Referedum Kepemimpinan Nasional Alih-Alih Nunggu Pilpres 2019

Opini Oleh: Don Zakiyamani/Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Banda Aceh

8 November 1999 merupakan salah satu hari bersejarah di Aceh khususnya dan Indonesia. Rakyat Aceh yang telah lelah dengan konflik ingin solusi cerdas, mereka menuntut dilaksanakannya referendum sebagai solusi politik yang demokratis.

Berbeda dengan Aceh, Timor leste (Timor Timur) mendapat persetujuan untuk melaksanakan referendum. Hasilnya rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia dan menolak otonomi khusus. 78,50 persen memilih opsi kedua dan hanya 21,50 persen yang memilih opsi otonomi.

Beberapa negara eropa seperti Inggris kerap menggunakan referendum sebagai solusi dalam memutuskan sesuatu. Referendum dilakukan Rakyat Inggris untuk menentukan keanggotaan negara tersebut didalam uni eropa. Artinya referendum mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan kebijakan strategis.


Rakyat Turki juga pernah diberi kesempatan melakukan amandemen konstitusi, mekanisme yang digunakan juga melalui referendum. Bila demikian praktek referendum sangat mungkin dilaksanakan, dibandingkan survei. Pengumpulan pendapat dengan referendum lebih bisa dipertanggung jawabkan.

Apakah mungkin referendum dilaksanakan di Indonesia, tentu sangat mungkin bila pemerintah memiliki political will. Ada banyak realitas yang perlu pendapat rakyat Indonesia, salah satu yang krusial ialah terkait kepemimpinan nasional. Pemerintahan yang kuat harus didukung rakyat secara meluas.

Jokowi dipilih melalui suara langsung oleh rakyat, dukungan tersebut perlu dievaluasi melalui jajak pendapat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sangat pantas melakukan itu, apalagi DPR tak lagi laksanakan tupoksinya. Mayoritas menjadi pelindung bagi pemerintah bukan sebagai pengawas.

Realitas itu semakin menambah beban negara, wakil rakyat malah menjadi bagian pemerintahan. Bila demikian menjadi wajar jajak pendapat kepemimpinan nasional dilaksanakan secepatnya. Kita percaya Jokowi mau melaksanakannya demi kelangsungan negara, apalagi Jokowi menyatakan diri sebagai Pancasilais bukan komunis maupun sosialis serta kapitalis.

Jokowi dengan jargon revolusi mental pastinya siap mencatatkan diri sebagai satu-satunya Presiden yang melaksanakan referendum untuk jabatannya sendiri. Jokowi pastinya cara-cara penggulingan rezim terjadi seperti 98, referendum lebih demokratis serta elegan dengan cost politic yang minim.

Mengevaluasi kepemimpinannya akan semakin memperjelas posisinya dihadapan rakyat, apakah rakyat masih percaya padanya atau tidak. Melalui referendum setidaknya dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang Presiden bila masih didukung, dan sebalikny berjiwa besar bila tak lagi didukung.

Opsi ini dapat dijadikan pilihan dalam referendum kepemimpian nasional. Kita rakyat Indonesia harus menyuarakan referendum tersebut, mari kita dukung  Jokowi laksanakan referendum. Terkait kembali ke UUD 45 asli pun dirasa perlu dilaksanakan referendum sebagaimana pernah dilaksanakan di Turki.

Jokowi tak perlu risau dan takut laksanakan referendum bila benar-benar cinta Indonesia. Rakyat Indonesia pasti akan memilih yang terbaik untuk negerinya, referendum adalah solusi paling logis dan realistis saat ini, tak perlu menunggu pilpres 2019 mendatang.

Referendum dapat menjadi pencegah konflik yang lebih besar sejak pilkada DKI Jakarta yang lalu. Mekanisme evaluasi jajak pendapat merupakan kemajuan demokrasi kita dan Jokowi sebagai pancasilais harusnya setuju kecuali munafik.

 

(Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik