CWI Laporkan Dugaan Korupsi Dana BOS ke KPK

DEPOK, SERUJI.CO.ID – “Corruption Wacth Independent (CWI)” melaporkan adanya dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) buku di sejumlah sekolah dasar di Kota Depok, Jawa Barat, sejak 2015 hingga 2017 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Dugaan korupsi BOS buku terjadi di sekolah dasar negeri dan kami sudah melaporkannya pada 12 April 2018 ke KPK,” kata Ketua Umum DPP CWI Elfatir Lintang di Depok, Selasa (17/4).

Elfatir mengatakan setiap tahun ada indikasi korupsi Rp4 miliar, jadi selama tiga tahun ada Rp12 miliar penyimpangan keuangan negara.

“Kami komitmen mengawal kasus ini sampai tuntas karena sudah merugikan para murid yang seharusnya mendapat buku gratis tetapi ini harus membayar sendiri,” jelasnya.

Dia menjelaskan ada 287 sekolah dasar negeri dengan jumlah siswa mencapai 128 ribu siswa sekolah dasar di Kota Depok.

Anggaran untuk biaya BOS buku setiap sekolah mencapai Rp75 juta per tahun.

“Ini kan ada anggarannya kenapa siswa harus membeli dengan uang sendiri. Tentunya ini memberatkan para orang tua murid,” ujarnya.

Dia mengatakan untuk mendapatkan buku paket yang sudah dibiayai dari anggaran BOS ini pihak sekolah banyak berkelit, misalnya ada keterlambatan dari pihak penerbit sehingga murid diarahkan untuk membeli buku di luar.

“Ini sudah tidak benar seharusnya gratis tetapi harus membeli sendiri,” ujarnya.

Elfatir menduga adanya kebijakan yang membuat penyimpangan pengadaan buku sekolah SDN tersebut terus berulang setiap tahun.

“Ini harus dihentikan karena sangat merugikan para orang tua murid,” katanya.

Menanggapi hal tersebut Kepala dinas Pendidikan Kota Depok M Thamrin mengatakan untuk dana BOS buku langsung dari APBN dan semua dana tersebut langsung masuk rekening sekolah.

“Jadi dinas tidak mengetahui kalau ada penyimpangan,” katanya.

Thamrin mengatakan jika memang ada penyimpangan seharusnya dilaporkan terlebih dahulu dengan memberikan data-data yang akurat.

“SD yang mendapat dana BOS buka ada 400 sekolah negeri dan swasta. Disekolah mana yang ada penyimpangan dan kalau ada penyimpangan tentunya akan kami tindaklanjuti,” tegasnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER