Referedum Kepemimpinan Nasional Alih-Alih Nunggu Pilpres 2019


Opini Oleh: Don Zakiyamani/Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Banda Aceh

8 November 1999 merupakan salah satu hari bersejarah di Aceh khususnya dan Indonesia. Rakyat Aceh yang telah lelah dengan konflik ingin solusi cerdas, mereka menuntut dilaksanakannya referendum sebagai solusi politik yang demokratis.

Berbeda dengan Aceh, Timor leste (Timor Timur) mendapat persetujuan untuk melaksanakan referendum. Hasilnya rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia dan menolak otonomi khusus. 78,50 persen memilih opsi kedua dan hanya 21,50 persen yang memilih opsi otonomi.

Beberapa negara eropa seperti Inggris kerap menggunakan referendum sebagai solusi dalam memutuskan sesuatu. Referendum dilakukan Rakyat Inggris untuk menentukan keanggotaan negara tersebut didalam uni eropa. Artinya referendum mengikutsertakan rakyat dalam pengambilan kebijakan strategis.

Rakyat Turki juga pernah diberi kesempatan melakukan amandemen konstitusi, mekanisme yang digunakan juga melalui referendum. Bila demikian praktek referendum sangat mungkin dilaksanakan, dibandingkan survei. Pengumpulan pendapat dengan referendum lebih bisa dipertanggung jawabkan.

Apakah mungkin referendum dilaksanakan di Indonesia, tentu sangat mungkin bila pemerintah memiliki political will. Ada banyak realitas yang perlu pendapat rakyat Indonesia, salah satu yang krusial ialah terkait kepemimpinan nasional. Pemerintahan yang kuat harus didukung rakyat secara meluas.

Jokowi dipilih melalui suara langsung oleh rakyat, dukungan tersebut perlu dievaluasi melalui jajak pendapat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sangat pantas melakukan itu, apalagi DPR tak lagi laksanakan tupoksinya. Mayoritas menjadi pelindung bagi pemerintah bukan sebagai pengawas.

Realitas itu semakin menambah beban negara, wakil rakyat malah menjadi bagian pemerintahan. Bila demikian menjadi wajar jajak pendapat kepemimpinan nasional dilaksanakan secepatnya. Kita percaya Jokowi mau melaksanakannya demi kelangsungan negara, apalagi Jokowi menyatakan diri sebagai Pancasilais bukan komunis maupun sosialis serta kapitalis.

Jokowi dengan jargon revolusi mental pastinya siap mencatatkan diri sebagai satu-satunya Presiden yang melaksanakan referendum untuk jabatannya sendiri. Jokowi pastinya cara-cara penggulingan rezim terjadi seperti 98, referendum lebih demokratis serta elegan dengan cost politic yang minim.

Mengevaluasi kepemimpinannya akan semakin memperjelas posisinya dihadapan rakyat, apakah rakyat masih percaya padanya atau tidak. Melalui referendum setidaknya dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang Presiden bila masih didukung, dan sebalikny berjiwa besar bila tak lagi didukung.

Opsi ini dapat dijadikan pilihan dalam referendum kepemimpian nasional. Kita rakyat Indonesia harus menyuarakan referendum tersebut, mari kita dukung  Jokowi laksanakan referendum. Terkait kembali ke UUD 45 asli pun dirasa perlu dilaksanakan referendum sebagaimana pernah dilaksanakan di Turki.

Jokowi tak perlu risau dan takut laksanakan referendum bila benar-benar cinta Indonesia. Rakyat Indonesia pasti akan memilih yang terbaik untuk negerinya, referendum adalah solusi paling logis dan realistis saat ini, tak perlu menunggu pilpres 2019 mendatang.

Referendum dapat menjadi pencegah konflik yang lebih besar sejak pilkada DKI Jakarta yang lalu. Mekanisme evaluasi jajak pendapat merupakan kemajuan demokrasi kita dan Jokowi sebagai pancasilais harusnya setuju kecuali munafik.

 

(Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close