Gerakan Mahasiswa dan Ancaman Revolusi Sosial di Indonesia

Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle.

SERUJI.CO.ID – Mahasiswa telah digebuki polisi di beberapa daerah ketika melakukan demonstrasi menuntut Jokowi memperbaiki kondisi ekonomi dan bahkan menuntut Jokowi mundur.

Merespon kejadian ini, ketua Badan Eksekutif Mahasiswa se Indonesia, Fauzul Adzim, membuat rilis yang isinya mengecam pemerintahan Jokowi yang mengebiri demokrasi dan meminta Kepala Polisi RI (Kapolri) Jendral (Pol) Tito Karnavian tidak main gebuk orang-orang (mahasiswa) yang menjalankan demokrasi serta menghukum polisi yang melakukan kekerasan. BEM SI ini juga menuntut Jokowi agar meminta maaf pada seluruh mahasiswa Indonesia.

Gerakan mahasiswa saat ini kita lihat mulai marak dan menjalar ke seluruh pelosok negeri. Fenomena ini menarik, meskipun tahun-tahun sebelumnya ada juga gerakan mahasiswa, namun tidak sebesar dan seradikal yang saat ini ada.

Mengapa Ada Gerakan Mahasiswa?


Bagaimana kita memahami fenomena ini? Tentu banyak sebab yang dapat kita selidiki, tapi dua hal sebagai berikut penting diperhitungakan

Pertama, kita berasumsi bahwa kesadaran politik mahasiswa yang hilang selama ini muncul kembali. Kemunculan ini disebabkan faktor kesejarahan yang menempatkan mahasiswa kita sebagai “avant garde” dalam mendorong kebangkitan bangsa.

Kedua, kita dapat juga menelisik kepada kepentingan kolektif mahasiswa itu sendiri, dengan melihat adanya kegagalan universitas dan dunia kerja memberikan kesesuaian antara apa yang diimpikan mahasiswa setelah lulus dengan fakta lapangan kerja yang ada.

Kedua hal di atas, sebagai sebab ataupun motivasi terjadinya gerakan mahasiswa belakangan ini adalah sesuatu yang sah. Dalam kesadaran kesejarahannya, mahasiswa di negara-negara berkembang umumnya mengambil peran sebagai pahlawan dalam menuntut keadilan. Sebenarnya ini bukan hanya terbatas pada negara berkembang saja, jika kita melihat peran mahasiswa di Amerika semasa perang Vietnam tahun 60-70 an dengan geraknan Occupy (Wallstreet lalu Campus) beberapa tahun lalu. Kedua peristiwa berbeda jaman itu melahirkan kesadaran perjuangan mahasiswa menegakkan keadilan.

Di Hongkong juga, beberapa tahun lalu, gerakan mahasiswa menentang pemerintah pusat RRC atas sikap otoriter dalam menentukan kepemimpinan Hongkong, menyebabkan gerakan mahasiswa menguasai Hongkong dalam waktu yang lama.

Di Eropa, dalam kaitan dengan krisis ekonomi dan isu “immigrant“, mahasiswa juga banyak melakukan protes sosial.

JADI, SESUNGGUHNYA GERAKAN MAHASISWA TIDAK BISA PUNAH ATAU USANG. SEPANJANG ADANYA KETIDAKADILAN ATAU PERSOALAN SOSIAL, MEREKA PASTI AKAN HADIR KEMBALI. APALAGI JIKA DIKAITKAN HANCURNYA INSTITUSI POLITIK KITA, YANG KORUP DAN JAHAT SAAT INI.

Kegelisahan mahasiswa jika dikaitkan dengan masa depan mereka yang semakin buruk, bisa juga jadi bersifat komplementer atas eksistensi kesadaran politik mereka. Tahun ini, menurut BPS, terjadi peningkatan sarjana menganggur. Tahun 2018, sekitar 8% atau 660.000 dari 7 juta sarjana menganggur karena tidak dapat diserap lapangan kerja yang layak. Banyak sarjana diberitakan bekerja sebagai buruh Gojek. Sesuatu yang memilukan bagi masa depan yang dibayangkan mahasiswa.

