Mencermati Kegagalan Pemerintah Mengantisipasi dan Menangani Tragedi KM Sinar Bangun

Oleh : Prof Hasim Purba (Guru Besar FH USU/Dekan FH. Universitas Harapan Medan).


A. Kewajiban Hukum Negara “Pemerintah” Untuk Mencegah dan Menangani Kecelakaan Pengangkutan.

Sepekan lebih pasca terjadinya tragedi musibah yang menimpa KM.Sinar Bangun yang menjadi sorotan publik saat ini, ternyata peran yang dilakukan Pemerintah ternyata sangat jauh dari amanat undang-undang dan harapan masyarakat terutama keluarga korban. Pertama, peran kewajiban mencegah terjadinya kecelakaan tenggelamnya KM. Sinar Bangun dan kedua, peran kewajiban menyelamatkan penumpang serta meminimalisir jumlah korban jiwa.

Secara konstitusional, Negara dalam hal ini “Pemerintah” adalah pihak yang terdepan memikul tugas dan kewajiban untuk: “Melindungi segenap bangsa Indonesia…” dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun serta dalam lingkup kehidupan apapun, inilah salah satu amanat yng termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Merujuk kepada musibah tenggelamnya KM.Sinar Bangun dalam konteks aspek pencegahan (preventif) jelas dan  patut diduga peran pemerintah dalam hal ini para pimpinan instansi terkait telah alpa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Tentunya kita mengharapkan adanya tindakan hukum secara tegas kepada pimpinan dan jajaran instansi pemerintah terkait yang telah mengabaikan kewajiban hukum tersebut.

Kelalaian dan kealpaan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan seluruh aktivitas angkutan penumpang dan barang di kawasan Danau Toba  tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja karena akan menjadi preseden buruk dimasa yang akan datang. Semua pihak dan masyarakat harus terus pro aktif mengkritisi penanganan kasus tersebut, sehingga dapat menjadi pelajaran terbaik guna menumbuhkan kesadaran hukum bagi semua pihak dalam mematuhi seluruh aturan hukum. Sehingga ke depan dapat mewujudkan layanan jasa angkutan yang aman, nyaman dan mengutamakan keselamatan penumpang melalui pemasyarakatan budaya keselamatan (safety culture) di kawasan wisata Danau Toba.

Hal yang tidak kalah penting adalah mencermati peran yang dilakukan pemerintah pada saat terjadi musibah/kecelakaan tenggelamnya KM.Sinar Bangun dalam memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan terhadap para penumpang yang saat-saat kritis sangat membutuhkan bantuan pertolongan yang cepat dan tepat;

  • Apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan secara profesional dan maksimal?;
  • Apakah pada saat detik-detik kejadian pemerintah hadir dengan cepat dan tepat dalam memberikan pertolongan?;
  • Apakah pertolongan yang dilakukan telah memenuhi standar yang ditentukan undang-undang maupun SOP penanganan kecelakaan di perairan?;
  • Apakah penanganan yang dilakukan untuk penyelamatan dan pencarian korban telah sesuai dengan standar sehingga semuanya berjalan dengan efektif?;
  • Apakah pemerintah telah mempersiapkan/menyediakan sarana penyebaran informasi untuk pemberitahuan dan mohon bantuan pertolongan kecelakaan sesuai dengan perkembangan IT saat ini?.

Dengan senantiasa menghargai upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh TIM SAR dan semua pihak dalam penanganan pencarian dan penyelamatan korban, serta tanpa bermaksud menafikan  segala apa yang telah dilakukan, namun tentunya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi hak informasi publik yang  penting dan harus diketahui publik secara benar dan transparan dalam rangka memenuhi tanggung jawab konstitusional , yuridis, sosial, moral dan politis pemerintah.

B. Landasan Yuridis Penanganan Kecelakaan Angkutan.

Secara yuridis intrumen hukum dapat dijadikan sebagai landasan penanganan setiap terjadi bencana/kecelakaan dalam kegiatan angkutan baik di perairan, darat dan udara. Hal itu telah diatur dalam Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan. Kecelakaan dalam kegiatan pengangkutan merupakan suatu peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kenderaan bermotor, maupun alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia. Mengingat kecelakaan dalam kegiatan pengangkutan terkait langsung kepada keselamatan jiwa manusia yaitu penumpang, pilot/nakhoda/pengemudi/awak/petugas pengendara moda transportasi atau masyarakat sekitar terjadinya kecelakaan, maka tentunya penanganan untuk pertolongan dan penyelamatannya harus dilakukan secara profesional dan efektif dan jauh dari cara-cara kerja amatiran.

Berbagai prinsip penanganan yang telah digariskan dalam menghadapi kecelakaan dalam pengangkutan seperti prinsip cepat dan tepat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya korban atau paling tidak mengurangi jumlah korban; prinsip prioritas yaitu mengutamakan penyelamatan jiwa; prinsip koordinasi yaitu koordinasi yang baik dan efktif antar instansi pemerintah terkait dan juga dengan masyarakat; prinsip berdaya guna yaitu memastikan bahwa semua upaya dan langkah-langkah penanganan yang dilakukan benar-benar efektif, bukan tindakan sia-sia dan buang-buang waktu, tenaga dan biaya.

Prinsip transparan yaitu bahwa segala upaya yang dilakukan terbuka, transparan dan dapat dipertanggung-jawabkan; prinsip kemitraan yaitu pentingnya pelibatan seluruh elemen masyarakat, hal ini logis karena masyarakat sekitar tentunya akan lebih mengenal kondisi sosio geografis lokasi kecelakaan; prinsip keterpaduan yaitu agar semuaelemen terkait dan sarana yang digunakan dapat bersinergi mencapai tujuan penanganan.

Prinsip berhasil guna yaitu bahwa semua langkah-langkah yang dilakukan harus dapat dipastikan berjalan secara efektif dan tepat sasaran; prinsip akuntabilitas yaitu semua upaya yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan; serta prinsip non-proletisi yaitu untuk memastikan bahwa seluruh penanganan pertolongan dan bantuan terhadap korban kecelakaan bukan untuk memperoleh keuntungan kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu atau pencitraan politis khususnya bagi pemerintah atau politisi yang menjadikan penanganan musibah tersebut menjadi panggung politik.

Beberapa prinsip tersebut harusnya menjadi dasar penanganan kecelakaan tenggelamnya KM.Sinar Bangun, serta menjadi tolok ukur dasar evaluasi atas segala langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan.

Semoga upaya-upaya penanganan yang sedang dilakukan dapat lebih membuahkan hasil guna menemukan para korban yang diperkirakan masih banyak belum diketahui kepastian nasibnya, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan pertolonganNya. Amiin ya Robbal’alamin.

(Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close