial ekonomi yang bagaimana kita katakan tidak besar pengaruhnya?. Keluar air mata kita membayangkannya.

Itu semua terjawab, jika Pemerintah menerbitkan aturan tentang indikator-indikator yangt terukur dalam bentuk Peraturan Presiden, dan bukan dalam bentuk Instruksi Presiden.

Tidak ada istilah indikator pariwisata, wisatawan, pegawai pemerintah masih berfungsi atau tidak, hsmbatan regulasi dan lainnya, terkait status Bencana Nasional. Normanya sudah jelas tercantum dalam pasal 7 ayat (2) UU 24/2007.

Bagaimana solusinya?

Disarankan agar Presiden karena kepentingan yang mendesak, atas nama Pemerintah sebagai pemegang Mandat UU Nomor 24 Tahun 2007, menyatakan BENCANA GEMPA BUMI DI LOMBOK ADALAH BENCANA NASIONAL. MEMOBILASI SEMUA POTENSI YANG ADA BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH PROPINSI , KABUPATEN/KOTA UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN TANGGAP DARURAT, DAN TAHAP REHABILITASI DAN REKONTRUKSI UNTUK KORBAN BENCANA.

Secara paralel, segera dibentuk Tim Kerja lintas sektor untuk mempersiapkan Draft Perpres Indikator Status bencana, dengan memberikan mandat prakarsa kepada BNPB.

Cibubur, 21 Agustus 2018

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bersama Prabowo-Sandi Wujudkan Pengelolaan Hutan Berbasis Keseimbangan Alam

Hutan hujan merupakan kunci dari perubahan iklim di dunia. Luas hutan hujan hanya 2% dari total luas daratan yang terbentang di Kongo, Indonesia dan Amazon. Kondisi ketiga wilayah hutan hujan tersebut saat ini cukup parah, sehingga diduga sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim dan meningkatnya jumlah bencana berkali lipat.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.