BACA JUGA:  Isu PKI: Anda Usulkan “Move On”, Mereka Mau “Move In”

Hal ini tentu dipersepsikan mahasiwa sebagai kegagalan pemerintah menciptakan pilihan pembangunan yang menyerap pencari kerja. APINDO sendiri tahun lalu merilis hanya mampu menyerap 500 ribu tenaga kerja formal. Jauh di bawah angka 2,5 juta pencari kerja baru. Dan sarjana umumnya berekspektasi akan menjadi pekerja formal dan pekerja tetap.

Kesadaran politik mahasiswa yang bercampur dengan kegelisahan akan masa depan tentu keduanya mendorong fenomena gerakan mahasiswa ini. Jika keduanya berhimpit atau menjadi sumber kesadaran pada saat bersamaan, maka militansi mereka semakin besar.

Namun, faktor kerisauan masa depan tersebut tidak menggugurkan idealisme mahasiswa sebagai pejuang kebangsaan, sesuai takdir sejarahnya.

Revolusi Sosial

Mahasiswa adalah mahluk dengan “banyak nyawa” dalam konteks keberaniannya. Sebagai sosok jiwa muda, mereka memang menikmati militansi dan radikalis gerakan. Adalah salah besar memikirkan mereka menjadi takut ketika darah darah mereka bercucuran di jalan. Darah-darah mereka itulah sumber inspirasi perjuangan mereka menggelembung menjadi besar. Berbeda dengan kriminal ataupun teroris, mahasiswa meyakini takdir mereka secara politik untuk perbaikan bangsa.

Persoalannya adalah pertama, apakah membungkam gerakam mahasiswa ini memang diperlukan dalam sebuah demokrasi. Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah dialog yang saling menghargai antara rezim dengan para mahasiswa tersebut. Agar demokrasi tetap dalam koridor yang kita kelola.

Kedua, bagaimana agar ekskalasi gerakan mahasiswa tidak mengganggu suasana pemilu? Tanpa membatasi hak hak mereka menyatakan pendapat? Ini adalah ujian serius bagi rezim Jokowi, mengkanalisasi tuntutan mahasiswa tersebut, baik dengan memperbanyak dialog, maupun memeriksa kesesuaian target universitas dengan lapangan kerja ke depan.

Apabila ini tidak berhasil, maka ekskalasi gerakan mahasiwa bisa mengarah ke revolusi sosial. Kenapa? karena suasana pemilu saat ini berada pada ketegangan sosial yang tinggi. Jika gerakan mahasiswa tidak dapat dikanalisasi, maka ketegangan di masyarakat dapat berhimpit dengan ekskalasi gerakan mahasiswa tersebut pada tema-tema revolusioner yang dibawa mahasiswa.

KITA TIDAK PERLU MEMBIARKAN GERAKAN MAHASISWA INI MENJADI GERAKAN BESAR DAN RADIKAL DALAM MASA PEMILU.

Penutup

Mahasiswa dan gerakannya adalah “avant garda” (garda terdepan) dalam sejarah perubahan sosial. Jangan pernah melupakan hak kesejarahan mereka. Biasanya jika gerakan mahasiswa marak, kita harus intropeksi ada sumbatan dalam demokrasi yang ada.

BACA JUGA:  Isu PKI: Anda Usulkan “Move On”, Mereka Mau “Move In”

Tugas kita untuk mengkanalisasi peran besar kesejarahan mahasiswa ini untuk tetap eksis, sebagai kekuatan moral (moral force) yang mengingatkan kita semua untuk mengarahkan kembali kiblat bangsa.

Namun, dalam suasan pemilu yang memiliki ketegangan sendiri, kita perlu men “detach” gerakan mahasiwa hingga berjalan dalam koridor yang tidak mengganggu suasana pemilu.

Perlu upaya kolektif.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi