Yusril Tegaskan PBB Tak Akan Netral, Kader Diminta Taat Keputusan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya tidak akan netral dalam Pilpres 2019.

Hal itu diungkapkan Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Jambi, Selasa (15/1), usai memberikan pidato di hadapan 287 calon legislatif PBB se-Provinsi Jambi dan 250 pengurus wilayah dan cabang PBB di daerah itu. Yusril ditanyai perihal deklarasi beberapa pengurus PBB untuk salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

“DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi-deklarasi itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan apalagi sampai menjelekkan satu sama lain,” kata Yusril seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/1).

Yusril mengatakan, deklarasi itu tidak mengatasnamakan partai melainkan oleh pribadi-pribadi para caleg.

Baca juga: Patuhi Ijtima Ulama, Kader dan Caleg PBB DKI Deklarasi Dukung Prabowo

Kalaupun kegiatan itu terorganisir, kata Yusril, pengorganisasian itu bukanlah dilakukan oleh partai maupun organ partai. Ia memberi contoh di Sumatera Utara, deklarasi itu dilakukan oleh 23 dari 668 caleg PBB yang ada di Sumatera Utara.

Yusril menegaskan PBB merupakan partai berdaulat yang langkah politiknya tidak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai, sebut Yusril, dituntut menaati keputusan partai.

Lantas pasangan mana yang akan didukung, Yusril mengatakan, akan diputuskan akhir Januari 2019.

Yusril lalu menjelaskan soal apa yang dilakukannya sebagai penasehat hukum pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Ia mengaku berkepentingan agar pemilu berjalan jujur dan adil.

Baca juga: Kala Kedua Petinggi PBB Beda Pendapat soal Laksamana Cheng Ho

Sebagai partai Islam, Yusril menegaskan PBB juga berkepentingan agar tidak ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan umat Islam.

“PBB tidak sekadar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam termasuk mencegah terjadinya presekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama,” tegasnya.

Yusril juga mengatakan bahwa dirinya telah memberikan saran kepada Presiden Jokowi.

“Memberikan advis secara langsung kepada Pak Jokowi agar tidak akan pernah ada kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam, apalagi memberi angin kepada bangkitnya kembali Komunisme. Pak Jokowi sepakat dengan hal itu,” pungkasnya. (SU05)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi